Bogor – Memang Indoneseia terbukti sebagai penghasil perkebunan dunia, tapi semua itu akan hilang jika tidak disukung dengan riset dan replanting. Hal tersebut diungkapkan oleh Bayu Krisnamurthi, Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) dalam Forum Group Discusion (FGD) yang dilakukan oleh PT Riset Perkebunan Nusantara (RPN) di Bogor. Lebih lanjut, Bayu mengingatkan janganlah bangga
Jakarta – Kementerian Pertanian mencatat sejak 2008 setidaknya telah dihasilkan 56 produk pertanian yang mendapatkan sertifikat Indikasi Geografis (IG). Dari jumlah itu, 38 produk merupakan komoditi perkebunan, seperti kopi, lda, kayu manis, tembakau, gula kelapa, minyak nilam, mete, vanili, pala, dan gambir. Sedangkan produk perkebunan yang paling banyak mendapat IG adalah kopi sebanyak 22 sertifikat.
Bogor – Banyaknya pihak yang ingin mematikan komoditas perkebunan seperti kelapa sawit maka PT Riset Perkebunan Nusantara (RPN) menggelar Halal Festival 2018 untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas bahwa perkebunan di Indonesia dikelola secara halal dari hulu hingga hilir. “Jadi kita mau memberikan pengetahuan bahwa perkebunan di Indonesia dikelola secara halal, baik di hulu hingga
Indonesia sudah jadi produsen kelapa terbesar dengan produksi 18,3 juta ton, ekspornya juga sudah ke seluruh dunia. Tetapi dari sisi produktivitas masih miris hanya 1,1 ton/ha dibandingkan dengan Filipina 4 ton dan Amerika 11 ton. Karena itu harus ada peningkatan produktivitas kelapa sampai 4 kali lipat. Menteri Pertanian, Amran Sulaiman menyatakan hal ini pada pembukaan
Depok – Kopi bukan lagi sebagai minuman penyegar, tapi sudah menjadi gaya hidup, atas dasar itulah maka peningkatan produksi melalui peningkatan produktivitas menjadi bagian yang penting jika tidak ingin tahun 2026 darurat kopi. Hal tersebut diungkapkan oleh Dedi Junadi, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan (PPHP), Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian, dalam acara Coffein Town 2018,
Dari potensi yang ada, jika semua pihak memberi perhatian penuh pada sub sektor perkebunan mestinya mampu menghasilkan sebanyak Rp 1.000 triliun. Dalam kondisi yang belum terurus secara maksimal saja, 15 komoditas perkebunan menghasilkan devisa sekitar Rp 471,3 trilium pada 2017. Dari segi ekspor, perkebunan menjadi pemimpin ekspor. Pada 2017, dari 33,5 miliar USD ekspor pada
Pertanian itu bukan hanya padi jagung dan kedelai (pajale), disana ada hortikultura, perkebunan dan lainnya yang masih bias dikembangkan. Sekalipun ingin mengembangkan pajale kembangkan juga hilirnya jangan terpaku pada hulunya saja. Hal tersebut diungkapkan oleh Hendri Saparini,pengamat ekonomi dalam Diskusi Bulanan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) yang bertajuk “Update Perekonomian Indonesia” di Jakarta. Artinya, Hendri
Pemda diminta fokus pada komoditi perkebunan di daerah masing-masing. Komoditi itu didorong dan dikembangkan menjadi unggulan. Contohnya Sulawesi Tengah fokus pada kakao, kelapa dan cengkeh. Dirjen Perkebunan, Bambang, menyatakan hal ini disela-sela mendampingi kunjungan Komisi IV DPR-RI ke Sulawesi Tengah. “Kita siap dukung daerah yang ingin fokus pada perkebunan, tetapi daerah juga harus menerima program
Jika memang aturannya yang salah maka perbaikilah aturannya. Sebab peraturan yang ada bukan berasal dari kitab suci yang tidak bisa dirubah-rubah. Hal tersebut diungkapkan oleh Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Bungaran Saragih disela-sela acara Seminar Nasional yang bertajuk “Tantangan dan Peluang Agribisnis 2018”, di Jakarta. Artinya, menurut Bungaran yang juga Menteri Pertanian peroide 2000-2004,
Program Dewan Kopi Indonesia (DEKOPI) dalam jangka pendek adalah akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian dalam rangka menyambungkan antara petani dengan eksportir sebagai off taker. “Jadi nanti kita akan tugaskan eksportir berdasarkan wilayah. Masing-masing eksportir bertanggung jawab terhadap petani di wilayah tersebut, “ kata Anton Apriyantono, Ketua Dewan Kopi Indonesia. Diharapkan terjadi kemitraan yang saling menguntungkan.
Berbagai cara terus dilakukan oleh CropLife lndonesia dalam mengedukasi petani agar dapat menerapkan good agriculture practices (GAP), diantaranya dengan menggandeng media massa. Hal tersebut diutarakan oleh Direktur Executive CropLife lndonesia, Agung Kurniawan dalam “CropLife Agriwarta Awards 2018” di Jakarta. Lebih lanjut Agung mengakui, melalui media massa bisa menjembatani antara pelaku pestisida dengan petani yang dinilai
Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menyatakan kebijakan pemberian insentif biodiesel pemerintah tidak perlu mengeluarkan APBN Rp 21 triliun dari 2015 – 2017 untuk implementasi kebijakan mandatory biodisel. Pemerintah juga menghemat devisa negara hingga Rp 14,83 triliun per tahun. Karena tidak perlu impor bahan bakar jenis solar yang mencapai 3 juta kiloliter (KL). “Penghematan
