Lahan gambut yang dikelola perusahaan swasta bakal terkena restorasi Badan Restorasi Gambut (BRG). Karena itu perusahaan diminta tidak menghalangi upaya restorasi lahan gambut untuk memulihkan kondisi lahan yang sudah rusak sehingga tidak terjadi kebakaran lagi. Kepala BRG Nazir Fuad mengatakan, sesuai Peraturan Presiden No. 1 tahun 2016 pihaknya diberikan tugas untuk merestorasi lahan gambut sebanyak
Kementerian Pertanian (Kementan) akan memberi sanksi tegas kepada enam perusahaan kelapa sawit besar yang tergabung dalam Indonesia Palm Oil Pledge (IPOP). Sanksi itu berlaku setelah pembubaran manajemen IPOP. Direktur Jenderal (Dirjen) Perkebunan, Kementan, Gamal Nasir, mengatakan, saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham) untuk membuat dasar hukum pembubaran IPOP
Meskipun pemerintah Prancis telah menurunkan pajak progresif crude palm oil (CPO) dari semula € 300 menjadi € 90 per ton, tapi pemerintah Indonesia tetap akan mengadukan sikap negara Prancis ke badan pangan duania atau World Trade Organization (WTO) Franky O. Widjaja, Chairman and CEO Golden Agro Resources (GAR) membenarkan bahwa pelaku idustri kelapa sawit di
Ancaman yang secara tidak langsung dipengaruhi perubahan iklim adalah degradasi sumber daya lahan. Karena terjadinya fenomena cuaca yang tidak menentu disertai praktek-praktek pembukaan lahan dan penerapan teknologi yang tidak semestinya yang dalam jangka pendek dapat mengakibatkan penurunan bahkan kegagalan produksi. Hal tersebut dikatakan Staf Ahli Bidang Lungkungan Kemeterian Pertanian Mukti Sardjono mewakili Menteri Pertanian dalam
KUR (Kredit Usaha Rakyat) untuk tanaman tebu yang selama ini dijanjikan sampai saat ini realisasinya masih sulit, karena itu, harus mencari alternatif pengganti pendanaan tebu. Dolly Pulungan, Direktur Utama PTPN XI, membenarkan bahwa harus ada alternatif pendanaan untuk petani tebu pada tahun 2016-2017. Sebab saat ini bank yang sudah memberikan komitmen untuk memberikan kredit adalah
Pemerintah menilai boikot atas produk kelapa sawit di negara Perancis bukan sebuah solusi terhadap masalah lingkungan. Mestinya negara maju harus membantu negara berkembang dalam mengatasi perubahan iklim. Hal tersebut ditekankan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam pembukaan Konferensi Sawit dan Lingkungan (ICOPE) ke-5 di Nusa Dua, Bali, Rabu (16/3). “Saya kecewa dgn adanya boikot
1. Harga rata – rata “CPO” Rp 6.925,31 2. Harga rata – rata Inti Sawit Rp 5.417,05 3. Indeks ” K ” 88.34 % 4. Harga TBS menurut umur tanaman: – Umur 03 Tahun Rp 1.242,08 – Umur 04 Tahun Rp 1.326,27 – Umur 05 Tahun Rp 1.387,29 – Umur 06 Tahun Rp 1.445,25 –
Berbagai cara terus dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan produktivitas, diantaranya yaitu Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) menggandeng Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Indonesia saat ini baru menjadi pemilik kebun kelapa sawit terluas di dunia,tetapi belum menjadi penghasil produktivvitas tertinggi. ”Karena itu Balitbangtan bekerjasama dengan BPDPKS menandatangani MoU untuk meningkatkan produktivitas sawit,” kata
Terus mengalirnya dana bantuan atau hibah yang diberikan oleh asing untuk restorasi gambut di Indonesia wajib dicurigai. Pengamat Lingkungan dan kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB), Ricky Avenzora, menegaskan sebaiknya pemerintah mencurigai dana asing yang mengalir ke Indonesia baik berupa hibah ataupun bantuan pinjaman untuk restorasi gambut. Indonesia jangan sampai hanya karena menerima dana tersebut tapi
Berapa pun dana yang diberikan oleh asing untuk pendanaan gambut di Indonesia tetap harus diawasi, jangan sampai ada kepentingan asing didalamnya. Pengamat ekonomi, Aviliani, memebanarkan bahwa sebaiknya pendanaan asing baik hibah maupun pinjaman untuk kegiatan Badan Restorasi Gambut (BRG) harus menjadi kebijakan Government to Government (G to G). Kebijakan tersebut, menjamin penguatan transparansi dan akuntabilitas.
Guna menjaga kelangsungan sawit di Indonesia, dan pasarnya tidak terganggu di dunia, sejumlah praktisi, akademisi dan penggiat sosial serta masyarakat mendeklarasikan Komunitas Pecinta Sawit di Aula FakultasFarmasiUniversitas Sumatera Utara (USU), Koordinator Komunitas Pecinta Sawit, Prof DR Ir Erwin Masrul Harahap MS mengatakan, setiap wilayah diberikan kecocokan masing-masing untuk menanam. Di Indonesia, kecocokannya untuk menanam kelapa
Sudah terbukti berbagai penelitian bahwa lahan gambut bisa bermanfaat jika dikelola dengan baik, termasuk untuk lahan pertanian diantaranya kelapa Sawit. Ketua Himpunan Gambut Indonesia (HGI), Supiandi Sabiham mempertanyakan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang didanai oleh asing yang selalu mempeributkan lahan gambut untuk kelapa sawit di Indonesia. Padahal lahan gambut yang digunakan untuk lahan perkebunan
