Bali, mediaperkebunan.id – Global Inspeksi Sertifikasi (GIS) mendukung percepatan penerapan kebijakan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dari sektor hulu hingga hilir. Lembaga sertifikasi tersebut juga tengah menjalani tahapan akreditasi untuk memperluas perannya dalam mendukung sertifikasi hilir dan bioenergi, sejalan dengan kebijakan pemerintah terkait hilirisasi industri sawit dan implementasi mandatori B50.
Direktur Global Inspeksi Sertifikasi (GIS), Vera Marini, mengatakan bahwa pihaknya mengikuti perkembangan penerapan ISPO dari hulu hingga hilir. Menurutnya, keberadaan berbagai standar internasional seperti ICC, MSPO, dan RSPO menunjukkan pentingnya penguatan standar keberlanjutan dalam industri sawit.
GIS menilai kebijakan pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2025 menjadi langkah penting dalam mendukung penerapan ISPO secara menyeluruh. Kebijakan tersebut dinilai sejalan dengan agenda hilirisasi yang menjadi salah satu prioritas pemerintah.
“Kalau kita melihat Perpres Nomor 16 Tahun 2025, kebijakan ini banyak mendukung penerapan ISPO dari hulu sampai hilir. Hilirisasi juga sejalan dengan salah satu agenda pemerintah, yaitu Asta Cita Presiden. Kami melihat pemerintah mulai benar-benar memfokuskan perhatian pada kebijakan hilirisasi,” ungkap Vera di sela-sela hari kedua The 22nd Indonesian Palm Oil Conference and 2027 Price Outlook (IPOC 2026) yang diselenggarakan GAPKI, Jumat (13/11/2026).
Menurut Vera, keseriusan pemerintah dalam mendorong hilirisasi juga terlihat dari adanya tenggat waktu pelaksanaan yang mengarah pada Maret 2027. Karena itu, GIS mendukung langkah percepatan kebijakan tersebut dan berharap dapat mengambil bagian dalam proses implementasinya.
Dukungan GIS terhadap kebijakan pemerintah diwujudkan melalui persiapan perluasan layanan sertifikasi. Saat ini, GIS sedang menjalani tahapan akreditasi untuk sertifikasi sektor hulu, hilir, serta bioenergi.
Vera menjelaskan, proses sertifikasi untuk sektor hilir telah berjalan. Sementara itu, proses akreditasi untuk bioenergi sektor hilir ditargetkan segera memasuki tahapan berikutnya pada pekan tersebut.
“Global Inspeksi Sertifikasi saat ini sedang dalam proses tahapan akreditasi, baik untuk sektor hulu, hilir, maupun bioenergi. Untuk sektor hilir, prosesnya sudah berjalan, sedangkan bioenergi hilir pada minggu ini segera memasuki proses akreditasi,” jelasnya.
GIS berharap kesiapan tersebut dapat membantu pemerintah dan pelaku industri dalam mempercepat implementasi kebijakan hilirisasi, khususnya menghadapi target Maret 2027. Vera juga menyinggung Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2026 yang berkaitan dengan kebijakan bioenergi.
Menurutnya, kebijakan pengembangan bioenergi dan penerapan B50 menunjukkan respons pemerintah terhadap kebutuhan energi sekaligus penguatan industri sawit nasional. Ia mengapresiasi langkah pemerintah dalam mendorong peningkatan pemanfaatan biodiesel.
“Kami mengapresiasi pemerintah yang cepat tanggap dalam menetapkan kebijakan. Indonesia sekarang sudah menuju B50, dan ini menunjukkan dukungan pemerintah terhadap pengembangan bioenergi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Vera menilai penerapan ISPO di sektor hilir dapat memberikan nilai tambah bagi produk turunan sawit. Sertifikasi tidak hanya menjadi bagian dari pemenuhan kebijakan yang bersifat mandatori, tetapi juga dapat memperkuat daya saing industri melalui aspek keberlanjutan (sustainability) dan ketertelusuran (traceability).
Menurutnya, prinsip-prinsip yang terkandung dalam sertifikasi ISPO mendukung praktik industri yang lebih berkelanjutan sekaligus memberikan jaminan ketertelusuran produk. Dengan demikian, pelaku industri seharusnya dapat lebih percaya diri dalam memasarkan produk turunannya.
“Hilirisasi ini sebenarnya menjadi kebijakan yang wajib. Namun, nilai tambahnya sudah jelas, terutama terkait traceability dan sustainability. Dengan adanya sertifikasi yang mendukung kedua aspek tersebut, industri seharusnya bisa menjadi lebih percaya diri,” tegas Vera.
Ia menambahkan, sertifikasi keberlanjutan semestinya tidak hanya dipandang sebagai kewajiban untuk memenuhi regulasi. Lebih dari itu, sertifikasi dapat menjadi keunggulan bagi industri sawit dalam memperkuat kepercayaan terhadap produk yang dihasilkan.
Vera juga mengapresiasi penyelenggaraan IPOC 2026 oleh GAPKI. Menurutnya, konferensi tersebut merupakan salah satu agenda besar industri sawit dunia yang menjadi ruang pembahasan berbagai isu strategis, mulai dari kebijakan, ekonomi, hingga pengembangan bioenergi.
Tema IPOC 2026 yang mengangkat dukungan terhadap ketahanan pangan, ekonomi, dan bioenergi dinilai selaras dengan arah kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengembangkan industri sawit dari hulu hingga hilir.