Jika pemerintah tidak teliti dalam menerima usulan dari pihak luar bukan tidak mungkin lahan milik petanilah yang justru terkena dampaknya, untuk itulah diperlukan sikap tegas pemerintah. Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Anizar Simanjuntak mengatakan memang sudah seharusnya pemerintah bersikap tegas dalam melindungi komoditas kelapa sawit di Indonesia. Hal ini lantaran dari luas perkebunan
Stok minyak sawit Indonesia terus menunjukkan tren penurunan sejak awal tahun. Berdasarkan catatan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), stok minyak sawit Indonesia termasuk biodiesel dan oleochemical hanya tinggal 1,8 juta ton pada Juni 2016. Direktur Eksekutif GAPKI, Fadhil Hasan mengatakan bahwa trend penurunan ini telah menguras stok awal tahun yang cukup tinggi yaitu 4,36
Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indoesia (APKASINDO) mengapresiasi kepada Parlemen Prancis (Assemble Nationale) yang secara resmi membatalkan pajak progresif terhadap komoditas kelapa sawit yaitu CPO melalui Senat dan Parlemen. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekjed APKASINDO, Asmar Arsyad, Jum’at (05/08) di redaksi perkebunannews. Sebab, tidak hanya menghilangkan pajak progresif CPO dan turunannya tapi juga tahapan formal final
Kelapa sawit adalah anugrah Tuhan yang diberikan ke masyarakat Indonesia, lalu mengapa harus menghilangkan anugrah tersebut untuk tidak menggunakan produk turunan kelapa sawit. Sekjend Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Asmar Arsyad mengaku kecewa dengan statment Agustinus Gusti Nugroho alias Nugie yang mengajak masyarakat untuk mengurangi penggunaan produk turunan kelapa sawit. Artinya statement tersebut sama
Perusahaan wajib dan harus turut menudukung Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO), hal ini karena ISPO merupakan bukti bahwa pelaku kelapa sawit telah menerapkan pola sustainable. Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Joko Supriyono sangat mendukung keberadaan ISPO, bahkan sejak awal terbentuknya. Sebab melalui ISPO-lah bisa membuktikan kepada asing bahwa kelapa sawit di Indonesia telah
Sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) bukan sekedar sertifikasi tapi sebagai pembuktian bahwa perusahaan tersebut telah menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan. Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Darmin Nasution menghimbau kepada seluruh perkebunan kelapa sawit di Indonesia untuk segera melakukan sertifikasi ISPO. Hal ini lantaran saat ini pihak asing terus menerus mencari alasan untuk bisa masuk ke negaranya haruslah
Gapperindo akan mengajukan judicial review Undang-undang Pemerintah Daerah karena menghilangkan dinas perkebunan di satuan kerja pemerintah daerah. Tidak dicantumkannya dinas perkebunan sebagai satuan kerja di pemerintahan daerah, Gabungan Asosiasi Petani Perkebunan Indonesia (Gapperindo) akan mengajukan permohonan judicial review atau uji materil Undang-Undang Pemerintah Daerah ke Mahkamah Konstitusi. Karena sektor perkebunan sangat berperan besar dalam menyumbang
Semakin besar tuduhan asing terhadap industrialisasi kelapa sawit maka sudah waktunya industri kelapa sawit diperkuat, satu diantaranya dengan memperkuat standar sustainable yang berlaku di Tanah Air ini yaitu Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). Sudah bukan rahasia lagi bahwa pihak asing mencoba untuk menghilangkan kelapa sawit di Tanah Air ini, satu diantaranya melalui standar-standar sustainable menurut
Asosiasi Petani Kelapa sawit Indonesia (Apkasindo) dan Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat –Transmigrasi (Aspekpir Trans) – Riau memberikan penghargaan kepada Dirjen Perkebunan Gamal Nasir sebagai Tokoh Petani Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia. Penghargaan diberikan oleh Ketua Apkasindo, Anizar Simanjuntak dan Ketua Aspekpir Tras- Riau, Setiyono dalam acara Seminar Nasional Kiat Sukses Replanting Kelapa
Keberhasilan BPDKS tidak relevan diukur dari naik turunnya harga CPO karena lembaga tersebut bukan lembaga penyangga harga CPO. Ukuran keberhasilannya diukur dengan apa yang menjadi amanah Undang-Undang No.39/2014 tentang Perkebunan kepadanya. Pada bulan Juli 2016 ini, Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit (BPDKS) atau sering disebut Dana Sawit telah genap satu tahun. Itu berarti juga pungutan
Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit, Bayu Krisnamurthi mengusulkan visi sawit 2045. Alasanya adalah tahun-tahun sekarang merupakan periode peremajaan , dimana siklus produksinya sampai sekitar 2045. Tahun 2045 merupakan 100 tahun Republik Indonesia sudah sewajarnya sawit memberi sumbangan terbaik bagi Indonesia. Visi pertama adalah produktivitas. Perkebunan rakyat secara nasional rata-rata produktivitas minimal 5 ton
Memang benar jika saat ini perkebunan kelapa sawit sudah banyak yang harus di repalnting atau diermajakan mengingat rata-rata tanaman yang ada saat ini banyak yang tua, tapi harus diperhatikan juga bagaimana cara-cara peremajaan. Sekditjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Irmijati Rachmi Nurbahar menjabarkan bahwa saat ini ada 4 macam peremajaan yang baik atau rekomendasi dari pemerintah yaitu
