Indonesia memang sebagai pengahasil crude palm oil (CPO) terbesar di dunia, maka tidak perlu menuruti aturan main asing dalam menentukan standar sustainable karena Indonesia sudah mempunyai Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). Direktur Jenderal Perkebunan, Kementan, Gamal Nasir menyayangkan kepada perusahaan besar yang ikut menandatangi perjanjian Indonesia Palm Oil Pledge (IPOP). Sebab dalam perjanjian tersebut banyak
Direktur Jenderal Perkebunan, Kementan, Gamal Nasir akan memanggil lima perusahaan besar yang menandatangani deklarasi Indonesia Palm Oil Pledge (IPOP). Karena perusahaan tersebut sudah diminta untuk menunda pelaksanaan IPOP. “Nanti saya panggil semuanya. Karena saya sudah surati mereka agar menunda IPOP,” tegasnya. Meski begitu, lanjut Gamal, sebenarnya perusahaan besar yang menandatangani kesepakatan IPOP tersebut akan menarik
Dianggap merugikan petani, aturan menyangkut kebijakan pungutan ekspor minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) Fund bakal digugat ke Mahkamah Agung. Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit (APPKSI) melayangkan mengajukan judicial review atau uji materi Peraturan Presiden (Perpres) No 61/2015 tentang Penghimpunan dan Pengumpulan Dana Perkebunan Kelapa Sawit ke Mahkamah Agung (MA), pekan ini. Ketua
RSPO Perketat Kriteria Lewat RSPO NextMaraknya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang didanai oleh asing untuk merusak komoditas Indonesia maka sebaiknya dana asing yang mengalir ke LSM sebaiknya diawasi. Firmas Soebagyo, Wakil Ketua Badan Legislatif (Baleg) DPR-RI menyarankan sebaiknya pemerintah dapat mengawasi LSM yang tidak bertanggung jawab yang ingin merusak komoditas asli Indonesia. Satu diantaranya komoditas
RSPO meluncurkan RSPO Next sebagai kriteria tambahan sukarela pada prinsip dan kriteria RSPO. Dengan kriteria yang lebih ketat ini sebagai upaya mencegah deforestasi, mengurangi emisi gas rumah kaca serta memperkuat komitmen terhadap Hak Asasi Manusia. Sertifikasi RSPO Next bisa memberikan jaminan bagi para pemangku kepentingan bahwa kepatuhan terhadap kriteria RSPO Next telah diverifikasi secara independen
Malaysia sebagai negara yang juga penghasil crude palm oil (CPO) tidak sungkan-sungkan untuk menggunakan lahan gambut demi kemakmuran rakyatnya. Namun mengapa di Indonesia lahan gambut masih diperdebatkan meski untuk lahan pertanian demi meningkatkan kesejahteraan rakyat? Lullie Melling, Chief Minister Department Tropical Peat Research Laboratory mengakui bahwa tidak sedikit lahan perkebunan kelapa sawit yang ada di
Sudah sejatinya jika suatu kelompok atau perkumpulan mendukung atau mengdepankan nasionalisme. Maka jika ada kelompok yang tidak mengdepankan nasionalisme, kelompok tersebut patut dicurigakan. Firman Soebagyo, Wakil Ketua Badan Legislatif (Baleg) DPR-RI mengaku bingung dengan perjanjian Indonesia Palm Oil Pladge (IPOP) yang justru digagasi oleh Kamar Dagang Indonesia (Kadin). Pasalnya didalam perjanjian tersebut yang ditandatangani 5
Setelah Menteri Ekologi Perancis Sigolene Royal pada Juni 2015 lalu menyerukan boikot Nutela karena menggunakan minyak sawit, Pemerintah Perancis sedang menggodok kebijakan pungutan (import levy) impor minyak sawit yang tidak masuk akal, sebagai pajak lingkungan dan kesehatan (environment tax). Menurut rencana, Perancis akan memberlakukan pungutan impor minyak sawit secara progressif dan regresif yakni 300 euro
Meskipun ekspor untuk produk pertanian menurun, tapi komoditas perkebunan masih menjadi andalan bagi Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik(BPS) menunjukan bahwa Januari hingga November 2015 neraca perdagangan subsektor perkebunan mengalami kenaikan Rp290,7 triliun. Sehingga, defisit neraca perdagangan subsektor tanaman pangan, hortikultura dan peternakan tertutupi. Artinya, terbukti, bahwa subsektor ini mampu menyumbangkan neraca perdagangan pertanian pada
Tahun 2012 Provinsi Riau mengusulkan perubahan kawasan hutan seluas 4.666.317 ha. Melalui SK.673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014 mengenai Perubahan Kawasan Hutan Provinsi. Akhirnya wilayah Riau, disetujui bahwa seluas 11.552 ha dari bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan, 717.543 ha berubah fungsi dan 1.638.249 ha dari kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan sementara itu, perubahan diperuntukan
Pemerintahan Joko Widodo mengakui bahwa komoditas kelapa sawit adalah komoditas strategis sehingga perlu didorong karena mempunyai efek yang besar terhadap ekonomi Indonesia terutama petani. Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) membenarkan bahwa komoditas kelapa sawit adalah komoditas strategis untuk menopang perekonomian Indonesia. Sebab terbukti dari total luas areal perkebunan kelapa sawit yang ada saat ini hampir
Indonesia meminta pemerintah Prancis membatalkan rencana pemberlakuan pajak minya sawit yang dimulai pada 2017 mendatang. Jika rencana itu diberlakukan, harga minyak sawit bakal tidak kompetitif. Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasi Lembong menyatakan permintaan pemerintah Indonesia sudah disampaikan melalui surat khusus ke Prancis. Parlemen Prancis berencana menaikkan pajak sawit secara progresif mulai tahun depan. Pajak tersebut
