Dari potensi yang ada, jika semua pihak memberi perhatian penuh pada sub sektor perkebunan mestinya mampu menghasilkan sebanyak Rp 1.000 triliun. Dalam kondisi yang belum terurus secara maksimal saja, 15 komoditas perkebunan menghasilkan devisa sekitar Rp 471,3 trilium pada 2017. Dari segi ekspor, perkebunan menjadi pemimpin ekspor. Pada 2017, dari 33,5 miliar USD ekspor pada
ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil) tidak butuh penguatan dan struktur organisasinya yang berubah. Saat ini yang paling penting adalah percepatan ISPO sehingga 100% CPO yang dihasilkan sudah bersertifikat ISPO. Gamal Nasir, Sekjen Gabungan Asosiasi Petani Perkebunan Indonesia (GAPPERINDO) menyatakan hal ini. “Jadi yang diperlukan bukan Peraturan Presiden soal hal-hal teknis ISPO serta perubahan struktur organisasinya.
Penguatan sistem Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) membutuhkan konsolidasi antar pelaku usaha, petani, dan pemerintah. Hal tersebut penting agar implementasi ISPO dapat berjalan baik di lapangan serta mendorong peningkatan daya saing industri sawit di pasar global. Deputi Koordinasi Bidang Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Musdalifah Machmud mengungkapkan draft peraturan presiden (Perpres)
Memang dari total lahan tertanam sebanyak 90.288 hektar sekitar 60 ribu hektar-nya dan 5 pabrik kelapa sawit (PKS) sudah tersertifikasi Indonesia Ssutaoinable Palm Oil (ISPO), dan target 2 tahun lagi seluruh kebun sudah terserifikasi ISPO. Hal tersebut diungkapkan oleh Timotheus Arifin.C, Chief Operating Officer (COO) PT Dharma Satya Nusantara Tbk (DSNG), dalam Rapat Umum Pemegang
Kalimantan Barat – Demi menjaga kelestarian alam, empat anak perusahaan Bumitama Gunajaya Agro (BGA) menggandeng Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Kalimantan Barat melalui memorandum of understanding (MoU) untuk menjaga areal konservasi. “Penandatangan ini merupakan bukti komitmen kami dalam melindungi kawasan lindung sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah,” tegas Direktur anak perusahaan BGA Group, Kamsen
Permasalahan terbesar kelapa sawit adalah pada petani swadaya. Perkembangan mereka tidak terkonsep bagus padahal luasnya 3 kali dari petani plasma. Akhirnya di daerah tertentu TBS tidak terjual karena tidak ada pabrik, tetapi di daerah lain memicu timbulnya pabrik tanpa kebun sehingga terjadi persaingan dalam memperebutkan TBS petani,” kata Achmad Mangga Barani, Ketua Forum Pengembangan Perkebunan
Jika memang aturannya yang salah maka perbaikilah aturannya. Sebab peraturan yang ada bukan berasal dari kitab suci yang tidak bisa dirubah-rubah. Hal tersebut diungkapkan oleh Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Bungaran Saragih disela-sela acara Seminar Nasional yang bertajuk “Tantangan dan Peluang Agribisnis 2018”, di Jakarta. Artinya, menurut Bungaran yang juga Menteri Pertanian peroide 2000-2004,
CPOPC (Council of Palm Oil Producing Coutries) diharapkan oleh Ketua Umum GAPKI, Joko Supriyono, mampu menaikkan nilai tawar minyak sawit. “Diharapkan bisa seperti OPEC untuk minyak kelapa sawit,” katanya. Kalau dalam OPEC mereka bisa mengatur pasokan dengan tidak mengambil minyak yang tersimpan di bumi, pada kelapa sawit hal ini tidak bisa dilakukan. Pada sawit caranya
Jangan bandingkan fungsi kelapa sawit terhadap lingkungan dengan hutan alam, karena tidak apple to apple tetapi jadinya apple to durian. Kalau bandingkan pengaruhnya terhadap lingkungan maka kelapa sawit dengan tanaman minyak nabati lain. Dodik Ridho Nurochman, Wakil Rektor IPB bidang kerjasama dan sistim informasi menyatakan hal ini dalam Sarasehen Sustainable Smart Plantations yang diselenggarakan IKA
Harus dikaui bahwa komoditas kelapa sawit sebagai penyangga ekonomi nasional, bahkan ekonomi kerakyatan. Sehingga apapun tantangannya, semua masalah terkait sawit harus kita hadapi. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Perekonomian, Darmin Nasution dalam Musyawarah Nasional Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (MUNAS GAPKI) ke X di Jakarta. Lebih lanjut menurut Darmin, mengingat kelapa sawit sebagai penyangga ekonomi
Wakil Bupati Boven Digoel, Chairul Anwar menyebutkan pendekatan pengelolaan bentang alam berkelanjutan menjadi prasyarat pembangunan di Kabupaten Boven Digoel. Hal tersebut agar nilai-nilai yang ada di masyarakat tetap terjaga. Pertemuan multipihak membahas Penerapan Perencanaan dan Pengelolaan Bentang Alam Berkelanjutan pada PT Tunas Sawa Erma di Boven Digoel yang dilaksanakan pada 28 Februari – 1 Maret
Melestarikan alam tidak hanya menjaga areal hutan tapi juga menjaga isinya termasuk orangutan yang ada di dalamnya. Komitmen perusahaan kelapa sawit untuk menjaga kelestarian alam sebagai salah satu dari prinsip dan kriteria dari sustainable (keberlanjutan) tidaklah main-main, termasuk menjaga satwa langka asli Indonesia yaitu orangutan. Hal ini karena jumlah populasinya terus menurun yang disebabkan oleh
