Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman meminta Uni Eropa tidak mengganggu sektor sawit tanah air melalui Report on Palm Oil and Deforestation of Rainforests oleh Parlemen Eropa. Karena Indonesia telah memiliki standar Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). Amran menegaskan, resolusi tersebut justru yang secara tidak langsung akan merusak lingkungan. Jika harga Crude Palm Oil (CPO) turun,
Memang benar bahwa saat ini ekspor crude palm oil (CPO) beserta turunannya cukup besar, tapi bukan mungkin hal tersebut akan berbalik menjadi importir seperti gula jika generasi mudanya tidak menjaga dengan baik. Hal tersebut diungkapkan oleh Rektor INSTIPER Yogyakarta dalam deklarasi Pemuda Indonesia dalam acara International Conference and Exhibition on Palm Oil (ICEPO), di Jakarta.
Dari sisi luas lahan PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (ANJ) lebih kecil dibanding perusahaan perkebunan kelapa sawit lainnya. Hanya nilai lebihnya adalah pengembangan kebun kelapa sawit ANJ berbarengan dengan pengembangan masyarakat dan lingkungan hidup. Istini T Siddharta, Dirut PT ANJ menyatakan hal ini. Jumlah cadangan lahan yang dimiliki 135.501 ha inti dan 19.866 ha (plasma
Pemerintah sangat concern terhadap pengembangan komoditas kelapa sawit di Tanah Air. Kelapa sawit saat ini merupakan komoditas strategis, mengingat perannya sebagai penghasil devisa terbesar dari non migas, sumber lapangan kerja, pembangunan ekonomi regional dan pemberantasan kemiskinan. UU 39 tahun 2014 telah mengamanatkan pembangunan perkebunan harus berpedoman kepada prinsip-prinsip perkebunan berkelanjutan. Kementerian Pertanian telah menerbitkan regulasi
Yogyakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) mengakui bahwa lahan gambut bisa dilakukan untuk budidaya kelapa sawit asalkan haruslah dengan cara-cara yang sustainable (berkelanjutan). Hal tersebut dilakukan atas dasar perubahan PP 71/2014 menjadi PP 57/2016 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Hal tersebut diungkapkan oleh Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Lingkungan, Mukti Sardjono dalam Fokus Grup Diskusi
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Siti Nurbaya menolak tuduhan Parlemen Eropa menyangkut sawit. Bagi Indonesia isu sawit merupakan hal yang sensitive. Catatan negatif dalam mosi Eropa merupakan penghinaan bagi Indonesia. Penegasan Siti Nurbaya tersebut diungkapkan pada kunjungan kerja di Helsinki. Menteri LHK mendapat berita berkenaan dengan disahkannya “Report on Palm Oil and Deforestation of
Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman pernah berjanji kepada Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indoenesia (APKASINDO) pada acara Indonesia Palm Oil Conferene (IPOC) 2015 di Bali bahwa pihaknya akan menbantu petani kelapa sawit setelah meningkatkan produksi pangan yaitu padi jagung dan kedelai (pajale). Hal tersebut diungkapkan oleh Sekejend APKASINDO, Asmar Arsyad ditemani oleh Wakil Sekjend APKASINDO,
Thailand – Berbagai negara terus mengembangkan komoditas perkebunan, hal ini lantaran komoditas perkebunan tidak hanya memberikan pendapatan bagi pelaku tapi juga bagi negaranya. Atas dasar itulah saat ini berbagai negara saat ini sudah mulai mengarah kepada mekanisasi guna meningkatkan produktivitas hasil perkebunan. “Jadi saat ini memang mekanisasi unttuk perkebunan dan berbagai macam-macam. Namun, saya melihat
Kementerian Pertanian harus memperbarui standard sarana dan prasana dalam pencegahan kebakaran lahan dan hutan. Karena standard pencegahan kebakaran di bidang perkebunan masih memakai sarana dan prasarana 2010. Padahal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah mengeluarkan standard yang baru pada perusahaan di bidang kehutanan. Hal tersebut dinyatakan Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Togar
Lintramax Sdn.Bhd, perusahaan penyedia solusi perangkat lunak manajemen perkebunan, bersama PT Earthline memperkenalkan Quarto. Sebuah sistem manajemen cerdas berbasis cloud yang di rancang khusus untuk bisnis perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Diciptakan sebagai model Software-as-a-service (SaaS), Quarto adalah satu solusi menyeluruh yang memungkinkan perusahaan mengelola bisnis perkebunan mereka dengan hanya menggunakan satu sistem yang mampu
Kebakaran lahan selalu dikaitkan dengan komoditas kelapa sawit. Padahal fakta dilapangan bahwa pelaku perkebunan tidak mungkin melakukan pembakaran apalagi di areal konsesi. Hal ini karena pelaku sangat patuh pada peraturan perkebunan. Hal tersebut mengemuka pada Diskusi dan Konperensi Pers yang diselenggarakan oleh Media Perkebunan dengan tema “Antisipasi Kebakaran Lahan untuk Mendukung Kelapa Sawit Berkelanjutan,” di
Peraturan Pemerintah (PP) 57/2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut perlu memiliki dasar ilmiah terutama pada substansi pengaturan. PP tanpa dasar ilmiah berakibat pada substansi pengaturan yang tidak tepat, sulit bahkan tidak bisa diimplementasikan. Hal tersebut diungkapkan oleh beberapa akademisi Universitas di Indonesia. Diantaranya pakar Gambut Institut Pertanian Bogor (IPB) Saiful Anwar, Ketua Himpunan Ilmu
