Bali, mediaperkebunan.id – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menegaskan pentingnya penerapan prinsip zero burning secara tegas, penguatan ketahanan industri kelapa sawit (palm oil resilience), serta transformasi kebijakan untuk memastikan keberlanjutan dan daya saing sawit Indonesia di pasar global. Hal tersebut disampaikan dalam sambutannya pada acara The 22nd Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2026 di Bali, Kamis (12/11/2026) yang diadakan Gabungan Pengusaha Sawit Indonesia (GAPKI).
Rachmat menilai kebakaran lahan yang terus berulang di kawasan perkebunan kelapa sawit menjadi persoalan serius yang tidak dapat lagi ditoleransi. Menurutnya, di tengah kemajuan teknologi pemantauan melalui satelit dan kemampuan pemodelan iklim, kebakaran seharusnya dapat dicegah sebelum terjadi. Dengan demikian, persoalan kebakaran bukan lagi semata-mata keterbatasan teknologi atau kapasitas teknis, melainkan menyangkut komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam melakukan pencegahan.
Ia menyoroti bahwa kebakaran tidak hanya terjadi di sekitar kawasan hutan, tetapi juga di dalam lanskap perkebunan kelapa sawit. Kondisi tersebut menimbulkan kerugian lingkungan, ekonomi, serta mengancam keselamatan masyarakat dan petugas pemadam kebakaran.
“Pertanyaan yang harus kita jawab adalah mengapa kebakaran terus terjadi dari tahun ke tahun? Di era ketika data satelit tersedia secara real-time dan pemodelan iklim prediktif sudah dapat dimanfaatkan, kita seharusnya mampu bertindak sebelum api pertama muncul. Ini bukan lagi persoalan keterbatasan kemampuan teknis, melainkan persoalan komitmen untuk melakukan pencegahan,” ungkap Rachmat dalam Bahasa Inggris.
Rachmat menegaskan bahwa pemerintah tidak akan lagi membebankan dampak kelalaian perusahaan kepada negara. Sanksi administratif, pencabutan izin, hingga proses pidana telah diberlakukan terhadap pihak-pihak yang membiarkan kebakaran terjadi di dalam wilayah perkebunannya.
“Tidak boleh ada perusahaan, investor, pemasok, maupun regulator yang terbebas dari tanggung jawab. Keberlanjutan tidak boleh hanya menjadi slogan pemasaran, sementara praktik di lapangan masih mengabaikan perlindungan lingkungan. Kita harus menutup kesenjangan antara kepatuhan di atas kertas dan perlindungan nyata di lapangan,” tegasnya.
Rachmat juga menyoroti adanya ketidakjelasan sistemik dalam penerapan aturan pembukaan lahan tanpa bakar. Meskipun peraturan nasional melarang pembukaan lahan dengan cara membakar, sejumlah ketentuan daerah memberikan pengecualian terbatas bagi masyarakat adat dan petani kecil dengan pengelolaan lahan hingga dua hektare di tanah non-gambut. Namun, pengecualian tersebut dinilai berpotensi disalahgunakan untuk membenarkan praktik pembakaran yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Menurutnya, diperlukan keseragaman pemahaman dan penegakan aturan agar prinsip zero burning diterapkan secara konsisten oleh seluruh pelaku industri tanpa pengecualian.
Lebih lanjut, Rachmat menegaskan bahwa penguatan perlindungan lingkungan di dalam negeri merupakan fondasi untuk membangun ketahanan industri sawit Indonesia dalam menghadapi tantangan global. Perubahan iklim yang mengganggu produksi pangan dan pasokan energi, ditambah ketidakpastian ekonomi dunia, menjadikan sawit semakin strategis bagi Indonesia maupun pasar internasional.
Menurutnya, kelapa sawit memiliki keunggulan sebagai komoditas minyak nabati yang paling efisien dalam penggunaan lahan. Dengan produktivitas minyak yang lebih tinggi dibandingkan sejumlah komoditas minyak nabati alternatif, sawit dapat berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan pangan dan energi global apabila dikelola secara bertanggung jawab.
Bagi Indonesia, sawit bukan sekadar komoditas ekspor, melainkan salah satu pilar ketahanan nasional. Industri ini berperan dalam menjaga ketahanan pangan, mendukung transisi energi, menghidupi jutaan petani dan pekerja, serta menggerakkan perekonomian di wilayah pedesaan.
“Kelapa sawit memiliki peran strategis bagi ketahanan nasional. Komoditas ini menjadi penopang ketahanan pangan, mendukung transisi energi, serta memberikan penghidupan bagi jutaan petani kecil dan pekerja. Karena itu, pertumbuhan industri sawit harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” jelas Rachmat.
Ia menambahkan, peningkatan produktivitas harus menjadi prioritas, terutama ketika perubahan iklim seperti El Niño berpotensi memperlambat produksi, sementara kebutuhan energi domestik terus meningkat. Kondisi tersebut dapat memberikan tekanan terhadap kapasitas ekspor Indonesia.
Menurutnya, harga komoditas yang baik seharusnya dimanfaatkan untuk membiayai percepatan peningkatan hasil perkebunan, peremajaan tanaman, dan penerapan praktik berkelanjutan. Dengan demikian, tantangan pasokan saat ini dapat menjadi momentum untuk membangun struktur industri yang lebih kuat.
Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, pemerintah melalui Bappenas mendorong transformasi struktural industri kelapa sawit melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) sejak Desember 2025, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Transformasi tersebut mencakup penataan dan penyederhanaan regulasi, penguatan penegakan prinsip zero burning, peningkatan produktivitas perkebunan rakyat, penghapusan hambatan rantai pasok melalui sistem pelacakan secara real-time, serta penguatan standar Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) agar semakin diakui di tingkat global.
Selain itu, pemerintah juga mendorong hilirisasi untuk mengubah posisi Indonesia dari eksportir bahan mentah menjadi produsen produk bernilai tambah tinggi. Agenda tersebut mencakup pengembangan bahan bakar penerbangan berkelanjutan atau Sustainable Aviation Fuel (SAF), oleokimia, serta industri manufaktur hijau.
Rachmat menilai transformasi industri sawit tidak dapat dilakukan hanya melalui kebijakan di sektor perkebunan. Diperlukan keterhubungan antara pembangunan infrastruktur, energi, dan pengembangan sumber daya manusia agar investasi dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di sekitar perkebunan.
“Transformasi ini harus dilakukan secara menyeluruh. Kita perlu meningkatkan produktivitas petani, menghilangkan hambatan dalam rantai pasok melalui sistem pelacakan digital, memperkuat ISPO, serta mengembangkan produk hilir bernilai tambah tinggi. Investasi juga harus memberikan manfaat langsung bagi desa, perkebunan, dan komunitas petani,” ungkapnya.
Dalam menghadapi persaingan global, Rachmat mengingatkan bahwa Indonesia tidak dapat lagi hanya mengandalkan keunggulan biaya produksi sebagai daya saing industri sawit. Pasar internasional semakin terbagi antara perdagangan komoditas standar dan pasar premium yang mensyaratkan keberlanjutan.
Oleh karena itu, Indonesia harus mampu membangun standar dan sistem nasional yang kuat, sekaligus meningkatkan kapasitas untuk menghadapi dinamika persyaratan perdagangan internasional.
Salah satu agenda penting dalam transformasi industri sawit adalah peningkatan produktivitas perkebunan rakyat melalui peremajaan menggunakan benih unggul yang memiliki sertifikasi dan kualitas genetik terjamin.
Rachmat menilai penggantian tanaman tua dengan benih bersertifikat berbasis DNA dapat menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan produktivitas petani hingga dua kali lipat tanpa harus memperluas areal perkebunan.
“Produktivitas petani harus ditingkatkan melalui penggunaan benih berkualitas dan bersertifikat. Kita juga perlu menghilangkan hambatan birokrasi serta mencegah pemalsuan benih melalui verifikasi peremajaan secara digital dan pemantauan rantai pasok berbasis satelit,” paparnya.
Lebih lanjut, Rachmat menekankan bahwa hilirisasi harus menjadi arah transformasi ekonomi sawit Indonesia. Pemerintah ingin mengurangi ketergantungan terhadap ekspor CPO mentah dan meningkatkan ekspor produk olahan bernilai tambah tinggi, termasuk SAF, oleokimia, dan produk manufaktur hijau.
Dengan strategi tersebut, Indonesia diharapkan tidak hanya mengekspor bahan baku, tetapi juga teknologi, produk industri, dan lapangan kerja yang berkualitas.
Ia berharap Indonesia dapat memperkuat posisinya sebagai salah satu kekuatan utama dunia dalam penyediaan pangan, energi baru, dan ketahanan ekonomi melalui industri kelapa sawit yang kompetitif, tangguh, transparan, dan inklusif.
“Keberlanjutan bukanlah batasan bagi pertumbuhan, melainkan fondasi daya saing jangka panjang. Kita memiliki kesempatan untuk mengubah berbagai tantangan menjadi kekuatan kemajuan. Saatnya kita bersatu dan mengambil tindakan nyata untuk mengamankan pangan, energi, serta ketahanan ekonomi Indonesia di tengah dunia yang semakin kompleks,” pungkasnya.