Bali, mediaperkebunan.id – PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) memperkirakan biaya layanan atau service fee untuk pemrosesan ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan produk turunannya sebesar single digit per ton. Tarif resmi tersebut dijadwalkan diumumkan pada Desember 2026, menjelang penerapan platform DSI yang akan dimulai pada 1 Januari 2027.
Hal tersebut disampaikan Luke Thomas Mahony, Chief Executive Officer PT Danantara Sumber Daya Indonesia dalam acara Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2026 yang diadakan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) di Bali, Jumat (13/11/2026). Ia menjelaskan bahwa besaran biaya layanan masih dalam tahap pembahasan bersama pemegang saham dengan mempertimbangkan kondisi harga pasar saat ini.
“Berdasarkan kondisi harga pasar saat ini, secara indikatif biaya layanan DSI akan berada di angka satu digit dolar AS (USD) per ton. Namun, angka resminya akan kami umumkan pada Desember,” ungkap Luke.
Menurutnya, pembahasan mengenai biaya layanan menjadi salah satu perhatian utama DSI dalam berkomunikasi dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dan para anggotanya. Selain besaran biaya, sejumlah aspek lain yang turut dibahas meliputi kecepatan proses layanan serta perlindungan informasi komersial perusahaan.
Mulai 1 Januari 2027, ekspor CPO beserta produk turunannya yang tercantum dalam ketentuan pemerintah akan diproses melalui platform DSI. Platform ini dibentuk untuk memperkuat tata kelola, transparansi, dan daya saing perdagangan komoditas strategis Indonesia.
Luke menegaskan bahwa kehadiran DSI tidak akan mengubah mekanisme perdagangan yang selama ini berjalan antara eksportir dan pembeli. Hubungan komersial, aliran komoditas, serta pembiayaan tetap berlangsung antara kedua pihak. Demikian pula negosiasi harga, volume, dan spesifikasi produk yang tetap menjadi kesepakatan masing-masing perusahaan.
“Kami tidak menggantikan pasar, tetapi memperkuat pasar. Hubungan komersial antara pembeli dan penjual tetap berjalan, demikian pula aliran komoditas dan pembiayaan. Harga, volume, serta spesifikasi tetap dinegosiasikan oleh masing-masing pihak seperti yang dilakukan selama ini,” ungkap Luke.
Selain biaya layanan, perlindungan kerahasiaan data perusahaan juga menjadi perhatian dalam penerapan platform DSI. Luke memastikan bahwa informasi komersial yang disampaikan perusahaan hanya akan digunakan untuk keperluan verifikasi ekspor dan dilindungi sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami menghargai kerahasiaan data dan menghormati setiap transaksi individual. Informasi komersial yang disampaikan kepada DSI akan digunakan untuk verifikasi ekspor dan dilindungi sebagaimana mestinya,” jelasnya.
DSI akan terus melakukan dialog dengan GAPKI, kementerian terkait, dan asosiasi industri untuk memastikan adanya acuan yang jelas dan konsisten bagi seluruh pelaku usaha. Komunikasi tersebut akan berlangsung menjelang implementasi pada Januari 2027 maupun setelah platform mulai beroperasi.
Luke berharap penerapan platform DSI dapat memperkuat transparansi dan ketertelusuran perdagangan sawit Indonesia, sekaligus meningkatkan kepercayaan pembeli internasional terhadap produk sawit nasional.
Menurutnya, ketersediaan data ekspor yang konsisten dan dapat diandalkan akan membantu Indonesia menjawab tuntutan pasar global yang semakin memperhatikan asal-usul, proses produksi, serta keberlanjutan komoditas.
Dengan demikian, pengumuman tarif resmi pada Desember 2026 menjadi salah satu informasi penting yang dinantikan pelaku usaha sebelum kewajiban pemrosesan ekspor melalui platform DSI mulai berlaku pada 1 Januari 2027.