PALANGKARAYA, Mediaperkebunan.id

Menko Perekonomian Arilngga Hartato meminta para kepala daerah mendukung keberlanjutan sektor kelapa sawit di daerah masing-masing. Apalagi, kontribusi sektor pertanian terhdap perekonomian tidak lepas dari kontribusi subsektor sawit.

“Ekspor sawit yang tinggi harus terus didorong karena harga komoditas global yang tinggi saat ini,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sambutannya secara daring dalam acara Borneo Forum ke-5 di Pakangkaraya, Kalimantan Tengah, Rabu (24/8).

Untuk meningkatkan nilai tambah yang makin tinggi pada sektor sawit, kata Airlangga, sektor hilir sawit terus dikembangkan. Sehingga tidak hanya fokus pada ekspor bahan mentah tetqpi juga produk hilir dengan nilai tambah tinggi.

“Tentu saja pengembangan sektor sawit juga didorong dengan aspek sustainability agar ramah lingkungan sejalan dengan SDGs (Sustainable Development Goals). Ini kita lakukan dengan sertitilasi ISPO, RAN KSB, dan melanjutkan program peremajaan sawit rakyat,” kata Airlangga.

Menko Perekonomian meminta kepala daerah mengawal industri sawit dan memberikan kepastian hukum. Juga membantu fasilitasi perusahaan-perusahaan sawit di daerah dalam penyelesaian masalah baik terkait lahan maupun masyarakat.

Deputi Menko Perekonomiam Bidang Agribisnis dan Pangan, Musdhalifah Machmud minta supaya kepala daerah ikut menyelesaikan masalah sawit. “Terutama di Kalteng ini adalah masuk kawasan hutan. Kepala daerah diminta ikut menyelesaikan supaya sawit ini menjadi clear and clean,” katanya.

Ditingkat pusat melalui Inpres 6 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan. Daerah diminta segera membuat rencana aksi daerah sebagai tindak lanjutnya. “Pemerintah pusat hanya merumuskan kebijakan, sedang sawitnya berada di daerah. Bupati dan gubernurlah yang paling tahu dan bisa melaksanakan kebijakan itu. Kita harus buktikan pada dunia bahwa sawit sustainable,” katanya.

Sekjen GAPKI Edi Martono menyatakan tema Borneo Forum ini adalah: “Menuju Industri Sawit Borneo Lebih Berkelanjutan”. Tema ini sangat tepat, karena pengembangan industri hilir merupakan upaya untuk meningkatkan nilai tambah industri kelapa sawit, yang tidak hanya terkonsentrasi pada bahan baku, tetapi perlu terus didorong ke industri hilir bahkan sampai end-product. Disamping itu, sustainability atau berkelanjutan saat ini sudah merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh semua sektor industri, termasuk kelapa sawit.

Dengan peran penting industri sawit baik di daerah maupun secara nasional, Edi mengharapakan kepada jajaran Pemerintah Daerah untuk terus mendukung investasi perkebunan kelapa sawit yang sudah ada dan turut membantu melawan kampanye negatif terhadap industri sawit ini, agar industri ini terus berkelanjutan.

Dengan telah diundangkannya Undang Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) terutama terkait dengan bagi hasil pendapatan dari sawit, GAPKI sangat mendukung. Hal ini untuk dapat menambah kesejahteraan bagi daerah penghasil sawit. Dalam hal ini kami juga masih menunggu Peratutan Pemerintah turunan dari UU ini.