Jakarta, Mediaperkebunan.id
Persoalan kelangkaan minyak goreng beberapa waktu yang lalu harus diperbaiki secara holistik, tanpa meninggalkan pihak manapun, termasuk petani kelapa sawit nasional. Larangan sementara ekspor CPO dan produk turunannya pada akhir April lalu telah berdampak positif terhadap ketersediaan minyak goreng curah di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Pada hari raya Idul Fitri, pasokan minyak goreng curah mencukupi, padahal kebutuhan meningkat pesat. Ketua Umum Keluarga Alumni Instiper (Kainstiper), Priyanto PS menyatakan hal ini.
Permintaan pasar global akan minyak nabati saat ini tingi, beberapa jenis minyak nabati mengalami hambatan, sehingga permintaan pasar global terhadap minyak sawit meningkat. Sebagai produsen terbesar minyak sawit mentah (CPO) dunia, Indonesia menjadi satu-satunya harapan konsumen global untuk memenuhi kebutuhan.
Larangan ekspor CPO dan produk turunannya pada akhir April lalu, menaikkan harga CPO secara signifikan dipasar global yaitu USD 1.634/ton pada tanggal 29 April. Saat ini pasar global masih berada dalam keadaan aman karena negara-negara tujuan ekspor sudah memperhitungkan libur perdagangan pada Hari Raya Idul Fitri lalu.
Stok CPO masih mencukupi. Namun kedepan dunia akan mengalami kekurangan pasokan berkepanjangan, apabila kran ekspor CPO dan produk turunannya tidak segera dibuka kembali oleh Presiden Jokowi. “Konsumen pasar global, akan mengalami kejadian yang sama seperti di Indonesia, beberapa waktu lalu, dimana terlihat banyak antrian demi mendapatkan minyak goreng curah,”jelas Priyanto PS.
Karena itu minyak sawit Indonesia harus kembali diperdagangkan secara luas kepada masyarakat dunia. Sebagai produsen terbesar CPO dunia, Indonesia memiliki kewajiban untuk membantu masyarakat dunia mendapatkan kebutuhan minyak makanan, yang paling efektif dan efisien, untuk dikonsumsi yaitu minyak sawit Indonesia.
“Sesuai janji Presiden akan pemenuhan kebutuhan pasokan minyak goreng nasional yang sudah mencukupi bagi seluruh rakyat Indonesia, maka larangan sementara ekspor CPO dan produk turunannya, harus segera dicabut Presiden Jokowi. Tujuannya, supaya konsumen minyak goreng diseluruh dunia bisa mendapatkan kebutuhan hidupnya mengonsumsi minyak sawit Indonesia,”kata Priyanto PS.
Pentingnya keberadaan CPO dan produk turunannya, supaya dapat memenuhi kebutuhan minyak makanan bagi masyarakat dunia termasuk Indonesia, harus menjadi prioritas utama pemerintah Indonesia. Sebab itu minyak goreng harus diatur lebih ketat dengan prioritas utama pemenuhan pasokan bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Pemerintah Indonesia harus memperbaiki tata kelola perdagangan minyak goreng nasional, dimana jejaring logistik pasar yang dibutuhkan masyarakat, harus diperbaiki dan dikelola menjadi lebih baik. Tujuannya, supaya pasokan minyak goreng bisa merata dan dapat mudah diakses masyarakat luas dengan harga terjangkau,”ujar Priyanto.
Infrastruktur logistik yang selama ini masih terbilang karut marut, dapat difasilitasi pemerintah melalui jaringan logistik Bulog dan BUMN, untuk menjamin pasokan minyak goreng curah sampai kemasyarakat. PTPN harus difungsikan sebagai pemasok utama kebutuhan CPO nasional.
“Jika infrastruktur logistik minyak sawit nasional diperbaiki, dari hulu dapat menyediakan pasokan CPO hingga hilir menghasilkan minyak goreng curah, maka kebutuhan minyak goreng nasional secara langsung dapat terpenuhi, pemerintah harus segera membangun industri minyak sawit yang terintegrasi, dari hulu hingga hilirnya. Dengan cara ini pemerintah Indonesia dapat mengelola kebutuhan domestik dengan lebih baik. Bila ada kekurangan pasokan domestik, maka pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyediakan kebutuhan masyarakat sebagai prioritas utamanya,” katanya lagi.
Harga CPO yang naik dipasar global menyebabkan banyak distorsi diperkebunan kelapa sawit, seperti naiknya sarana dan prasarana produksi, dan Bahan Bakar Minyak (BBM), akibatnya biaya produksi CPO naik. Setiap harga CPO dunia naik , turut menaikkan biaya produksi CPO di Indonesia.
Windfall profit (keuntungan lebih) yang didapatkan perusahaan perkebunan kelapa sawit, juga harus diteruskan untuk membayar pupuk, BBM dan sarana produksi lainnya dengan harga yang mahal. Pembelian hasil TBS petani, juga dengan harga yang lebih mahal atau disesuaikan dengan harga CPO global sesuai aturan Kementerian Pertanian melalui dinas perkebunan setempat. “Jadi, tidak semua windfall profit yang didapatkan. dari naiknya harga jual CPO, dinikmati perusahaan perkebunan kelapa sawit saja, melainkan akan terbagi-bagi disepanjang mata rantai produksi CPO. Hal seperti ini harus dipahami aparatur pemerintah,” paparnya.
Proses bisnis yang berjalan selama ini TBS milik petani yang setiap hari dipanen, selalu dijual ke PKS dan hasilnya ditampung sementara kedalam tangki penyimpanan (storage tank CPO). Proses produksi CPO berlangsung setiap harinya, hasilnya dijual ke pabrik minyak goreng dan eksportir.
Sekarang pabrik minyak goreng dan eksportir tidak bisa mengekspor, maka pasar PKS tertutup, sehingga penjualan CPO dari PKS mengalami penurunan drastis. Akibatnya, produksi PKS menurun dan pembelian TBS milik petani kelapa sawit juga mengalami penurunan hingga penghentian sementara.
“Kini panen TBS milik petani mengalami penurunan hingga penghentian pembelian sementara oleh PKS, karena tangki penampungan CPO telah penuh. Apabila larangan ekspor CPO sementara tidak segera dicabut oleh pemerintah, maka akan menimbulkan korban di kalangan petani kelapa sawit dan menyusul tutupnya PKS,” kata Priyanto.
CPO yang terlalu lama tersimpan dalam tangki penampungan akan menyebabkan rusak dan tidak layak konsumsi. Bila terjadi, pasokan minyak makanan pasar global akan mengalami kekurangan berkepanjangan. Pasokan minyak makanan hanya dapat terpenuhi dari keberadaan minyak sawit dipasar global. Dalam jangka panjang, kekurangan pasokan minyak sawit juga akan menimbulkan kelaparan dan kekurangan gizi berkepanjangan didunia dan sangat sulit memperbaikinya di masa depan.
“Presiden Jokowi harus mengambil tindakan cepat untuk menyelamatkan masyarakat dunia, dengan segera mencabut larangan sementara ekspor CPO dan produk turunannya. Dengan menyuplai kebutuhan pasar dunia, maka Indonesia turut berpartisipasi dalam menyelamatkan masyarakat dunia dari kelaparan dan kekurangan gizi berkepanjangan di masa depan,” tandas Priyanto PS.
Larangan ekspor juga akan mendukung tumbuh dan berkembangnya industri dan petani kelapa sawit nasional. “Kita harus memiliki kesadaran bersama, bahwa produk sawit Indonesia sudah terbukti, dapat menjadi pemasok kebutuhan minyak nabati dunia. Kita harus memiliki keberanian dan mampu menjadi pemain utama yang dapat mengatur perdagangan komoditas global ini,” kata Priyanto PS,.
