NUSA DUA – Presiden RI Joko Widodo menegaskan bahwa sektor kelapa sawit sangat membanggakan. Namun masih banyak tantangan pengembangan sektor kelapa sawit ke depan seperti peremajaan perkebunan sawit rakyat, perluasan pasar ekspor, hilirisasi, serta implementasi program B20. “Produksi 42 juta ton minyak sawit itu sangat besar. Nilai devisa ekspornya mencapai lebih Rp 300 triliun,” kata
Sejak tahun 2017 yang lalu pemerintah (Direktorat Jenderal Perkebunan-Kementerian Pertanian dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit-Kementerian Keuangan) telah memulai program Peremajaan Sawit rakyat. Replanting Sawit rakyat yang langsung dimulai oleh Presiden Jokowi di Banyuasin (Sumsel) dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas sawit rakyat yang memang masih rendah. Mengingat sawit rakyat merupakan 42 persen dari luas kebun
Masih banyak hal yang harus diperbaiki dalam tata kelola sawit di Indonesia. Perbaikan harus terus dilakukan untuk mengatasi berbagai tantangan, termasuk kampanye negatif. “Kalau terus dilayani kita nanti malah lupa berbenah. Saya minta dukungan alumni instiper untuk memperbaiki tata kelola sawit,” kata Dirjen Perkebunan, Bambang, pada seminar yang diselenggarakan Keluarga Alumni Instiper Jogyakarta. Ketimpangan merupakan
Bagi pelaku perkebunan kelapa sawit menerapkan konsep sustainable (keberlanjutan) bukanlah suatu tuntutan luar negeri tapi suatu kesadaran bagi pelaku. Hal itulah yang bergeuruh dalam ruangan Diskusi Sawit Berkelanjutan dengan tema “Sukses Bersama Minyak Sawit Berkelanjutan,” di Jakarta yang dihadiri perkebunannews.com. Dalam diskusi tersebut Mukti Sardjono, Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menegaskan bahwa
Jakarta, Perkebunannews.com – Kebun-kebun kelapa sawit petani yang masuk dalam kawasan hutan harus segera dilakukan pelepasan. Kepala daerah harus proaktif segera minta pelepasan. Gamal Nasir, Ketua Dewan Pembina Asosiasi Petani Kelapa Sawit PIR menyatakan hal ini, Rabu (24/10). “Pembangunan harus berpihak kepada masyarakat. Rakyat yang sudah puluhan tahun membuka kebun sawit dan ternyata masuk kawasan
Berbagai cara terus digenjot untuk mendongkrak program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) diantaranya dengan memperkecil persyaratan dari 20 item menjadi 14 item. Bambang Gianto, petani asal Sumatera Selatan mengakui bahwa semenjak adanya rekomendasi teknis (rekomtek) di Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian. Kalau dulu permohoan diajukan ke Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) itu membuat tidak jelas
Palembang, Perkebunannews – Tidak ada batas waktu proses pencairan dana program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) kelapa sawit menjadi salah satu penyebab terhambatnya peremajaan sawit rakyat di Sumatera Selatan. Padahal proses verifikasi administrasi di daerah dan Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, sudah ada batas waktunya. Hal tersebut terungkap dalam rapat
Salah satu kunci sukses peremajaan yang dilakukan KUD Mukti Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin adalah keterbukaan dan dialog terus menerus dengan anggota. “Sejak dua tahun lalu kita sudah membicarakan masalah peremajaan ini dengan anggota. Hasilnya apapun yang terjadi walau harus meminjam uang dari bank petani setuju dilakukan. Bersamaan dengan peremajaan ada dana bantuan BPDPKS tahun 2017
Dari 11,7 juta ha kebun kelapa sawit di Indonesia, luas kebun kelapa sawit rakyat mencapai 40%, dengan jumlah petani dan pekerjanya mencapai 4.432.362 orang. Dengan jumlah petani sebanyak itu tidak mungkin semuanya bergabung dalam satu organisasi asosiasi petani. Wajar jika banyak asosiasi untuk menyuarakan kepentingan petani. “Saat ini yang tercatat resmi ada 8 asosiasi petani
Pemerintah harus berani menghadapi kampanye hitam yang dilakukan oleh sejumlah LSM Ilegal, terlebih jika kampanye tersebut dapat memukul perekonomian nasional. Bhima Yudistira, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), menyayangkan jejaring LSM dari luar negeri yang bebas masuk ke Indonesia tanpa ada pelaporan maupun registrasi kepada pemerintah. Sementara di Malaysia sendiri, pemerintahnya memberikan
Pekanbaru – Demi meningkatkan produksi dan produktivitas nasional kelapa sawit maka pemerintah mengeluarkan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), namun hal tersebut tidaklah mudah karena untuk melakukan peremajaan dibutuhkan dana dan data petani khususnya petani swadaya yang rata-rata lahan tersebar secara sporadis. Melihat hal tersebut, Diretur Utama PT Riset Perkebunan Nusantara, Teguh Wahyudi berharap pihaknya bisa
Salah satu masalah utama yang menghambat realisasi Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) adalah tidak sampainya informasi ke petani. “Petani butuh informasi yang akurat. Selama ini tidak pernah ada bantuan sebesar ini yaitu Rp25 juta/ha. Ini merupakan bantuan terbesar yang pernah diterima petani. Mereka antara yakin dan tidak yakin bantuan ini benar-benar ada,” kata Bambang Gianto, Sekjen
