Jakarta, Mediaperkebunan.id
POPSI (Perkumpulan Forum Petani Sawit Jaya Indonesia) minta pada Presiden Joko Widodo untuk melanjutkan moratorium sawit. Hal ini dinyatakan POPSI dalam suratnya kepada Presiden RI yang ditandatangani oleh Pahala Sibuea, Ketua Umum; Gamal Nasir, Ketua Dewan Pembina; Setiyono, Ketua Umum ASPEKPIR Indonesia; Mansuetus Darto, Sekjen SPKS; Alpian Arahman, Ketua Umum APKASINDO Perjuangan dan Heri Susanto, Ketua Umum JaPSBI.
Dasar pertimbangan POPSI minta moratorium diperpanjang adalah sampai saat ini rantai pasok petani sawit masih panjang, belum ada upaya serius untuk menyederhanakannya. Penyelesaian petani kelapa sawit dalam kawasan hutan juga belum ada meskipun moratorium sudah berjalan 3 tahun.
Produktivitas petani juga masih rendah. Pemerintah dengan dana BPDPKS memang sudah berusaha untuk meningkatkannya lewat PSR tetapi sampai sekarang target belum bisa dicapai karena masih banyak kendala. Disamping itu masih banyak pekebun sawit yang belum masuk masa peremajaan tetapi produktivitasnya rendah, harus ada pendekatan lain untuk membantu.
Tahun 2025 semua pekebun sawit sudah diwajibkan bersertifikat ISPO. Sisa waktu yang pendek ini harus digunakan pemerintah dengan daya dukung yang kuat, pembiayaan BPDPKS, perusahaan perkebunan mendorong kemitraan yang adil dan masyarakat sipil membantu sertifikasi ISPO petani.
Legalitas petani juga belum banyak tersentuh buktinya STDB petani masih sedikit. Pendataan petani by name by addres juga belum berjalan dengan baik sehingga tidak ada data base petani untuk menyusun kebijakan yang lebih baik.
Tingkat kepatuhan perusahaan untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitarnya juga masih 30-40%. PSR harus menjadi jalan masuk pembenahan kelembagaan petani. PSR harus berhasil sesuai target dan produktivitas pekebun harus naik.
Karena itu POPSI minta moratorium harus diperpanjang dengan tambahan supaya perusahaan konsentrasi pada peningkatan produktivitas baik kebun sendiri maupun kebun petani. Karena tidak mungkin memperluas kebun maka perusahaan akan membina petani disekitarnya untuk meningkatkan produktivitas supaya kapasitas PKSnya terpenuhi.
Dana hibah BPDPKS untuk pekebun saat ini masih terkonsentrasi pada PSR. Dana lain seperti Sarana Prasarana, Peningkatan SDM pekebun harus lebih dioptimalkan lagi menyentuh petani yang belum masuk program peremajaan. Semua pihak harus bekerjasama memperkuat pekebun sawit sehingga tahun 2025 bisa memenuhi syarat untuk sertifikasi ISPO.
Rekomendasi POPSI adalah secara bersama hentikan deforestasi dan optimalkan kerjasama dengan pekebun melalui peningkatan produktivitas dan pembelian langsung ke petani. Tata niaga TBS harus dibenahi dengan serius lewat kemiitraan sehingga petani lewat kelembagaanya dapat berhubungan langsung dengan PKS.
Petani harus dibantu baik dari aspek legalitas, pemetaan, penguatan kelembagaan. GAP , panen dan pasca panen sehingga bisa bersertifikat ISPO dan menjadi bagian dari sustainable palm oil. Bantuan kementerian/lembaga yang bisa diberikan adalah BPDPKS pendanaan, Kemen ATR sertifikasi lahan, KLHK penyelesaian kebun dalam kawasan hutan, Kementan dan dinas perkebunan daerah melakukan pendataan dan penguatan SDM petani sawit.
