Selama Januari-Maret 2016 untuk program B20 ,Pertamina sudah membeli biodiesel 200.000 Kiloliter /bulan. Sedang untuk bulan Mei sampai Oktober 2016 Pertamina dan AKR akan menandatangani kontrak baru 1,5-1,6 juta Kiloliter. “Dengan demikian target penggunaan biodiesel sebagai bahan campuran 2,5-2,7 juta kiloliter tahun 2016 akan tercapai,” kata Bayu Krisnamurthi, Dirut Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit .
Suatu komoditas akan terus berkembang jika didukung oleh suatu riset, satu diantaranya yaitu Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) yang tahun 2016 ini sudah 100 tahun melakukan riset. Hasril Hasan Siregar, Direktur PPKS membenarkan bahwa suatu tanaman akan tumbuh dan berkembang dengan baik jika didukung oleh bahan tanam yang juga baik yaitu benih. Maka tidaklah heran
Berbagai kalangan terus mempermasalahkan tentang arti sustainable (bekrkelanjutan). Bahkan pihak asing pun sampai mengurusi sustainable kelapa sawit di Indonesia dengan merangkul perusahaan-perusahan besar di Indonesia melalui perjanjian Indonesian Palm Oil Pledge (IPOP). Ketua Umum Badan Eksekutif Gabungan Asosiasi Petani Perkebunan Indonesia (Gapperindo), Agus Pakpahan menjelaskan apa itu arti sustainability atau sustainabilitas. Istilah ini sering mengaburkan
Melemahnya perekonomian dunia, turunnya harga komoditas kelapa sawit serta musim kering yang berkepanjangan telah mempengaruhi kinerja PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI). Presiden Direktur AALI, Widya Wiryawan mengatakan bahwa produksi crude palm oil (CPO) AALI tahun 2015 tumbuh sebesar 0,7% atau dari 5,56 juta ton di tahun 2014 menjadi 5,60 juta ton. Produksi CPO perseroan
Setelah Kementerian Pertanian geram dengan kesepakatan Indonesian Palm Oil Plage (IPOP) karena telah menolak tandan buah segar (TBS) yang dihasilkan oleh petani, kini Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mencium bahwa perjanjian tersebut bisa menjadi awal sebuah kalterlisasi. Ketua KPPU, Muhammad Syarkawi Rauf menyayangkan dengan adanya perjanjian antar perusahaan yang dikemas dengan naman IPOP. Sebab dengan
Petani dan Pemerintah Desa Lee tetap menolak keberadaan izin HGU yang diberikan Badan Pertanahan Nasional (BPN) kepada PT Sinergi Perkebunan Nusantara (SPN). Pasalnya penerbitan HGU seluas 1.895 hektar (Ha) itu tanpa dilakukan sosialisasi sebelumnya. Apalagi dari luas tersebut, 800 Ha merupakan lahan masuk di Desa Lee. Kasus ini berawal ketika Anak perusahaan PT Perkebunan Nusantara
Indonesia sudah mempunyai aturan sendiri mengenai sustainable yaitu Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO), maka untuk apa mengikuti aturan negara lain yang justru bisa menyengsarakan masyarakat Indonesia. Direktur Eksekutuif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) Tungkot Sipayung mengeaskan bahwa sebaiknya Indonesia menggunakan aturan main yang sudah ditetapkan didalam negeri daripada menggunakan aturan dari luar. “Jadi
Tidak ada jalan lain selain memperbesar pasar dalam negeri guna mendongkrak harga, diantaranya dengan terus memperbesar penggunaan biodiesel dengan campuran berbasis minyak sawit sebanyak 20% atau yang dikenal B20. Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Fadhil Hasan menyambut baik dengan penyerapan biodiesel (B20) ini. Sebab dengan diterapkannya B20 maka akan berdampak kepada penyerapan
Lahan gambut yang dikelola perusahaan swasta bakal terkena restorasi Badan Restorasi Gambut (BRG). Karena itu perusahaan diminta tidak menghalangi upaya restorasi lahan gambut untuk memulihkan kondisi lahan yang sudah rusak sehingga tidak terjadi kebakaran lagi. Kepala BRG Nazir Fuad mengatakan, sesuai Peraturan Presiden No. 1 tahun 2016 pihaknya diberikan tugas untuk merestorasi lahan gambut sebanyak
Kementerian Pertanian (Kementan) akan memberi sanksi tegas kepada enam perusahaan kelapa sawit besar yang tergabung dalam Indonesia Palm Oil Pledge (IPOP). Sanksi itu berlaku setelah pembubaran manajemen IPOP. Direktur Jenderal (Dirjen) Perkebunan, Kementan, Gamal Nasir, mengatakan, saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham) untuk membuat dasar hukum pembubaran IPOP
Meskipun pemerintah Prancis telah menurunkan pajak progresif crude palm oil (CPO) dari semula € 300 menjadi € 90 per ton, tapi pemerintah Indonesia tetap akan mengadukan sikap negara Prancis ke badan pangan duania atau World Trade Organization (WTO) Franky O. Widjaja, Chairman and CEO Golden Agro Resources (GAR) membenarkan bahwa pelaku idustri kelapa sawit di
Ancaman yang secara tidak langsung dipengaruhi perubahan iklim adalah degradasi sumber daya lahan. Karena terjadinya fenomena cuaca yang tidak menentu disertai praktek-praktek pembukaan lahan dan penerapan teknologi yang tidak semestinya yang dalam jangka pendek dapat mengakibatkan penurunan bahkan kegagalan produksi. Hal tersebut dikatakan Staf Ahli Bidang Lungkungan Kemeterian Pertanian Mukti Sardjono mewakili Menteri Pertanian dalam
