Memang hasil perkebunan di Indonesia rata-rata masuk lima besar di dunia, tapi jika semuanya digabungkan maka akan menjadi yang terbesar di dunia. atas dasar itulah PT Riset Perkebunan Nusantara (RPN) menyelenggarakan World Plantation Conferences and Exhibition (WPLACE) 2017. Contohnya, karet dan lada yang saat ini sebagai peringkat nomor dua, kakao dan kopi peringkat nomor tiga,
Aktivitas penelitian tidak boleh bertengger pada capaian atau besaran statistik semata, namun harus diikuti dengan signifikansinya terhadap sosial ekonomi masyarakat. Tantangan pertanian semakin berat karena permintaan meningkat seiring pertambahan jumlah penduduk sedang disisi lain terjadi perubahan iklim, ketersediaan lahan yang semakin terbatas dan degradasi lahan. Muhammad Syakir, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian menyatakan hal
Memaksakan petani untuk menanam padi, jagung, dan kedelai (pajale), itu sama saja sok tahu. Sok tahunya yaitu mengganggap demografi dan geografis di Indonesia itu semua sama. Hal tersebut diungkapkan oleh Enny Sri Hartati, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) kepada perkebunannews disela-sela konfrensi pers. Padahal, lanjut Enny, setiap daerah dan tempat mempunyai
Petani tebu kini boleh bernafas lega. Karena petani tidak lagi dibebankan pajak pertambahan nilai (PPN). Setidaknya itulah hasil rapat antara antara Direktur Jenderal Pajak dengan Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia dan Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), Kamis (13/7) di Kantor Pusat Ditjen Pajak. Hasil rapat memutusakan, pertama, atas penyerahan gula oleh petani beromset di
Sebagai seorang pemimpin seharusnya bisa hadir secara adil, dan tidak membeda-bedakan petani dari komoditasnya, karena setiap komiditas pertanian itu juga bagian dari kebutuhan masyarakat. Hal tersebut diungkapkan Arum Sabil, Ketua Dewan Pembina Asosiasi Petani Ketua Dewan Pembina Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) kepada wartawan saat acara halal bi halal di kantor pusat Himpunan Kerukunan
Presiden diharapkan mengoreksi pajak penambahan nilai (PPN) sebesar 10 persen terhadap komoditas gula. Karena pengenaan PPN itu berdampak langsung pada petani tebu. Petani butuh kebijakan peraturan presiden atau peraturan pemerintah guna memperkuat dihapusnya penarikan pajak sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Hal tersebut ditegaskan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar saat menerima Asosiasi Petani
Tidak ada yang tidak mungkin jika mau berusaha termasuk menuju swasembada gula (konsumsi) di tahun 2019 dengan target produksi 3 juta ton. Hal tersebut mengemukan saat Diskusi Nasional Gula oleh Media Perkebunan dengan tema “Mampukah Gula Indonesia Berdaya Saing,” di Jakarta. “Jadi kita menargetkan dalam road map di tahun 2019 swasembada gula konsumsi, produksi gula
MADIUN – Setelah pertemuan selalu ada perpisahan, idiom tersebut tampak begitu dirasakan oleh siswa-siswi kelas XII SMK Gula Rajawali kala menghadiri Pengukuhan Lulusan SMK Gula Rajawali Tahun 2017, Selasa, 9 Mei 2017. Riak-riak haru bercampur bangga terpancar dari segenap pengajar, orang tua, dana dikkelas yang turut mengiringi pelepasan angkatan pertama SMK Gula satu-satunya di Indonesia
Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) mengaku keberatan dengan adanya pajak pertambahan nilai (PPN) Gula Petani sebesar 10 persen, sebab masih ada bebetapa permasalahan gula yang harus dibenahi. Hal tersebut diungkapkannya saat mendatangani Kantor Kementerian Keuangan, Rabu (31/5/17) yang dipimpin oleh Arum Sabil selaku Ketua Dewan Pembina APTRI. Dalam pertemuan tersebut, Arum juga mengatakan memang
Banda Aceh – Sebaiknya Gubernur, Walikota, dan Bupati untuk mulai mencari tanaman-tanaman unggulan di daerahnya yang memiliki harga jual yang baik. Janganlah terpaku pada tanaman-tanaman tertentu saja Hal tersebut diutarakan oleh Presiden RI, Joko Widodo dalam pembukaan Pekan Nasional Petani Nelayan (PENAS) ke-15 Tahun 2017 di Stadion Harapan Bangsa, Gampong Lhong Raya, Banda Aceh, Provinsi
Thailand – Berbagai negara terus mengembangkan komoditas perkebunan, hal ini lantaran komoditas perkebunan tidak hanya memberikan pendapatan bagi pelaku tapi juga bagi negaranya. Atas dasar itulah saat ini berbagai negara saat ini sudah mulai mengarah kepada mekanisasi guna meningkatkan produktivitas hasil perkebunan. “Jadi saat ini memang mekanisasi unttuk perkebunan dan berbagai macam-macam. Namun, saya melihat
Benar Indonesia dikenal sebagai eksportir terbesar komoditas perkebunan, tapi sangat disayangkan jika ekspor tersebut masih dalam bentuk bahan mentah. Atas dasar itulah sudah saatnya menggerakan agro industri pedesaan, dengan merubah dari memproduksi bahan mentah menjadi minimal barang setengah jadi. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Bambang dalam peluncuran World Plantations Confrence &
