Bali, mediaperkebunan – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, elalui video pada pembukaan 22nd Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2026, Kamis (12/11/2026) menegaskan bahwa kelapa sawit tetap menjadi salah satu komoditas strategis Indonesia dengan kontribusi yang terus meningkat terhadap perekonomian nasional. Selain memperkuat kinerja ekspor, pemerintah juga mendorong peningkatan produktivitas perkebunan, penguatan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), serta pengembangan biodiesel sebagai bagian dari agenda ketahanan energi nasional.
Dalam kesempatannya tersebut, Airlangga menyampaikan bahwa subsektor perkebunan memberikan kontribusi sebesar 5,13% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada kuartal III 2026. Di antara komoditas perkebunan, kelapa sawit masih menjadi penyumbang terbesar.
Kinerja perdagangan sawit juga menunjukkan perkembangan positif. Sepanjang Januari hingga Oktober 2026, nilai ekspor produk kelapa sawit mencapai US$28,18 miliar atau meningkat 6% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, volume ekspor tercatat sebesar 33,8 juta ton, naik 3%.
“Kelapa sawit tetap menjadi salah satu komoditas paling strategis bagi Indonesia. Kontribusinya terhadap perekonomian nasional tercermin dari kinerja subsektor perkebunan dan peningkatan ekspor,” ungkap Airlangga dalam Bahasa Inggris.
Menurutnya, keunggulan sawit tidak hanya terletak pada kontribusi ekonomi dan perdagangan, tetapi juga pada efisiensi penggunaan lahan. Produktivitas minyak sawit mencapai sekitar 4 ton per hektare, jauh lebih tinggi dibandingkan minyak nabati lainnya, seperti kedelai, rapeseed, dan bunga matahari yang menghasilkan kurang dari 0,7 ton per hektare.
Keunggulan tersebut menjadi modal penting bagi Indonesia dalam memenuhi kebutuhan minyak nabati dunia dengan penggunaan lahan yang relatif lebih efisien.
Untuk memastikan manfaat industri sawit turut dirasakan pekebun, pemerintah terus mendorong berbagai program peningkatan produktivitas. Dukungan tersebut mencakup program peremajaan sawit rakyat (PSR), penyediaan sarana dan prasarana perkebunan, serta pengembangan sumber daya manusia perkebunan.
Airlangga menjelaskan, program-program tersebut diarahkan untuk meningkatkan produktivitas tanpa harus memperluas areal perkebunan. Upaya itu dinilai penting agar pertumbuhan produksi sawit nasional dapat berjalan seiring dengan prinsip keberlanjutan.
“Pemerintah terus memberikan dukungan kepada pekebun melalui program peremajaan, fasilitas dan infrastruktur perkebunan, serta pengembangan sumber daya manusia. Seluruh upaya ini ditujukan untuk meningkatkan produktivitas tanpa perluasan area perkebunan,” ucapnya.
Hasil peningkatan produktivitas tersebut tercermin dari produksi minyak sawit Indonesia yang naik dari 52,76 juta ton menjadi 56,25 juta ton pada 2025. Pada 2026, produksi sawit nasional diproyeksikan mencapai sekitar 60 juta ton.
Sementara itu, konsumsi domestik diperkirakan berada di kisaran 27,89 juta ton dan volume ekspor sekitar 35 juta ton sepanjang 2026. Angka tersebut menunjukkan besarnya peran industri sawit dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus memasok pasar global.
Di tengah meningkatnya kontribusi ekonomi, pemerintah juga menempatkan penguatan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) sebagai instrumen penting untuk memastikan produksi sawit nasional memenuhi persyaratan keberlanjutan.
Airlangga menegaskan bahwa penguatan ISPO perlu dilakukan tidak hanya melalui peningkatan sertifikasi, tetapi juga dengan membangun sistem informasi yang mampu mengintegrasikan data sertifikasi perkebunan dan informasi terkait rantai pasok.
“Indonesia terus memperkuat ISPO sebagai instrumen nasional untuk memastikan produksi kelapa sawit memenuhi persyaratan keberlanjutan. Kami juga mengembangkan sistem informasi ISPO guna memperkuat integrasi sertifikasi perkebunan dan informasi rantai pasok terkait,” jelas Airlangga.
Pengembangan sistem informasi tersebut diharapkan dapat memperkuat tata kelola industri sawit, meningkatkan transparansi, serta mendukung pemenuhan persyaratan pasar yang semakin memperhatikan aspek keberlanjutan. Selain itu, integrasi data juga menjadi fondasi penting bagi pengembangan industri hilir sawit.
Dengan demikian, penguatan ISPO tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap standar keberlanjutan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan daya saing produk sawit Indonesia di pasar internasional.
Selain melalui penguatan ISPO dan peningkatan produktivitas, pemerintah juga mendorong pemanfaatan sawit untuk mendukung ketahanan energi nasional. Salah satu langkah strategisnya adalah implementasi program biodiesel B50 yang mulai diberlakukan pada Juli 2026.
Airlangga menyampaikan bahwa kebutuhan biodiesel diperkirakan meningkat dari 15,6 juta kiloliter pada program B40 menjadi sekitar 16,7 juta kiloliter untuk implementasi B50. Program tersebut juga diproyeksikan mampu menurunkan emisi gas rumah kaca sekitar 44,46 juta ton setara karbon dioksida (CO2e).
“Implementasi B50 menjadi salah satu contoh pemanfaatan kelapa sawit untuk mendukung agenda hilirisasi dan transisi energi Indonesia. Peningkatan kebutuhan biodiesel ini diharapkan turut memberikan kontribusi terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca,” ungkapnya.
Airlangga menilai industri sawit menghadapi tantangan yang kompleks, tetapi juga memiliki peluang besar untuk terus berkembang. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, peneliti, serta pemangku kepentingan nasional dan internasional menjadi faktor penting dalam menjawab berbagai tantangan tersebut.
“Dengan kolaborasi dan komitmen bersama yang berkelanjutan, kita dapat memastikan industri kelapa sawit Indonesia tetap menjadi kontributor penting bagi ketahanan pangan global, pilar ketahanan energi, serta sumber ketahanan ekonomi yang berkelanjutan,” tutup Airlangga.