Ketua Asosiasi UPPB (Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar) Nasional,H Sugeng Hartadi minta petani karet tetap mempertahankan kebunnya. “Ambil hasil semampunya sambil menunggu perputaran perkekonomian dunia membaik, juga langkah apa yang akan diambil pemerintah untuk membantu petani,” katanya.

Petani karet agar mengedepankan kesabaran dan keuletan untuk mencari terobosan- terobosan usaha sampingan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga. Dari awal Kemerdekaan sampai sampai akhir tahun 1999, awal tahun 2000, petani karet menjadi primadona program kebijakan pemerintah.

Saat itu lewat Ditjen Perkebunan banyak program pemerintah tentang karet. Karet merupakan salah satu kegiatan ekonomi kerakyatan, sehingga setiap kebijakan dampaknya langsung bisa dirasakan oleh jutaan warga yg terlibat dalam perkaretan, baik sebagai petani, buruh sadap, pedagang, karyawan pabrik prosesing, eksportir dan lain-lain.

Namun roda berputar dan saat ini nasib petani karet tidak sebaik dulu. Harga rendah, pemerintah juga menghadapi banyak kendala. Saat ini yang menjadi anak emas pemangku kebijakan adalah petani kelapa sawit.

Lewat PSR (Peremajaan Sawit Rakyat), petani sawit mendapat dana hibah BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) sebesar Rp30 juta/ha, setiap petani maksimal mendapat alokasi 4 ha. “Kita paham bahwa meremajakan/membangun kebun kelapa sawit jauh lebih mudah dan murah daripada karet,” katanya.

Sugeng minta pemangku kebijakan memeriksa kembali kebijakan yang ada saat ini. Usaha perkebunan rakyat harus berkeadilan, petani karet juga ingin mendapat fasilitas dan bantuan dari pemerintah.