Jakarta, Perkebunannews.com – Kebun-kebun kelapa sawit petani yang masuk dalam kawasan hutan harus segera dilakukan pelepasan. Kepala daerah harus proaktif segera minta pelepasan. Gamal Nasir, Ketua Dewan Pembina Asosiasi Petani Kelapa Sawit PIR menyatakan hal ini, Rabu (24/10). “Pembangunan harus berpihak kepada masyarakat. Rakyat yang sudah puluhan tahun membuka kebun sawit dan ternyata masuk kawasan
Berbagai cara terus digenjot untuk mendongkrak program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) diantaranya dengan memperkecil persyaratan dari 20 item menjadi 14 item. Bambang Gianto, petani asal Sumatera Selatan mengakui bahwa semenjak adanya rekomendasi teknis (rekomtek) di Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian. Kalau dulu permohoan diajukan ke Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) itu membuat tidak jelas
Palembang, Perkebunannews – Tidak ada batas waktu proses pencairan dana program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) kelapa sawit menjadi salah satu penyebab terhambatnya peremajaan sawit rakyat di Sumatera Selatan. Padahal proses verifikasi administrasi di daerah dan Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, sudah ada batas waktunya. Hal tersebut terungkap dalam rapat
Salah satu kunci sukses peremajaan yang dilakukan KUD Mukti Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin adalah keterbukaan dan dialog terus menerus dengan anggota. “Sejak dua tahun lalu kita sudah membicarakan masalah peremajaan ini dengan anggota. Hasilnya apapun yang terjadi walau harus meminjam uang dari bank petani setuju dilakukan. Bersamaan dengan peremajaan ada dana bantuan BPDPKS tahun 2017
Dari 11,7 juta ha kebun kelapa sawit di Indonesia, luas kebun kelapa sawit rakyat mencapai 40%, dengan jumlah petani dan pekerjanya mencapai 4.432.362 orang. Dengan jumlah petani sebanyak itu tidak mungkin semuanya bergabung dalam satu organisasi asosiasi petani. Wajar jika banyak asosiasi untuk menyuarakan kepentingan petani. “Saat ini yang tercatat resmi ada 8 asosiasi petani
Pemerintah harus berani menghadapi kampanye hitam yang dilakukan oleh sejumlah LSM Ilegal, terlebih jika kampanye tersebut dapat memukul perekonomian nasional. Bhima Yudistira, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), menyayangkan jejaring LSM dari luar negeri yang bebas masuk ke Indonesia tanpa ada pelaporan maupun registrasi kepada pemerintah. Sementara di Malaysia sendiri, pemerintahnya memberikan
Pekanbaru – Demi meningkatkan produksi dan produktivitas nasional kelapa sawit maka pemerintah mengeluarkan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), namun hal tersebut tidaklah mudah karena untuk melakukan peremajaan dibutuhkan dana dan data petani khususnya petani swadaya yang rata-rata lahan tersebar secara sporadis. Melihat hal tersebut, Diretur Utama PT Riset Perkebunan Nusantara, Teguh Wahyudi berharap pihaknya bisa
Salah satu masalah utama yang menghambat realisasi Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) adalah tidak sampainya informasi ke petani. “Petani butuh informasi yang akurat. Selama ini tidak pernah ada bantuan sebesar ini yaitu Rp25 juta/ha. Ini merupakan bantuan terbesar yang pernah diterima petani. Mereka antara yakin dan tidak yakin bantuan ini benar-benar ada,” kata Bambang Gianto, Sekjen
Sejumlah pakar dan analis komoditas akan menjelaskan fluktuasi harga minyak sawit sepanjang tahun ini. Selain itu, mereka juga akan menganilisis dan memprediksi bagaimana outlook harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) di pasar dunia tahun depan. Para pakar tersebut akan berbicara pada konferensi internasional minyak sawit IPOC (Indonesian Palm Oil Conference) 2018 and
Dari target peremajaan sawit rakyat (PSR) seluas 185 ribu hektar di tahun 2018 ini Ditjen Perkebunan (Ditjenbun) Kementerian Pertanian (Kementan) optimis untuk merealisasikannya, Ini karena petani Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahaan Inti Rakyat (ASPEKPIR) Indonesia mempunyai lahan seluas 617 ribu hektar dan sebagian besar sudah waktunya diremajakan. Direktur Jenderal Perkebunan Kementan, Bambang menyatakan hal ini
Aksi Green Peace menduduki tangki minyak sawit di Sulawesi Utara menuai reaksi dari pemangku kepentingan kelapa sawit yaitu Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Petani Kelapa Sawit PIR (ASPEKPIR). ASPEKPIR menyampaikan 5 tuntutan terhadap aksi Green Peace yang ditandatangani Setiyono, Ketua dan Bambang Gianto, Sekjen yaitu : 1. Petani Sawit mengutuk aksi Green Peace yang menduduki
Jakarta – Melalui Kemamputelusuran ke Perkebunan (Traceability to Plantation atau “TTP”), Golden Agri-Resources (GAR) mengklaim mampu mencapai rantai pasok yang dapat dilacak dan membangun kepercayaan antara perusahaan, pemasok langsung, dan pemasok untuk pemasok langsung tersebut. Dalam siaran pers yang diterima perkebunannews.com, Rabu (26/9), GAR menyatakan dapat mengembangkan rangkaian tindakan, pelatihan, serta rencana aksi untuk mendukung
