Merauke – Moratorium kebun plasma sawit di Papua terus dikaji mendalam agar tidak merugikan masyarakat adat setempat. Hal ini terkait dengan banyaknya minat investor yang ingin memangun kebun plasma sawit untuk mensejahterakan masyarakat adat Papua. Isu deforestasi kerap menjadi kendala bagi investor. Hal tersebut terungkap dari hasil kunjungan kerja (kunker) Tim Dewan Pimpinan Daerah (DPD)
Berbagai cara terus dilakukan oleh Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) untuk terus mendorong peningktan produktivitas petani kelapa sawit. Diantaranya dengan mendorong program pemerintah melalui peremajaan, dan ini adalah bukti komitmen dari lembaga riset. “Harapan kami adalah pertama peremajaan ini harus menggunakan bibit unggul itu merupakan syarat utama utk peningkatan produktivitas. Kedua, petani bisa melaksanakan praktek
Beda dahulu, beda sekarang itulah PT Perkebunan Nusantara (PTPN) 3 stand alone yang laba bersihnya di tahun 2017 ini menembus angka Rp 1 triliun dengan produktivitas tandan buah segar (TBS)-nya mencapai 24 ton per hektar per tahun. Efisiensi dan teknologi menjadi kunci sukses dalam memenangkan persaingan industrialisasi perkebunan. Sebab harus diakui dengan terus berkembangnya industrialisasi
Pemerintah berharap banyak terhadap Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei Sumatera Utara dalam menggaet investor. “PTPN III saya minta menempatkan orang-orang yang berkompeten dalam pemasaran di Badan Usaha dan Pengelola KEK Sei Mangkei. Cari orang yang berani menjalin kerjasama dengan instansi dan perusahaan luar negeri, “ katanya. Tahun depan KEK Sei Mangkei harus bergerak dalam
Sedang Berdagai – Sertifikasi lahan tidak hanya sebagai bukti kepemilikan lahan melainkan juga sebagai salah satu syarat untuk mengajukan peremajaan atau replanting kelapa sawit, untuk itu sertifikasi lahan menjadi harga mati. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator (Menko) Perkenonomian, Darmin Nasution dalam acara peresmian Program Peremajaan Sawit Rakyat Tahap 2 di Kabupaten Sedang Berdagai, Provinsi
Sedang Berdagai – Sawit merupakan emas hijau dan Indonesia merupakan produsen terbesar dunia. “Produsen terbesar artinya kita memasok kebutuhan baku sabun, kosmetik, minyak goreng dan lain-lain. Produsen terbesar juga harus terdepan dalam pengelolaan,” kata Presiden Jokowi pada peresmian Program Peremajaan Sawit Rakyat Tahap 2 di Sedang Berdagai, Sumatera Utara. Dalam pengelolaan selama ini Indonesia lemah
APKASINDO (Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia) mengapresiasi Presiden Jokowi karena akhir tahun 2017 ini memberikan perhatian serius pada kelapa sawit ditengah semakin gencarnya serangan pihak luar. Masalahnya banyak regulasi yang dibuat pemerintah baik berupa UU,Perpres, Permen, SE namun belum menyentuh subtansi untuk pengembangan kelapa sawit nasional terutama petani kelapa sawit rakyat. “Hampir dapat dikatakan pemerintah
Total penyaluran biodiesel yang didukung dana sawit tahun 2016 sebesar 2,49 juta kilo liter atau 98% dari target penyaluran sebesar 2,53 juta KL dengan total dana tersalurkan Rp8,18 triliun. Sedang tahun 2017 sampai November 1,79 juta KL atau 71% dari target sebesar 2,53 juta KL dengan dana tersalurkan Rp8,6 triliun. Rata-rata penyaluran tiap bulan 208
Brusell – Komisi IV DPR RI beranggotakan 16 anggota dan didampingi Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK), serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bertemu dengan Committee on Agriculture and Rural Development Parlemen Eropa di Brusell. Dalam kesempatan tersebut, selain mendiskusikan berbagai program pembangunan pertanian di Uni Eropa, Delegasi Indonesia mempertanyakan soal Resolusi
United Nations Environment Project (UN Environment) dan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) telah menandatangani sebuah perjanjian pendanaan berskala kecil (small-scale funding agreement/SSFA) yang bertujuan untuk mendukung petani kelapa sawit menuju peningkatan kesejahteraan dan produksi yang berkelanjutan. Sejumlah dana sebesar 199.611 dolar Amerika Serikat (AS) dari 10YFP Trust Fund yang dikelola oleh UN Environment dan
Berbagai upaya yang konsisten dan menyeluruh dengan dukungan yang penuh dari pemerintah diperlukan untuk membangun kembali bisnis teh Indonesia untuk lebih baik lagi. Bahkan lebih baik dibanding jaman keemasan diwaktu-waktu yang lalu. Hal tersebut dinyatakan Ketua Umum Dewan Teh Indonesia (DTI) Bambang Murtioso. “Dalam jangka pendek DTI akan melakukan pendekatan untuk meyakinkan pemerintah agar bisa
Dewan Teh Indonesia (DTI) kini memiliki wajah baru. Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII Bambang Murtioso terpilih menjadi Ketua Umum DTI periode 2017 – 2021 menggantikan Rachmat Badruddin yang habis masa baktinya. Rapat Tahunan Anggota Dewan Teh Indonesia (DTI) periode 2017 yang berlangsung di Jakarta, Kamis (16/11), itu juga berlangsung seru. Karena hanya ada
