Bali, mediaperkebunan.id – Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement/IEU-CEPA) diharapkan membuka peluang lebih besar bagi peningkatan ekspor produk kelapa sawit Indonesia ke pasar Eropa. Melalui kesepakatan pengurangan hingga penghapusan tarif perdagangan, ekspor sawit Indonesia berpotensi meningkat sekitar 500 ribu hingga 1 juta ton.
Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arif Havas mengatakan IEU-CEPA dijadwalkan ditandatangani pada 21 November 2026 oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam kunjungannya ke Eropa. Perjanjian tersebut merupakan dokumen komprehensif hasil perundingan Indonesia dengan Uni Eropa dan diharapkan mulai berlaku pada 1 Desember 2027.
"IEU-CEPA akan ditekan oleh pemerintah tanggal 21 bulan ini," ujar Arif Havas saat ditemui di sela-sela Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) di The Westin Resort Nusa Dua, Bali, Kamis (12/11).
Menurut Arif, kesepakatan tersebut diharapkan memberikan keuntungan perdagangan melalui pemberlakuan tarif nol atau tarif rendah sesuai kesepakatan kedua pihak. Selain meningkatkan ekspor berbagai produk dan komoditas Indonesia ke Eropa, IEU-CEPA juga diharapkan menjadi landasan bagi perusahaan Indonesia untuk memperluas investasi di kawasan tersebut.
"Kita mengharapkan tarifnya nol atau rendah sesuai kesepakatan bersama. Ini akan meningkatkan ekspor Indonesia ke Eropa dari berbagai jenis produk dan komoditas. Kita juga mengharapkan agar ini bisa menjadi basis bagi Indonesia untuk mulai berinvestasi di Eropa," jelasnya.
Arif Havas menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia telah menyampaikan kepada pihak Eropa mengenai kemungkinan pertukaran data petani dan informasi geolokasi. Namun, kerjasama tersebut harus memiliki landasan hukum yang disepakati bersama oleh Indonesia dan Uni Eropa.
"Kalau ingin ada pertukaran data petani, geolokasi, itu dimungkinkan. Tapi harus ada dasar hukum yang disepakati. Tanpa ada dasar hukumnya sangat sulit," katanya.
Ia menegaskan, Indonesia memiliki ketentuan hukum yang melindungi data pribadi dan informasi geolokasi petani. Prinsip perlindungan serupa juga diterapkan di Uni Eropa. Karena itu, menurutnya, kedua pihak sebenarnya memiliki kesamaan prinsip dalam perlindungan data sehingga perlu membangun landasan hukum bersama untuk memfasilitasi pertukaran informasi.
"Data pribadi dan geolokasi dari petani itu sebenarnya dilindungi oleh undang-undang. Di Eropa juga begitu. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan aturan antara kita dengan Eropa. Oleh karena itu, kita sangat mengharapkan ada landasan hukum bagi Indonesia dan Eropa untuk bekerjasama melindungi petani kita," jelas Arif.
Dalam upaya diplomasi tersebut, pemerintah menempuh beberapa jalur kerjasama. Pertama, melalui perundingan standar dan ketentuan yang berlaku di pasar Eropa. Kedua, melalui IEU-CEPA. Ketiga, melalui protokol kerjasama khusus kelapa sawit (palm oil protocol). Keempat, melalui komite bersama Indonesia-Uni Eropa serta penjajakan kerjasama berbasis landasan hukum kedua pihak untuk memungkinkan pertukaran data.
Arif menambahkan, isu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga tidak secara khusus menjadi elemen yang menghambat proses perundingan Indonesia-Uni Eropa selama ini. Berdasarkan pengalamannya mengikuti perundingan sejak 2016 hingga 2019, persoalan tersebut bukan menjadi salah satu elemen utama dalam negosiasi.
"Kalau kebakaran hutan kan bukan pertama kali. Dalam konteks perundingan dengan Eropa, selama saya mengikuti perundingan langsung dari 2016, 2017, 2018, hingga 2019, itu tidak menjadi satu elemen perundingan. Eropa juga memiliki persoalan kebakaran hutan dan mereka memahami persoalannya," ujarnya.
Selain diplomasi bilateral dengan Uni Eropa, Indonesia juga mendorong penguatan kerjasama multilateral melalui BRICS. Arif mengungkapkan bahwa dalam keputusan para pemimpin BRICS telah disepakati penyusunan standar minyak nabati berkelanjutan yang dapat menjadi acuan bersama bagi negara-negara produsen dan konsumen.
Inisiatif tersebut melibatkan negara-negara penghasil minyak nabati, termasuk Brasil sebagai produsen kedelai dan Indonesia sebagai produsen utama minyak sawit.
"Di dalam keputusan pemimpin BRICS itu disepakati adanya penyusunan standar minyak nabati yang berkelanjutan. Jadi ada standar bersama. Di situ ada Brasil dengan soybean, lalu ada Indonesia dengan palm oil. Ini merupakan forum yang sangat bagus bagi Indonesia untuk bekerjasama dengan banyak negara menyusun standar minyak nabati yang berkelanjutan," ungkap Arif.
Upaya tersebut diharapkan memperkuat posisi Indonesia dalam membangun standar keberlanjutan yang lebih inklusif, sekaligus memberikan ruang bagi negara produsen untuk terlibat dalam penyusunan aturan perdagangan global.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono menyambut positif rencana penandatanganan IEU-CEPA. Menurutnya, perjanjian tersebut menjadi peluang penting untuk kembali meningkatkan ekspor minyak sawit Indonesia ke pasar Eropa.
Eddy menyebutkan, ekspor sawit Indonesia ke Eropa saat ini berada di kisaran 3 juta ton. Dengan adanya IEU-CEPA dan peluang penghapusan tarif, GAPKI memperkirakan volume ekspor dapat meningkat sekitar 500 ribu hingga 1 juta ton.
"Bagus. Dari ekspor kita ke Eropa bisa bertambah. Kenaikannya bisa sekitar 500 ribu sampai 1 juta ton," ungkap Eddy.
Peningkatan akses pasar tersebut dinilai penting di tengah dinamika perdagangan global dan persaingan komoditas minyak nabati. Eropa merupakan salah satu pasar strategis yang perlu terus dijaga oleh Indonesia, terutama melalui penguatan daya saing produk dan kepastian regulasi perdagangan.
Meski membuka peluang perdagangan yang lebih luas, akses pasar Eropa masih menghadapi tantangan terkait penerapan European Union Deforestation Regulation (EUDR). Regulasi tersebut menjadi perhatian industri kelapa sawit Indonesia, terutama menyangkut ketelusuran rantai pasok, data geolokasi perkebunan, serta perlindungan petani kecil.
Di sisi domestik, peningkatan ekspor melalui IEU-CEPA perlu diimbangi dengan kemampuan industri dalam menjaga pasokan minyak sawit nasional. Terlebih, Indonesia tengah menjalankan program biodiesel B50 yang meningkatkan kebutuhan minyak sawit untuk konsumsi dalam negeri.
Eddy Martono memperkirakan produksi sawit nasional berpotensi mengalami penurunan sekitar 3 juta ton pada 2027 akibat dampak El Nino. Pada saat bersamaan, kebutuhan minyak sawit untuk program biodiesel juga meningkat hingga sekitar 18 juta ton.
Kondisi tersebut berpotensi mengurangi volume ekspor Indonesia. Eddy memperkirakan penurunan ekspor dapat mencapai maksimal sekitar 5 juta ton, meskipun angka tersebut masih bergantung pada perkembangan produksi hingga akhir 2026.
"Masalahnya nanti di 2027, di mana produksi kita akan turun sekitar 3 juta ton. Sementara kebutuhan kita naik untuk biodiesel saja sekitar 18 juta ton. Artinya, kemungkinan yang akan berkurang adalah volume ekspor," jelas Eddy.
Meski demikian, ia menegaskan pemenuhan kebutuhan dalam negeri tetap menjadi prioritas utama pemerintah dan industri. Setelah kebutuhan domestik tercukupi, kelebihan produksi baru dialokasikan untuk ekspor.
"Kalau kebutuhan dalam negeri, itu sudah pasti semuanya dipenuhi dulu. Setelah kebutuhan dalam negeri tercukupi, baru sisanya ekspor. Jadi kita tidak pernah mengorbankan kebutuhan dalam negeri," tegasnya.
Terkait mekanisme harga biodiesel, Eddy menjelaskan bahwa harga pembelian tetap mengacu pada harga pasar. Sementara itu, selisih harga yang timbul dalam pelaksanaan program biodiesel ditutup melalui dukungan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dengan memanfaatkan dana Pungutan Ekspor (PE).
Menghadapi potensi penurunan produksi dan peningkatan kebutuhan domestik, GAPKI menilai peningkatan produktivitas menjadi agenda yang tidak dapat ditunda. Salah satu langkah utama adalah mempercepat program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), terutama karena sekitar 41% perkebunan sawit Indonesia merupakan perkebunan rakyat.
Eddy menilai lambatnya pelaksanaan PSR menjadi salah satu tantangan dalam menjaga produktivitas nasional. Tanaman sawit yang sudah tua tidak lagi dapat memberikan hasil optimal meskipun dilakukan pemupukan dan intensifikasi secara maksimal.
"Kalau tanaman sudah tua, mau diintensifikasi dan dipupuk bagaimana pun tetap tidak akan banyak terpengaruh. Satu-satunya jalan yang memang harus kita lakukan adalah peningkatan produksi dengan peremajaan sawit rakyat," ujarnya.
GAPKI, lanjut Eddy, memiliki bidang khusus yang mendorong percepatan PSR dan berkomitmen mendukung pemerintah dalam meningkatkan produktivitas perkebunan rakyat.
Ia juga menegaskan bahwa peningkatan produksi tidak harus dilakukan melalui pembukaan lahan baru. Ekspansi perkebunan telah dibatasi melalui kebijakan moratorium, termasuk Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019. Karena itu, peremajaan perkebunan menjadi salah satu strategi utama untuk meningkatkan produksi tanpa memperluas areal perkebunan.
Selain produktivitas, perlindungan petani kecil dalam rantai pasok global menjadi perhatian penting GAPKI. Eddy menilai pemenuhan ketentuan EUDR tidak boleh menyebabkan petani rakyat tersingkir dari rantai pasok industri kelapa sawit.
Tantangan ketelusuran dan kelengkapan data perkebunan perlu diselesaikan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan terkait. Kerjasama Indonesia-Uni Eropa dalam pertukaran data yang memiliki dasar hukum jelas juga diharapkan dapat membantu mengatasi persoalan tersebut.
Dalam konteks ini, IEU-CEPA tidak hanya diharapkan memberikan keuntungan melalui pengurangan tarif perdagangan, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat hubungan ekonomi dan kerjasama keberlanjutan antara Indonesia dan Uni Eropa.
Sebelumnya, dalam Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2026 yang mengangkat tema "Palm Oil in Fragmented World: Securing Food, Energy, and Economic Resilience", GAPKI menegaskan pentingnya sinergi kebijakan pemerintah dan industri dalam menghadapi fragmentasi perdagangan global.
Konferensi tahunan yang berlangsung di The Westin Resort Nusa Dua, Bali, pada 11–13 November 2026 tersebut dihadiri lebih dari 15 ribu peserta dari 20 negara. Sejumlah isu strategis menjadi pembahasan, mulai dari kebijakan biodiesel, regulasi EUDR, hingga prospek harga minyak sawit mentah (CPO).