Moratorium bertujuan agar perkebunan kelapa sawit bisa berkelanjutan. Padahal di Indonesia sudah ada Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) sebagai bukti bahwa kelapa sawit di Indonesia telah menerapkan sustainable. Ancaman moratorium sawit dinilai tidak senada dengan pandangan dan pengakuan pemerintah selama ini yang menyatakan industri sawit merupakan salah satu industri strategis. Rencana moratorium tersebut juga dinilai
REA Kaltim saat ini telah menerbitkan total 13.000 saham, yang terdiri dari 12.350 saham kelas A dan 650 saham kelas B. Masing-masing saham di REA Kaltim memiliki hak dan ketentuan yang sama. Corporate Secretary PT Dharma Satya Nusantara (DSN) Tbk, Paulina Suryanti menerangkan bahwa saat ini Dharma Satya Nusantara Tbk (DSN Group) mengumumkan bahwa pada
Bank Riau Kepri dan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Wilayah Riau menandatangani perjanjian kerjasama pelayanan jasa perbankan dalam rangka Co Branding penerbitan kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Co branding ini merupakan rangkaian kerjasama yang sudah dimulai sejak awal 2016 yang lalu antara Bank Riau Kepri (BRK) dan APKASINDO Riau dalam kaitan mendukung percepatan program
Harus diakui bahwa saat ini kelapa sawit telah menjadi sebagi andalan penghasil devisa negara bahkan sebagai penghasil devisa nomor satu karena telah mengalahkan industri minyak dan gas (migas). Peneliti Senior Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS), Edi Suprianto membenarkan bahwa kelapa sawit telah memberikan banyak manfaat baik untuk negara ataupun masyarakat. Terbukti, dari total luas perkebunan
Jas merah atau jangan melupakan sejarah itulah yang dikatakan oleh Presiden Pertama Republik Indonesia, Ir Soekarno. Artinya berkembangnya riset kelapa sawit saat ini janganlah lupa bagaimana masuknya pertama kali. Memang Indonesia saat ini telah menjadi produsen terbesar crude palm oil (CPO) tapi semua itu bukanlah bisa dilakukan dengan instant. Semuanya membutuhkan proses, besarnya produksi CPO
Suatu komoditas bisa dapat berkembang jika diiringi dengan industrialisasi.Namun sangat disayangkan jika saat ini Indonesia hanya pandai atau juara dibidang bahan baku yang tidak diiringi dengan produk-produk hilirisasi. Agus Pakpahan Ketua Badan Eksekutif Gabungan Asosiasi Petani Perkebunan Indonesia (Gapperindo) mngakui bahwa perkebunan Indonesia sudah sangat maju tetapi masih sebatas di hulu. Hal tersebut polanya persis
Suatu komoditas akan terus berkembang jika didukung oleh suatu riset, satu diantaranya yaitu Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) yang tahun 2016 ini sudah 100 tahun melakukan riset. Hasril Hasan Siregar, Direktur PPKS membenarkan bahwa suatu tanaman akan tumbuh dan berkembang dengan baik jika didukung oleh bahan tanam yang juga baik yaitu benih. Maka tidaklah heran
Lahan Perkebunan kelapa sawit Indonesia berasal dari sumber yang diperbolehkan oleh peraturan perundang–undangan yang berlaku, tapi ketentuan dari Indonesia Palm Oil Pledge (IPOP) berbeda dengan ketentuan perundangan-undangan di Indonesia. Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Gamal Nasir menyayangkan dengan adanya kesepakan IPOP yang bertolak belakang dengan perundang–undangan yang berlaku. Sebab pemerintah sudah membuat regulasi antara lain
Kementerian Perdagangan (Kemendag) kembali memberlakukan Bea Keluar (BK) untuk ekspor produk minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) sebesar USD 3 per ton. Pengenaan BK ini didasarkan pada harga CPO di pasar global yang mulai melewati batas yang ditetapkan pemerintah untuk menggenakan BK. Periode Mei 2016, Kemendag menetapkan harga referensi produk CPO sebesar USD
Melihat adanya sebuah gerakan mengarah kartelisasi maka Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan mengenakan denda sebesar Rp750 miliar kepada anggota Indonesian Palm Oil Pledge (IPOP). Ketua KPPU Syarkawi Rauf membenarkan bahwa pihaknya akan mengenakan denda kepada seluruh anggota IPOP sebesar Rp 125 miliar. Dari angka tersebut sebesar Rp 25 miliar untuk denda administratif dan sanksi
Harus diakui bahwa Lembaga Swadaya Masyarkat (LSM) atau Non Goverment yang pro asing terus memberikan isu-isu negatif terhadap komoditas kelapa sawit untuk itu pelaku dan pemerintah dihimbau jangan termakan oleh isu LSM. Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti mengakui bahwa berkembang pesatnya bisnis perkebunan kelapa sawit di Indonesia, termasuk di Provinsi Bengkulu. Menjadi musuh bersama bagi Lembaga
Ekspor minyak sawit (crude palm oil/CPO) Indonesia pada Maret 2016 turun 24 % atau sebesar 1,74 ton dibandingkan bulan lalu sebesar 2,29 juta ton. Penurunan ekspor yang cukup signifikan selain adanya pengurangan pasokan ke luar negeri juga untuk menjaga kestabilan stok minyak sawit di dalam negeri karena tren penurunan produksi terus berlanjut. Direktur Eksekutif Gabungan
