JAKARTA, mediaperkebunan.id – Uni Eropa dalam menekan deforestasi atau penggundulan hutan melalui European Union Deforestation-Free Regulation (EUDR) diragukan. Regulasi ini dinilai tidak lebih hanya membatasi komoditas sawit yang masuk pasar negara biru itu. Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, Kementerian Koordinator Perekonomian, Musdhalifah Machmud memaklumi jika Uni Eropa mempunyai regulasi tentang lingkungan dan komoditas pangan
Jakarta, Mediaperkebunan.id Dirjen Perkebunan Andi Nur Alam Syah lewat Surat Edaran nomor B-347/KB.410/E/07/2023 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat (FPKM) minta gubernur, bupati/walikota untuk melaksanakan pembinaan FPKM sehingga bisa terlaksana. Fase 1 untuk perusahaan perkebunan yang memiliki perizinan usaha perkebunan sebelum tanggal 28 Februari 2007, yang telah melaksanakan kemitraan melalui pola PIR-Bun, PIR-Trans, PIR-KKPA atau pola
Direktur Perbenihan Perkebunan, Ditjen Perkebunan, Gunawan, pada Pertemuan Koordinasi Pemantapan, Penyediaan dan Pengawasan Peredaran Benih Kelapa Sawit di Kalimantan Barat
PONTIANAK, mediaperkebunan.id – Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) melakukan penertiban terhadap peredaran benih melalui marketplace, sebagai upaya melindungi pekebun kelapa sawit mendapatkan bahan tanaman unggul bermutu. Direktur Perbenihan Perkebunan, Ditjen Perkebunan, Kementan, Gunawan, menjelaskan, sejak bulan Mei 2023 Kementan aktif melakukan pengawasan melalui pembentukan Gugus Tugas Pengawasan Peredaran/Peredaran Benih Kelapa Sawit melalui Ec...
Socfindo tidak ingin berjalan sendiri dengan produktivitas tinggi tetapi ingin semua perusahaan pengguna benih Socfindo juga mengalami hal yang sama,”
Socfindo sangat menjaga ketelusuran benih, sejak awal sudah tercatat induk betina dan induk jantanya, siapa polinatornya, kapan waktu polinasi, kapan waktu perkecembahan dan semuanya terdata dan bisa ditelusuri. Karena itu pemerintah lewat Babenbun ini berusaha menjaga apa yang sudah dilakukan produsen benih seperti Socfindo.
PEKANBARU, mediaperkebunan.id – Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Riau bersama tim penetapan harga mencatat terdapat kenaikan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit kemitraan plasma pada setiap kelompok umur tanam untuk periode 26 Juli – 1 Agustus 2023. Berdasarkan hasil penetapan harga TBS kelapa sawit disepakati oleh tim untuk kenaikan harga tertinggi berada di kelompok umur sembilan tahun
JAKARTA, mediaperkebunan.id – Komoditas sawit merupakan komoditas andalan yang dibutuhkan dunia. Karena itu, program peremajaan sawit rakyat (PSR) harus diperluas ke semua sentra di seluruh Indonesia. Pemerintah telah menargetkan perluasan PSR di 21 provinsi dengan luas 180 ribu hektare (ha) per tahun. “Target tersebut harus kita capai dan kita sepakati bersama. Apalagi selama ini sawit
Skala usaha perizinan berusaha perkebunan dipastikan besar dengan modal diatas Rp10 miliar diluar tanah dan bangunan gedung. Tingkat risiko perusahaan perkebunan di OSS RBA ( Risk Base Approach) termasuk tinggi sehingga harus ada NIB (Nomor Izin Berusaha), izin dan sertifikat standar (dibutuhkan verifikasi dari kementerian/lembaga terkait).
Medan, mediaperkebunan.id – Usai melakukan sosialisasi self reporting tata kelola kelapa sawit beberapa waktu lalu di Palangkaraya, kini Kementerian Pertanian melalui Ditjen Perkebunan kembali melakukan sosialisasi lanjutan, kali ini di Medan, Sumatera Utara. “Kelapa sawit terbukti terus bertahan menjadi penopang komoditas ekspor pertanian Indonesia, walau diterpa berbagai isu kampanye hitam. Untuk memperkuat kelapa sawit Indonesia,
PEKANBARU, Mediaperkebunan.id – Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Riau bersama tim penetapan harga mencatat terdapat kenaikan harga tertinggi tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Riau berada dikelompok umur sembilan tahun sebesar Rp 8,26/Kg atau mencapai 0,35% dari harga minggu lalu. Sehingga harga pembelian TBS petani untuk periode satu minggu kedepan naik menjadi Rp 2.361,26/Kg. Penetapan
Bandung, Mediaperkebunan.id Permentan nomor 7 tahun 2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan akan direvisi, disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pertanian dan Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Nurmasyah dari Dirat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan menyatakan hal ini. Penilaian usaha perkebunan berdasarkan Peraturan Pemerintan
