2nd T-POMI

KEMENTAN SELALU BERPIHAK PADA PETANI SAWIT

2023, 2 September
Karena itu bagi SYL berpihak kepada petani merupakan kewajiban. Seperti yang sudah disampaikan Presiden Jokowi pemerintah mendukung kemitraan petani, termasuk dalam rantai pasok biodiesel seperti yang diusulkan SPKS pada acara ini.
Share berita:

Jakarta, Mediaperkebunan.id

Luas total lahan yang dipunyai petani kelapa sawit mencapai 42% dari total lahan kelapa sawit 16 juta ha. Karena itu petani kelapa sawit punya peran yang sangat penting. “Petani kelapa sawit harus membuat negara lebih kuat dan berkembang dengan cara yang benar, jangan menghancurkan,” kata Meteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo ketika membuka “Rembug Nasional Petani Kelapa Sawit Indonesia” yang diselenggarakan oleh Serikat Petani Kelapa Sawit bekerjasama dengan BPDPKS.

Karena itu bagi SYL berpihak kepada petani merupakan kewajiban. Seperti yang sudah disampaikan Presiden Jokowi pemerintah mendukung kemitraan petani, termasuk dalam rantai pasok biodiesel seperti yang diusulkan SPKS pada acara ini. “Petani harus bekerja keras jangan manja untuk mencapainya. SPKS selama ini adalah organisasi petani kelapa sawit yang tidak pernah memberatkan pemerintah,” katanya.

Kelapa sawit kedepan harus didorong supaya tetap berkembang, baik dari sisi hulu dengan pengembangan budidaya sehingga produktivitas meningkat dan target produksi tercapai. Dari sisi hilir juga proses industrialisasinya.

Sekjen SPKS Mansuetus Darto menyatakan pertemuan ini khusus membahas kemitraan terkait hilirisasi biodiesel. Presiden Jokowi  sudah menekankan keterlibatan petani swadaya memasok bahan baku sehingga bisa terintegrasi dalam penyediaan biidoesel.

SPKS sudah bekerja mendukung kebijakan Kementerian Pertanian terkait perbaikan tata kelola sawit SPKS sudah punya big data di servernya 21.000 poligon kebun petani dengan luas 121.000 Ha. Kebijakan ISPO, SPKS baru satu koperasi yang bersertifikat ISPO. Sedang sertifikat RSPO sudah ada 8 koperasi dengan insentif dari pasar internasional Rp6,2 miliar yang langsung dibagikan kepada koperasi.

Untuk menangkal isu deforestasi petani anggota SPKS di Kalbar sudah melakukan konservasi hutan seluas 4.700 ha yang terletak di sekitar kebunnya. Pendekatannya adalah High Stock Carbon (HCS) tool kit. HCS tool kit ini sudah diakui AS dan EU sebagai bukti bebas deforestasi.

Baca Juga:  DIKELUARKAN SBE DARI LIMBAH B3 PICU INVESTASI PENGOLAHAN

SPKS juga sudah membangun 70 koperasi petani sawit yang sekarag masih aktif dengan 41.000 anggota. Semua anggota sudah dilatih oleh SPKS baik budidaya maupun manajemen. Petani SPKS yang merupakan UMKM sudah menghasilkan 11 produk unggulan seperti keripik sawit, jamur sawit, dodol umbut sawit dan lain-lain.

SPKS juga membantu 2 pemda dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan di Sulbar dan Kalbar untuk mempercepat perbaikan tata kelola sawit. SPKS juga bekerjasama dengan 14 kabupaten membuat 2.500 Surat Tanda Daftar Budidaya. SPKS sedang dalam proses MoU dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk membuat Sertifikat Hak Milik petani di Siak.

Rantai pasok biodesel sampai saat ini belum melibatkan petani kelapa sawit dan koperasi. Pertemuan ini salah satu tujuannya menyiapkan petani terlibat sebagai pemasok dalam rantai pasok biodiesel lewat kemitraan.

Saat ini petani masih menjual TBS pada tengkulak dengan harga lebih rendah 25% dari harga penetapan disbun. Jika harga disbun misalnya Rp2000/kg untuk tanaman umur 12 tahun maka petani mendapat harga Rp1.200-1.500/kg dari tengkulak. Petani harus diorganisir dalam bentuk koperasi dan bermitra dengan PKS pemasok pabrik biodiesel.

Darto minta SYL untuk berkomunikasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral supaya pabrik biodiesel diwajibkan menerima 20% dari pabrik yang bermitra dengan petani kelapa sawit. Pelaksanaanya dilakukan secara bertahap.