Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit BPDP KS kembali melakukan penandatanganan perjanjian pembiayaan pengadaan bahan bakar nabati jenis biodiesel Periode Mei – Oktober 2017 dengan 19 produsen. Pembiayaan Pengadaan Biodiesel ini adalah bagian dari komitmen Pemerintah untuk mendukung pembangunan industri sawit yang berkelanjutan dan sekaligus mendorong peningkatan diversifikasi energi, terutama pemanfaatan energi terbarukan. “Kami mengumumkan
Memang sudah seharusnya sebuah perusahaan tidak hanya memperhatikan petani plasmanya tapi juga petani swadaya. Hal ini lantaran sebuah pabrik kelapa sawit (PKS) milik perusahaan tidak hanya menerima tandan buah segar (TBS) dari lahannya sendiri dan petani plasmanya tapi juga dari petani swadaya. Jika bukan pemerintah dan perusahaan penerima TBS petani swadaya siapa lagi yang harus
Sebagai produsen terbesar dan salah satu eksportir terbesar minyak sawit dunia, Indonesia harus bisa memanfaatkan surplus produksi minyak sawit dan tandan kosong untuk menjadi pemimpin dunia dalam produksi dan pemanfaatan bahan bakar nabati biohidrokarbon (green biodiesel, bensin nabati dan bioavtur) maupun bahan bakar nabati oksigenat (biodiesel dan bioetanol). Tatang H Soeriawidjaja, Ketua Umum Ikatan Ahli
Jangan lupakan petani, itulah yang tertanam pada Asian Agri yang komitmen tidak hanya mengangkat petani plasma tapi juga swadaya. Harus diakui bahwa perkembangan kelapa sawit milik petani sangatlah massif. Terbukti, berdasarkan catatan Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian bahwa dari luas perkebunan kelapa sawit tahun 2016 yang mencapai 11.672.861 hektar, luas perkebunan petani rakyat mencapai 4.763.797 hektar,
Bukanlah hal yang sulit untuk melakukan peremajaan kelapa sawit, saat ini Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan) sedang menunggu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk segera merealisasikannya. Keoptimisan dalam melakukan peremajaan, Bambang mengatakan, karena pihaknya sudah mempunyai jaringan dinas-dinas perkebunan mulai dari tingkat Kabupaten hingga Provinsi. “Kita yakin peremajaan seluas 20.750 hektar bisa diaelsaikan. Hal ini karena
Industri kelapa sawit akhir-akhir ini terus diserang dengan banyak kampanye negatif dan isu-isu yang perlu diatasi. Diantaranya adalah anti dumping biodiesel sawit oleh Amerika Serikat dan resolusi sawit parlemen Eropa yang berkaitan dengan deforestasi dan pekerja anak. “Isu seperti ini mustahil diatasi oleh BPDPS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) sendiri, harus didukung seluruh pemangku
Berbagai cara terus dilakukan untuk mengurangi ketergantungan impor sapi, salah satunya dengan melakukan integrasi sawit – sapi, seperti yang dilakukan oleh PT Asrta Agro Lestari (AAL), Tbk, di Kalimantan Tengah. Perkebunan kelapa sawit tidak hanya memberikan devisa bagi negara tapi juga bisa dimaksimalkan untuk menambah populasi sapi didalam negeri. Sebab, tidak ada yang tidak mungkin
Benar, Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ada saat ini yang tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 jo. 13 tahun 2015 jo. Nomor 9 tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, belum dapat mengakomodir seluruh jenis usaha di sektor perkebunan. Hal itulah mengapa peremajaan menggunakan pembiayaan KUR bisa dibilang belum ada. Atas
Haryono S, sebagai Ketua Komisi Teknis bidang Pangan dan Pertanian Dewan Riset Nasional minta siapapun pejabat yang berwenang terhadap status PT Riset Perkebunan Nusantara untuk segera menyelesaikannya. “Saya titip keberadaan PT RPN yang membawahi Pusat Penelitian Kelapa Sawit, Pusat Penelitian Karet, Pusat Penelitian Kopi dan Kakao, Pusat Penelitian Teh dan Kina, Pusat Penelitian Perkebunan Gula
Perusahaan induk atau holding Perkebunan Nusantara PT Perkebunan Nusantara lll (PTPN) tahun ini terus fokus dalam meningkatkan produktvitas dan efisiensi. Hal ini supaya tercapai harga produksi yang efisien dan konsisten. Jika terjadi penurunan harga komoditi tidak akan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Menurut Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN lll Dasuki Amsir, holding Perkebunan perlu
Sangat disayangkan bila pemerintah kurang memerhatikan penangkar perkebunan, padahal penangkar salah satu komponen dalam sub sektor perkebunan yang tidak dapat diindahkan terkait ketersediaan bahan tanam unggul. Melihat hal tersebut maka dibentuklah Asosiasi Penangkar Perkebunan Indonesia (APPI). Sebab harus diakui bahwa saat ini pemerintah kurang memperhatikan para penangkar perkebunan. Disisi lain, penangkar adalah pihak yang paling
Merespon berbagai program pengembangan yang akhirnya tidak berjalan dengan baik karena aspek perbenihan dan banyaknya masalah terkait mutu benih di kegiatan sebelumnya maka Ditjebun melakukan sebuah perubahan kebijakan perbenihan. Dimana kegiatan perluasan dan peremajaan pada setiap daerah harus didasarkan pada ketersediaan benih. Demikian ditegaskan Direktur Jenderal Perkebunan. Ir Bambang, MM dalam arahnya pada Rapat Koordinasi
