Menghadapi turunnya beberapa komoditas perkebunan, terutama CPO juga kelapa dan komoditas lain, pemerintah tidak tinggal diam. “Kami sedang memikirkan berbagai cara untuk mengatasi masalah ini. Petani diminta kompak dan cerdas, jangan sampai terpancing untuk melakukan demonstrasi yang pada akhirnya pemerintah sibuk mengatasi demo dan bukan pada permasalahan pokoknya,” kata Dirjen Perkebunan, Bambang. Turunnya harga CPO
Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian membagikan 10 juta benih unggul perkebunan kepada masyarakat petani untuk mendorong kejayaan rempah-rempah Indonesia. Kepala Balitbangtan, Muhamad Syakir secara simbolis membagikan benih unggul ini kepada Bupati Bandung, Serang, Wakil Walikota Pagar Alam dan daerah lainnya di Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar, Sukabumi dalam acara “Inovasi Teknologi Perbenihan Mendukung
Pemda diminta fokus pada komoditi perkebunan di daerah masing-masing. Komoditi itu didorong dan dikembangkan menjadi unggulan. Contohnya Sulawesi Tengah fokus pada kakao, kelapa dan cengkeh. Dirjen Perkebunan, Bambang, menyatakan hal ini disela-sela mendampingi kunjungan Komisi IV DPR-RI ke Sulawesi Tengah. “Kita siap dukung daerah yang ingin fokus pada perkebunan, tetapi daerah juga harus menerima program
Tim Penilai Pelepasan Varietas Tanaman Perkebunan (TP2V) meloloskan sepuluh varietas tanaman perkebunan. Kesepuluh varietas itu masing-masing dua tanaman tebu, tembakau (2), kelapa dalam (2), kelapa sawit, kapas, sagu, dan teh. Sidang yang berlangsung hingga di Depok, Jawa Barat, Kamis (2/11) itu dipimpin Direktur Perbenihan, Direktorat Jenderal Perkebunan, Muhammad Anas, dihadiri anggota TP2V antara lain Direktur
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan melakukan desain ulang pola ruang perkebunan untuk mengantisipasi konflik di masa mendatang. “Kedepan konflik bukan lagi masalah tenurial tetapi tata niaga, terutama dengan maraknya kebun kelapa sawit swadaya,” kata Florentinus Anum, Kepala Dinas Perkebunan Kalimantan Barat kepada Perkebunannews.com. Kalau tidak diantipasi dari sekarang, 2 tahun ke depan masalah di Sumatera
