KUR (Kredit Usaha Rakyat) untuk tanaman tebu yang selama ini dijanjikan sampai saat ini realisasinya masih sulit, karena itu, harus mencari alternatif pengganti pendanaan tebu. Dolly Pulungan, Direktur Utama PTPN XI, membenarkan bahwa harus ada alternatif pendanaan untuk petani tebu pada tahun 2016-2017. Sebab saat ini bank yang sudah memberikan komitmen untuk memberikan kredit adalah
Pemerintah menilai boikot atas produk kelapa sawit di negara Perancis bukan sebuah solusi terhadap masalah lingkungan. Mestinya negara maju harus membantu negara berkembang dalam mengatasi perubahan iklim. Hal tersebut ditekankan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam pembukaan Konferensi Sawit dan Lingkungan (ICOPE) ke-5 di Nusa Dua, Bali, Rabu (16/3). “Saya kecewa dgn adanya boikot
1. Harga rata – rata “CPO” Rp 6.925,31 2. Harga rata – rata Inti Sawit Rp 5.417,05 3. Indeks ” K ” 88.34 % 4. Harga TBS menurut umur tanaman: – Umur 03 Tahun Rp 1.242,08 – Umur 04 Tahun Rp 1.326,27 – Umur 05 Tahun Rp 1.387,29 – Umur 06 Tahun Rp 1.445,25 –
Berbagai cara terus dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan produktivitas, diantaranya yaitu Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) menggandeng Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Indonesia saat ini baru menjadi pemilik kebun kelapa sawit terluas di dunia,tetapi belum menjadi penghasil produktivvitas tertinggi. ”Karena itu Balitbangtan bekerjasama dengan BPDPKS menandatangani MoU untuk meningkatkan produktivitas sawit,” kata
Terus mengalirnya dana bantuan atau hibah yang diberikan oleh asing untuk restorasi gambut di Indonesia wajib dicurigai. Pengamat Lingkungan dan kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB), Ricky Avenzora, menegaskan sebaiknya pemerintah mencurigai dana asing yang mengalir ke Indonesia baik berupa hibah ataupun bantuan pinjaman untuk restorasi gambut. Indonesia jangan sampai hanya karena menerima dana tersebut tapi
Berapa pun dana yang diberikan oleh asing untuk pendanaan gambut di Indonesia tetap harus diawasi, jangan sampai ada kepentingan asing didalamnya. Pengamat ekonomi, Aviliani, memebanarkan bahwa sebaiknya pendanaan asing baik hibah maupun pinjaman untuk kegiatan Badan Restorasi Gambut (BRG) harus menjadi kebijakan Government to Government (G to G). Kebijakan tersebut, menjamin penguatan transparansi dan akuntabilitas.
Guna menjaga kelangsungan sawit di Indonesia, dan pasarnya tidak terganggu di dunia, sejumlah praktisi, akademisi dan penggiat sosial serta masyarakat mendeklarasikan Komunitas Pecinta Sawit di Aula FakultasFarmasiUniversitas Sumatera Utara (USU), Koordinator Komunitas Pecinta Sawit, Prof DR Ir Erwin Masrul Harahap MS mengatakan, setiap wilayah diberikan kecocokan masing-masing untuk menanam. Di Indonesia, kecocokannya untuk menanam kelapa
Sudah terbukti berbagai penelitian bahwa lahan gambut bisa bermanfaat jika dikelola dengan baik, termasuk untuk lahan pertanian diantaranya kelapa Sawit. Ketua Himpunan Gambut Indonesia (HGI), Supiandi Sabiham mempertanyakan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang didanai oleh asing yang selalu mempeributkan lahan gambut untuk kelapa sawit di Indonesia. Padahal lahan gambut yang digunakan untuk lahan perkebunan
Standar yang berlaku di Indonesia yaitu Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). Standard tersebut berlaku nasional karena terdiri dari ketentuan yang berlaku di Indonesia dan juga diakui di World Trade Organization (WTO). Hendrajat Natawidjaja, Ketua Sekretariat ISPO menegaskan bahwa standar yang diakui oleh negara adalah ISPO sedangkan standar yang dibuat oleh grup atau golongan meskipun asosiasi
Memang sudah seharusnya jika suatu negara mengatur negaranya sendiri, bukan diatur oleh negara lain. Maka dalam hal ini jangan sampai komoditas kelapa sawit di Indonesia diatur oleh asing Dedi Junaedi, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan, Kementerian Pertanian mengegaskan sudah seharusnya rumah kita yang mengatur adalah kita sendiri bukanlah orang lain. Begitulah seharusnya pada kelapa sawit
Kebun sawit merupakan lokomotof ekonomi pekotaan. Setidaknya 112 triliun rupiah setiap tahun, produk perkotaan dikonsumsi masyarakat kebun sawit pada 190 kabupaten. Kebun sawit Indonesia yang berkembang di pelosok-pelosok 190 kabupaten, bukan hanya sekadar mesin produksi minyak sawit. Juga bukan hanya menggerakkan perekonomian pedesaan. Kebun sawit juga memutar roda mesin ekonomi perkotaan lebih kencang. Pada level
Salah satu penelitian yang harus diprioritaskan untuk kelapa sawit adalah penguatan dalam bidang penyediaan data dan informasi dikaitkan dengan penyangkalan isu kampanye negatif. LSM yang melakukan kampanye hitam mendapat dana jutaan dollar Amerika Serikat dari luar negeri. “ Kalau kita tidak menyediakan dana yang sama besarnya atau mendekati, maka upaya untuk melawan kampanye hitam akan
