Yogyakarta – Berbagai cara terus dilakukan oleh ngara luar agar komoditas perkebunan di Indonesia tidak bisa maju, hal ini karena jika perkebunan di Indonesia maju akan akan menbahayakan bagi negara lainnya dan bisa mempengaruhi ekonomi dan komoditas lainnya di negaranya. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, Bambang saat pembukaan Rapat Koordinasi di
ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil) diperkuat oleh Menko Perekonomian karena masih banyak pihak di dalam negeri yang belum menerima bahkan menganggap tidak ada. “Terutama pihak enviromentalis yang mengangap seperti itu,” kata Musdhalifah Machmud, Deputi Menko Perekenomian bidang Pangan dan Pertanian pada International Conferece On Indonesian Sustainable Palm Oil kerjasama Media Perkebunan/Perkebunannews.com dengan Komisi ISPO. Diperkuat
Kementerian Pertanian kembali menyerahkan sertifikat Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) kepada 38 perusahaan perkebunan kelapa sawit dan dua untuk koperasi, yakni Koperasi Unit Desa (KUD) Karya Mukti dan Asosiasi Petani Swadaya AMAN. Sehingga total perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia yang sudah mendapat sertifikat ISPO sebanyak 264 perusahaan. Penyerahan sertifikat diserahkan Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian
Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman meminta Uni Eropa tidak mengganggu sektor sawit tanah air melalui Report on Palm Oil and Deforestation of Rainforests oleh Parlemen Eropa. Karena Indonesia telah memiliki standar Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). Amran menegaskan, resolusi tersebut justru yang secara tidak langsung akan merusak lingkungan. Jika harga Crude Palm Oil (CPO) turun,
Memang benar bahwa saat ini ekspor crude palm oil (CPO) beserta turunannya cukup besar, tapi bukan mungkin hal tersebut akan berbalik menjadi importir seperti gula jika generasi mudanya tidak menjaga dengan baik. Hal tersebut diungkapkan oleh Rektor INSTIPER Yogyakarta dalam deklarasi Pemuda Indonesia dalam acara International Conference and Exhibition on Palm Oil (ICEPO), di Jakarta.
Dari sisi luas lahan PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (ANJ) lebih kecil dibanding perusahaan perkebunan kelapa sawit lainnya. Hanya nilai lebihnya adalah pengembangan kebun kelapa sawit ANJ berbarengan dengan pengembangan masyarakat dan lingkungan hidup. Istini T Siddharta, Dirut PT ANJ menyatakan hal ini. Jumlah cadangan lahan yang dimiliki 135.501 ha inti dan 19.866 ha (plasma
Pemerintah sangat concern terhadap pengembangan komoditas kelapa sawit di Tanah Air. Kelapa sawit saat ini merupakan komoditas strategis, mengingat perannya sebagai penghasil devisa terbesar dari non migas, sumber lapangan kerja, pembangunan ekonomi regional dan pemberantasan kemiskinan. UU 39 tahun 2014 telah mengamanatkan pembangunan perkebunan harus berpedoman kepada prinsip-prinsip perkebunan berkelanjutan. Kementerian Pertanian telah menerbitkan regulasi
Yogyakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) mengakui bahwa lahan gambut bisa dilakukan untuk budidaya kelapa sawit asalkan haruslah dengan cara-cara yang sustainable (berkelanjutan). Hal tersebut dilakukan atas dasar perubahan PP 71/2014 menjadi PP 57/2016 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Hal tersebut diungkapkan oleh Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Lingkungan, Mukti Sardjono dalam Fokus Grup Diskusi
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Siti Nurbaya menolak tuduhan Parlemen Eropa menyangkut sawit. Bagi Indonesia isu sawit merupakan hal yang sensitive. Catatan negatif dalam mosi Eropa merupakan penghinaan bagi Indonesia. Penegasan Siti Nurbaya tersebut diungkapkan pada kunjungan kerja di Helsinki. Menteri LHK mendapat berita berkenaan dengan disahkannya “Report on Palm Oil and Deforestation of
Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman pernah berjanji kepada Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indoenesia (APKASINDO) pada acara Indonesia Palm Oil Conferene (IPOC) 2015 di Bali bahwa pihaknya akan menbantu petani kelapa sawit setelah meningkatkan produksi pangan yaitu padi jagung dan kedelai (pajale). Hal tersebut diungkapkan oleh Sekejend APKASINDO, Asmar Arsyad ditemani oleh Wakil Sekjend APKASINDO,
Thailand – Berbagai negara terus mengembangkan komoditas perkebunan, hal ini lantaran komoditas perkebunan tidak hanya memberikan pendapatan bagi pelaku tapi juga bagi negaranya. Atas dasar itulah saat ini berbagai negara saat ini sudah mulai mengarah kepada mekanisasi guna meningkatkan produktivitas hasil perkebunan. “Jadi saat ini memang mekanisasi unttuk perkebunan dan berbagai macam-macam. Namun, saya melihat
Kementerian Pertanian harus memperbarui standard sarana dan prasana dalam pencegahan kebakaran lahan dan hutan. Karena standard pencegahan kebakaran di bidang perkebunan masih memakai sarana dan prasarana 2010. Padahal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah mengeluarkan standard yang baru pada perusahaan di bidang kehutanan. Hal tersebut dinyatakan Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Togar
