Kokoh dan bertahan di tengah badai. Inilah gambaran yang tepat untuk industri sawit Indonesia tahun 2017. Tantangan dari berbagai sisi menghadang perkembangan industri sawit Indonesia, akan tetapi industri sawit Indonesia terus berbenah diri dan meningkatkan kinerjanya di berbagai aspek. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) di kantor pusat GAPKI
Sebagaimana diketahui bahwa Parlemen Eropa dalam voting tanggal 18 Januari menyetujui proposal UU energi terbarukan didalamnya termasuk melarang penggunaan minyak sawit untuk biodiesel mulai tahun 2021. Artinya ini sama saja Eropa sedang berusaha membunuh 5,3 juta petani sawit Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Asmar Arsyad, Sekjen Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indoensia (APKASINDO) dalam Konfrensi Pers yang
Kotawaringin Barat – Komitmen PT Bumitama Gunajaya Agro (BGA) tidak hanya mebukakan kebun untuk masyarakat sekitar, tapi juga membedah rumah milik masyarakat dari yang kurang layak menjadi lebih layak untuk dihuni. Bertahun-tahun tinggal di rumah kayu yang lapuk dimakan usia, rumah seorang bapak tua renta bernama Bahtiar (65 tahun) yang tinggal di KM 04 RT.07
Aceh Timur – PT Padang Palma Permai (PPP), anak usaha dari Minamas Plantation, melakukan penanaman perdana kebun kelapa sawit petani plasma seluas 720 hektar di Desa Gampong Cek Mbon, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, Rabu (24/1). Penanaman kebun plasma itu merupakan yang pertama dilakukan perusahaan besar swasta di Aceh Timur. Penanaman perdana sawit plasma dilakukan
Jambi – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Ignasius Jonan didampingi Gubernur Provinsi Jambi, Zumi Zola meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) di Tungkal Ulu, Jambi. Pengoperasian PLTBg ini merupakan bentuk nyata dukungan sektor swasta atas komitmen Pemerintah Indonesia dalam penciptaan energi baru terbarukan yang diharapkan dapat mencapai 23 persen di tahun 2025.
Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI) menegaskan bahwa pendanaan subsidi biodiesel tidak mengambil Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semenjak tahun 2015 hingga sekarang. Tetapi menggunakan dana pungutan CPO (CPO Fund) yang diperoleh dari ekspor produk sawit dan produk turunannya. Dana pungutan inilah yang dihimpun dan dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit sesuai
Pemerintah terus melanjutkan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di tahun 2018. Provinsi Riau akan menjadi tempat pertama pelaksanaan Program PSR tahun ini, yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Februari. Adapun kebun rakyat yang akan diremajakan di Riau tersebar di 5 kabupaten, yaitu: Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kampar, Siak dan Pelalawan. Sebagaimana diketahui, sepanjang 2017, pemerintah
PT. Royal Indo Mandiri yang pada tahun 2010 diakuisisi 100% sahamnya oleh PT Barito Pacific Tbk dengan nilai transaksi mencapai USD 25 juta, saat ini menjadi menjadi induk perusahaan yang mengelola dan mengoperasikan 3 anak perusahaan yang bergerak dalam bisnis perkebunan kelapa sawit. Ferri Alimin, Mills and Commercial Director PT Royal Indo Mandiri menyatakan hal
Sesuai dengan amanat Undang-UndangPerkebunan bahwa lahirnya badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) salah satunya untuk mengatasi masalah replanting lahan milik petani. Maka dengan terus dilakukannya replanting yang dimulai dari Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, BPDP-KS sudah on the track. Hal tersebut diungkapkan oleh Pengamat Perkebunan, Gamal Nasir di Jakarta. Lebih lanjut, menurut Gamal
PT Industri Nabati Lestari, anak usaha PTPN III Holding (Persero) memperkuat pemasaran minyak goreng dengan menggandeng PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero). Diharapkan produk minyak goreng dapat diterima pasar. Rencana kerjasama pemasaran kedua perusahaan itu dikukuhkan melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang rencana kerja sama pemasaran produk minyak goreng (Olein) di Jakarta, Senin (15/1). Penandatanganan
Perkebunan dan industri pengolahan kelapa sawit merupakan sektor kunci pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia termasuk untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan pembangunan. Karena itu Indonesia sangat prihatin dengan diskriminasi sawit oleh Uni Eropa. Mahendra Siregar, Direktur Eksekutif CPOC (Council of Palm Oil Producing Countries) menyatakan hal ini dalam pertemuan dengan Asosiasi Petani Kelapa Sawit
Sekjen Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Togar Sitanggang menilai, pola transmigrasi dan perkebunan kelapa sawit merupakan program pemerintah yang sukses di tahun 1980-an. Kedua program ini mampu membuka keterisoliran daerah, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan penduduk sehingga berdampak pada pemekaran wilayah. “Kalau dilihat historisnya, 4 dari 5 pemekaran di tingkat kabupaten di Indonesia merupakan wilayah
