Berita Terbaru

Balitbangtan Menggandeng BPDPKS Perbaiki Produktivitas

Berbagai cara terus dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan produktivitas, diantaranya yaitu Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) menggandeng Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Indonesia saat ini baru menjadi pemilik kebun kelapa sawit terluas di dunia,tetapi belum menjadi penghasil produktivvitas tertinggi. ”Karena itu Balitbangtan bekerjasama dengan BPDPKS menandatangani MoU untuk meningkatkan produktivitas sawit,” kata

Pemerintah Wajib Mencurigai Dana Asing

Terus mengalirnya dana bantuan atau hibah yang diberikan oleh asing untuk restorasi gambut di Indonesia wajib dicurigai. Pengamat Lingkungan dan kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB), Ricky Avenzora, menegaskan sebaiknya pemerintah mencurigai dana asing yang mengalir ke Indonesia baik berupa hibah ataupun bantuan pinjaman untuk restorasi gambut. Indonesia jangan sampai hanya karena menerima dana tersebut tapi

Restorasi Gambut Itu Perjanjian Antar Pemerintah

Berapa pun dana yang diberikan oleh asing untuk pendanaan gambut di Indonesia tetap harus diawasi, jangan sampai ada kepentingan asing didalamnya. Pengamat ekonomi, Aviliani, memebanarkan bahwa sebaiknya pendanaan asing baik hibah maupun pinjaman untuk kegiatan Badan Restorasi Gambut (BRG) harus menjadi kebijakan Government to Government (G to G). Kebijakan tersebut, menjamin penguatan transparansi dan akuntabilitas.

Tiga Negara Produsen Karet Komitmen Menghentikan Ekspor

Anjloknya harga karet sejak beberapa tahun belakangan ini maka tiga produsen karet terbesar didunia yaitu Thailand, Indonesia dan Malaysia berkomitmen untuk menghentikan ekspor. Plt. Dirjen Perdagangan Luar Negeri Karyanto Suprih membenarkan bahwa saat ini tiga produsen karet akan menghentikan ekspornya guna mendongkrak harga karet yang mengalami penurunan sejak beberapa tahun belakangan ini. Adapun produksinya karena

Laksanakan Hilirisasi Karet

Hilirisasi karet saat ini masih wacana dan belum masuk ke pelaksanaan yang konkrit. Seharusnya saat ini pemerintah membuat kebijakan bagaimana membuat skema peningkatan penyerapan karet di dalam negeri. Azis Pane, Ketua Umum Dewan Karet Indonesia menyatakan hal ini. Hilirisasi ini sudah sering diperbincangkan tetapi belum ada langkah yang konkrit. Harusnya ada keputusan konkrit untuk menyerap

Krisis Ekonomi Komoditas Kopi Tetap Happy

Anjing menggonggong kafilah berlalu, begitulah yang terjadi saat ini pada komoditas kopi di Indonesia. Meskipun terjadi krisis ekonomi dibeberapa negara harga komoditas kopi tetap tinggi. Harus diakui akibat dari krisis ekonomi maka beberapa harga komoditas mengalami penururunan. Diantaranya yaitu seperti tambang, karet, kelapa sawit dan sebagainya. Tapi khusus pada komoditas perkebunan yang berhubungan dengan makanan

Komunitas Pecinta Sawit : Lawan Negara Asing Penebar Black Campaign

Guna menjaga kelangsungan sawit di Indonesia, dan pasarnya tidak terganggu di dunia, sejumlah praktisi, akademisi dan penggiat sosial serta masyarakat mendeklarasikan Komunitas Pecinta Sawit di Aula FakultasFarmasiUniversitas Sumatera Utara (USU), Koordinator Komunitas Pecinta Sawit, Prof DR Ir Erwin Masrul Harahap MS mengatakan, setiap wilayah diberikan kecocokan masing-masing untuk menanam. Di Indonesia, kecocokannya untuk menanam kelapa

Lahan Gambut Jangan Dibikin Ribut

Sudah terbukti berbagai penelitian bahwa lahan gambut bisa bermanfaat jika dikelola dengan baik, termasuk untuk lahan pertanian diantaranya kelapa Sawit. Ketua Himpunan Gambut Indonesia (HGI), Supiandi Sabiham mempertanyakan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang didanai oleh asing yang selalu mempeributkan lahan gambut untuk kelapa sawit di Indonesia. Padahal lahan gambut yang digunakan untuk lahan perkebunan

ISPO Diakui WTO

Standar yang berlaku di Indonesia yaitu Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). Standard tersebut berlaku nasional karena terdiri dari ketentuan yang berlaku di Indonesia dan juga diakui di World Trade Organization (WTO). Hendrajat Natawidjaja, Ketua Sekretariat ISPO menegaskan bahwa standar yang diakui oleh negara adalah ISPO sedangkan standar yang dibuat oleh grup atau golongan meskipun asosiasi

Asing, Jangan Mengatur Sawit di Indonesia

Memang sudah seharusnya jika suatu negara mengatur negaranya sendiri, bukan diatur oleh negara lain. Maka dalam hal ini jangan sampai komoditas kelapa sawit di Indonesia diatur oleh asing Dedi Junaedi, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan, Kementerian Pertanian mengegaskan sudah seharusnya rumah kita yang mengatur adalah kita sendiri bukanlah orang lain. Begitulah seharusnya pada kelapa sawit

Roda Sawit Berputar, Ekonomi Kota Menggeliat

Kebun sawit merupakan lokomotof ekonomi pekotaan. Setidaknya 112 triliun rupiah setiap tahun, produk perkotaan dikonsumsi masyarakat kebun sawit pada 190 kabupaten. Kebun sawit Indonesia yang berkembang di pelosok-pelosok 190 kabupaten, bukan hanya sekadar mesin produksi minyak sawit. Juga bukan hanya menggerakkan perekonomian pedesaan. Kebun sawit juga memutar roda mesin ekonomi perkotaan lebih kencang. Pada level

Kampanye Hitam Bisa Dilawan Lewat Penelitian

Salah satu penelitian yang harus diprioritaskan untuk kelapa sawit adalah penguatan dalam bidang penyediaan data dan informasi dikaitkan dengan penyangkalan isu kampanye negatif. LSM yang melakukan kampanye hitam mendapat dana jutaan dollar Amerika Serikat dari luar negeri. “ Kalau kita tidak menyediakan dana yang sama besarnya atau mendekati, maka upaya untuk melawan kampanye hitam akan