Jakarta, Mediaperkebunan.id Untuk menjamin pemasaran tbs pekebun peserta PSR, Ditjenbun mendorong kemitraan pekebun dengan perusahaan. Bahkan dalam PSR kemitraan diwajibkan. Heru Tri Widarto, Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar, Ditjenbun menyatakan hal ini. “Bagaimanapun juga nanti yang beli TBS adalah PKS. Kecuali di beberapa daerah yang sudah direncanakan akan dibangun PKS mini maka kewajiban kemitraan ini
Jakarta, Mediaperkebunan.id. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian nomor 07/2019 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Dirjen Perkebunan nomor 206/Kpts/KB.410/06/2021 tentang Pedoman Teknis Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelapa Sawit Dalam Kerangka Pendanaan BPDPKS, maka Dirjen Perkebunan mendapatkan mandat untuk melaksanakan kegiatan Pengembangan Sumber
Jakarta, Mediaperkebunan,id Uni Eropa mentargetkan jadi benua netral iklim pada tahun 2050. Tahun 2030 emisi ditargetkan turun 55% dibanding tahun 1990. Hukum Iklim Eropa ini mulai berlaku sejak Juni 2021. HE Vincent Piket, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia menyatakan hal ini dalam virtual press briefing “Fit for 55 Climate Change , What does it
Jakarta, Mediaperkebunan.id. Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit merupakan upaya pemerintah untuk memperkuat penyediaan benih dan meninimalisir peredaran benih ilegitim. Direktur Perbenihan Perkebunan, Ditjen Perkebunan, Saleh Mochtar menyatakan hal ini. Untuk kebutuhan pekebunn kecil bagi perseroangan maksimal 1.000 kecambah dan kelompok tani 5.000 kecambah produsen harus mengajukan Surat Permohonan Permintaan Benih Kelapa Sawit ke Dirjenbun.
Jakarta, Mediaperkebunan.id Dedi Junaedi, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan/Ketua Tim Pelaksana Sekretariat RAN Kelapa Sawit Berkelanjutan menyatakan Inpres nomor 6 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan terdiri dari 5 komponen. Lima komponen tersebut adalah penguatan data, penguatan koordinasi dan infrastruktur; peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun; pengelolaan dan pemantauan lingkungan; tata kelola
Jakarta, Mediaperkebunan.id Irfan Bakhtiar dari SPOS Indonesia menyatakan legalitas dan tumpang tindih dengan kawasan merupakan masalah terbesar yang dihadapi petani kelapa sawit. “Di lapangan kami sering menjumpai kebun sudah SHM tetapi berada dalam kawasan hutan. Secara normatif kalau dibawa ke pengadilan pasti menang tetapi tidak mudah juga pekebun merperkarakan ini,” katanya. Penyelesaiannya memang tidak mudah
Jakarta, Mediaperkebunan.id Salah satu upaya pemerintah menyediakan dana pendamping bagi petani peserta PSR (Peremajaan Sawit Rakyat) adalah dengan KUR (Kredit Usaha Rakyat). Masalahnya PSR tidak mensyaratkan petani bebas hutang bank. Ketika gabung PSR ternyata sertifikatnya masih disekolahkan dan bank menganggap petani tidak bankable sehingga tidak bisa mengakses KUR. Heru Tri Widarto, Direktur Tanaman Tahunan dan
Jakarta, Mediaperkebunan.id Beasiswa bagi anak pekebun/buruh sawit saat ini masih menunggu proses keluarnya Keputusan Dirjenbun yang mengatur soal ini. Berbeda dengan tahun sebelumnya dimana proses beasiswa langsung dikerjakan BPDPKS dengan Peraturan Dirut BPDPKS, tahun ini harus berdasarkan Keputusan Dirjen Perkebunan. “Salah satu temuan BPK adalah beasiswa berdasarkan Peraturan Dirut BPDPKS tidak sesuai dengan aturan yang
Jakarta, Mediaperkebunan.id Menko Perekonomian Airlangga Hartato berkirim surat pada Aparat Penegak Hukum yaitu Jaksa Agung dan Kapolri. Dalam suratnya Menko Perekonomian minta supaya Kapolri dan Jaksa Agung , sebagai upaya mempercepat target PSR, mengeluarkan edaran kepada seluruh jajarannya untuk mendukung PSR melalui mekanisme pengawasan yang profesional, terukur dan akuntabel dalam rangka mendukung PSR sebagai program
Jakarta, Mediaperkebunan.id Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah supaya target PSR bisa tercapai adalah melibatkan GAPKI. Perusahaan perkebunan anggota GAPKI diminta mengajak petani plasmanya juga petani swadaya sekitarnya yang memenuhi syatat PSR yaitu tanaman tua, produktivitas rendah karena dulu menggunakan benih ilegitim untuk ikut dalam program ini. Heri Tri Widarto, Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar.
Jakarta, Mediaperkebunan.id Asosiasi Petani Kelapa Sawit PIR Indonesia mengusulkan supaya batas petani yang bisa ikut PSR maksimal 4 ha ditinjau kembali. Selain itu PSR juga kembali ke rohnya pola inti plasma seperti pada masa lalu yaitu pemerintah dengan tegas menugaskan perusahaan untuk tangani PSR dengan serius. Setiyono, Ketua Umum ASPEKPIR Indonesia, menyatakam hal ini pada
Jakarta, Mediaperkebunan.id. PSR (Peremajaan Sawit Rakyat) merupakan program pemerintah yang secara real memang sangat diperlukan saat ini. Meskipun Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar tetapi jangan sampai terlena. “Thailand sudah mulai mengembangkan sawit, sebentar lagi juga Vietnam. China diberitakan sudah menciptakan bibit kelapa sawit yang tidak perlu banyak air. Hari ini memang harga sedang tinggi
