Benar Indonesia dikenal sebagai eksportir terbesar komoditas perkebunan, tapi sangat disayangkan jika ekspor tersebut masih dalam bentuk bahan mentah. Atas dasar itulah sudah saatnya menggerakan agro industri pedesaan, dengan merubah dari memproduksi bahan mentah menjadi minimal barang setengah jadi. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Bambang dalam peluncuran World Plantations Confrence &
Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No.61 Tahun 2015 bahwa salah satu tujuan didirikannya Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yaitu melakukan peremajaan kepada perkebunan kelapa sawit milik rakyat, tapi sudah dua tahun berjalan belum terlihat. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Anizar Simanjuntak kepada perkebunannews, akhir Februari 2017,
Kalimantan Tengah – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asoasiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kalimantan Tengah (Kalteng) menyatakan keberatan dengan diiberlakukannya Perda nomor 5 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015-2035. Selain itu DPW Apskasindo juga meminta perlindungan pada Menteri Dalam Negeri. Karyadi, Ketua DPW Apkasindo Kalteng menyatakan hal ini didampingi JMT.Pandiangan,
Palangkaraya – Pemerintah perlu untuk merevisi sejumlah aturan kontroversial dalam Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Beberapa aturan kontroversial diantaranya menyangkut kriteria gambut rusak yang ditetapkan hanya berdasarkan muka air gambut yang paling rendah 0,4 meter. Selain itu, penetapan 30% dari Kawasan Hidrologis Gambut (KHG) sebagai fungsi lindung akan
Makasar – Sudah terbukti trilliunan rupiah setiap tahun disumbangkan oleh petani perkebunan. Angka tersebut akan lebih tinggi lagi jika kita mampu meningkatkan produktivitas dan merehabilitasi kebun kebun petani yang ada saat ini. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur jenderal Perkebunan, Bambang saat membuka Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan Perkebunan Tahun 2017, Kamis (16/2/2017) di Makasar, Sulawesi Selatan.
Kebijakan moratorium perkebunan, menurut Dirjen Perkebunan, Bambang, merupakan niat pemerintah menertibkan kembali izin-izin yang sudah diberikan oleh gubernur dan bupati. Dilakukan evaluasi terhadap konsesi yang diberikan, apakah sudah dimanfaatkan dengan baik atau belum. Berdasarkan hasil evaluasi ini maka perizinan akan ditinjau kembali. “Dengan kebijakan ini kita mem beri kesempatan pada pengusaha yang mendapatkan izin konsesi
Minyak goreng sawit, memiliki komposisi asam lemak yang seimbang dan stabil, proses pembuatan tanpa hidrogenisasi serta mengandung vitamin A dan E, sehingga bukan hanya menyehatkan tetapi juga membantu mengatasi berbagai penyakit termasuk kanker. Karena itu tuduhan LSM anti sawit Barat bahwa sawit memicu kanker tidak berdasar fakta ilmiah dan suatu kebohongan besar. Dalam Bulan Januari
Pertumbuhan industri sawit Indonesia harus didukung dengan adanya kedaulatan untuk memajukan industri sawit Indonesia. Sisi lain dalam perkembangan industri minyak sawit Indonesia adalah adanya fenomena yang begitu kuat dan menekan pertumbuhan industri sawit Indonesia, serta menghembuskan beranekaragam kampanye negatif, baik dalam bidang kesehatan, alasan lingkungan dan isu Orang Utan dan Gajah Sumatera. Beberapa isu negatif
Meskipun kelapa sawit terbukti telah memberikan banyak kontribusi kepada masyarakat dan negara tapi serangan black campaign (kampanye hitam) yang dilancarkan ke kelapa sawit di Indonesia semakin besar. melihat hal ini maka sudah seharusnya komoditas minyak emas ini memiliki ilmuwan sosial. Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Joko Supriyono mengakui memang sudah seharusnya komoditas kelapa
Dari konsesi PT Smart Tbk, seluas 500.000 ha, ada 75.000 ha lahan yang dimasukkan sebagai areal konservasi dan tidak dibuka, tetap dibiarkan sebagau hutan. Dari jumlah itu ada 17.000 ha areal gambut yang dikonservasi. Agus Purnomo, Managing Director Sustainability PT Smart Tbk menyatakan hal ini. Sedang lahan gambut yang sudah dibuka 20-30 tahun lalu dan
Meskipun sudah tidak lagi menjadi Dirut Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, tetapi Bayu Krisnamurthi optimistis dan yakin tahun ini replanting yang dibiayai oleh BPDPS akan berjalan. “Alhamdullilah sebelum saya selesai, Pak Bambang, Dirjen Perkebunan sudah memberi komitmen bahwa beliau akan mengambih alih kepemimpinan dalam replanting. Merekalah yang akan mengembangkan sistemnya, membangun designnya sehingga BPDPS
Seperti kacang lupa kulitnya. Setidaknya itulah yang terkesan kuat dalam Pertemuan Nasional Sawit Indonesia yang diselenggarakan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Sawit, Kamis (2/2) di Hotel Borobudur. Pertemuan yang dihadiri para pelaku usaha perkebunan dan petani sawit di buka Menko Perekonomian Darmin Nasution didampingi beberapa menteri terkait itu, menuai protes dari salah satu petani. Gus
