Jakarta, Mediaperkebunan.id Dalam pelaksanaan program PSR (Peremajaan Sawit Rakyat), petani tidak bisa dilepas sendiri. “ Membangun kebun itu tidak sesederhana yang dipikirkan petani. Banyak kaidah agronomi yang harus dipenuhi. Karena itu harus ada pendampingan teknis yang benar dari perusahaan mitra kelompok tani,” kata Tidar Bagaskara, Ketua GAPKI Jambi. Contohnya adalah banyak petani tidak memahami serangan
Jakarta, Mediaperkebunan.id Badan Penggelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) berkolaborasi dengan Masyarakat Biohidrokarbon Indonesia (MBI) mengadakan kegiatan kemitraan penyusunan master plan, road map, dan value chain analisis pengelolaan hasil kebun sawit rakyat swadaya di Kabupaten Pelalawan, Riau. Pemaparan awal hasil Kegiatan Kemitraan Penyusunan Master Plan, Road Map, Value Chain Pengelolaan Hasil Kebun sawit Swadaya di
Siak, Mediaperkebunan.id Asosiasi Petani Kelapa Sawit PIR (ASPEKPIR) Indonesia meyambut baik Permentan nomor 18 tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar. Permentan ini merupakan tindak lanjut Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 2021 tentang Penyelenggaran Bidang Pertanian yang merupakan turunan UU Cipta Kerja. Pola PIR yang terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan petani pada masa lalu masih
Jakarta, Mediaperkebunan.id Pemerintah dengan dana BPDPKS terus membantu petani kelapa sawit. Salah satu bantuannya adalah dana sarana dan prasarana. Tahun 2021 ditargetkan 171 paket sarana dan prasana untuk diberikan pada pekebun. Dedi Junaedi, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan menyakan hal ini dalam dalam Webinar “ Sawit Indonesia Berkelanjutan dan Semakin Ramah Lingkungan” yang diselenggarakan
Sarolangun, Mediaperkebunan.id Masalah yang membelit kehidupan Orang Rimba memang kompleks. Dengan semangat memperjuangkan dan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) masyarakat yang juga sering disebut Suku Anak Dalam (SAD) dua tahun lalu didirikanlah Forum Kemitraan Pembangunan Sosial SAD. “Saat Komnas HAM berkunjung ke Sarolangun, Jambi, untuk membahas penanganan Orang Rimba, kami ikut hadir dan memberi penjelasan
Musi Banyuasin, Mediaperkebunan.id Berbagai upaya perbaikan yang dilakukan industri kelapa sawit membuat citra sawit Indonesia semakin baik. Berbagai tudingan berusaha ditepis dengan menjadikan Sawit Indonesia Berkelanjutan. Salah satu perbaikan itu adalah penerbitan buku “Perlindungan Hak Pekerja Perempuan di Sawit “ dan pembangunan “Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan” (RP3) di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumsel. “Dengan diterbitkannya buku
Jakarta, Mediaperkebunan.id Untuk B-30 porsi petani mungkin kecil dan tidak mungkin pemerintah memaksa supaya produsen biodiesel membeli CPO dari PKS yang TBSnya berasal dari petani. Meskipun pemerintah bisa memaksa tetapi perlu perhitungan matang, bisa jadi malah program biodiesel tidak berjalan. Petani akan dilibatkan lebih besar dalam program bahan bakar biohidrokarbon sawit. Plt Kadiv Lembaga Kemasyarakatan
Jakarta, Mediaperkebunan.id Kelapa sawit memegang peranan yang sangat penting bagi Indonesia baik sebagai sumber penerimaan devisa dan penyerapan tenaga kerja. Pemerintah terus menerus memperbaiki tata kelola sawit, salah satunya dengan penerbitan Perpres nomor 44 tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia diikuti aturan turunannya yaitu Permentan nomor 38 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan
Jakarta, Mediaperkebunan.id Kelapa sawit saat ini ada di 22 provinsi seluruh Indonesia. Petani sawit juga tersebar di 22 provinsi. Sawit pada awalnya hanya diusahakan oleh perusahaan. Sawit pertamakali diusahakan oleh petani lewat program PIR (Perusahaan Inti Rakyat) tahun 1986. Jadi asal mula petani kelapa sawit berasal dari petani PIR. Selanjutnya ada PIR-Bun, PIR-trans, PIR-KKPA dan
Jakarta, Mediaperkebunan.id STDB (Surat Tanda Daftar Budidaya) bukan merupakan mekanisme perizinan tetapi pelayanan pemerintah kepada pekebun. Dedi Junaedi, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan/Ketua Sekretariat RAN KSB/National Director SPOI UNDP menyatakan hal ini. Alur penerbitan STDB adalah ditjenbun/dinas melakukan sosialiasi , capacity building dan pembentukan tim pendataan. Kemudian membentuk tim pendataan tingkat desa yang terdiri
Jakarta, Mediaperkebunan.id Benih yang digunakan untuk PSR harus benih benar dan baik , salah satu parameternya adalah mutu genetik selain mutu fisiologis dan fisik. Mutu genetik selama ini hanya berdasarkan rekaman legalitas dokumen sehingga perlu pengawasan kemurnian melalui uji DNA. Saleh Mokhtar, Direktur Perbenihan Ditjen Perkebunan menyatakan hal ini. “Poin paling penting dari uji DNA
Jakarta, Mediaperkebunan.id Tujuan PSR (Peremajaan Sawit Rakyat) adalah untuk meningkatkan produktivitas sawit rakyat dengan mengganti tanaman tua atau tanaman yang menggunakan benih illegitim dengan tanaman unggul yang produktivitas tinggi. “Karena itu benih kelapa sawit yang digunakan dalam PSR harus benar dan baik. Pemerintah akan memaksimalkan fungsi pengawasan benih supaya tujuan ini tercapai. SNI mensyaratkan kontaminasi
