Wakil Ketua Umum GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) Togar Sitanggang mengatakan bahwa minyak sawit adalah bahan baku energi utama di masa mendatang. Pemanfaatan minyak sawit sebagai bahan bakar energi baru dan terbarukan sudah tidak terelakkan. “Kebijakan implementasi mandatori B30 adalah kebijakan yang tepat. Dengan memanfaatkan sawit sebagai energi selain menghemat devisa negara juga akan
Komisi IV DPR RI minta dana perkebunan kelapa sawit yang telah dihimpun digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, promosi perkebunan, peremajaan tanaman perkebunan, dan/atau sarana dan prasarana perkebunan sesuai dengan Pasal 93 ayat (4), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Untuk itu pemerintah diminta melakukan optimalisasi dan realisasi target yang diharapkan.
BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) fungsinya hanya memungut dana dan menyalurkannya untuk kepentingan kelapa sawit. Dana yang disalurkan merupakan program kementerian terkait, seperti peremajaan merupakan wewenang Ditjen Perkebunan, Kementan. “Jadi setelah rekomtek dari Ditjenbun keluar seharusnya BPDPKS tinggal menyalurkan saja. Tidak perlu melakukan verifikasi lagi, bahkan sampai ke kebun. Membangun kebun merupakan hal
Kelapa sawit di Jawa Timur tersebar di Jember, Lumajang, Malang Selatan, Tulung Agung, Trenggalek dan Pacitan. Berawal dari pendiri PT Sawit Arum Madani yang berkunjung ke Malaysia dan melihat kelapa sawit tumbuh baik dan mensejahterakan masyarakat disana. Maka ditanamlah sawit di Blitar Selatan yang pada waktu itu merupakan daerah paling miskin dengan tujuan utama mensejahterakan
Beberapa penerima sertifikat ISPO mengaku kecewa dengan pemberian sertifikat yang dilakukan bersamaan dengan Peringatan Hari Perkebunan ke 62 di Malang. Pemberian dilakukan pada malam gala dinner dengan pembawa acara memanggil Lembaga Sertifikasi (LS) dan menyebutkan siapa saja penerima sertifikat ISPO tanpa dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat oleh LS yang disaksikan oleh Dirjen Perkebunan di panggung yang
Kelapa Sawit dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 dimasukkan sebagai komoditas prioritas nasional. “ Artinya selama ini kegiatan sawit hanya boleh di biayai dana BPDPKS sekarang jadi double karena boleh menggunakan APBN. APBN khusus untuk pekebun terutama pembuatan STDB (Surat Tanda Daftar Budidaya),” kata Dedi Junaedi, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan pada Indonesia
Suara petani kelapa sawit anggota SPKS (Serikat Petani Kelapa Sawit) di daerah sentra sawit adalah kebun yang tidak memiliki legalitas sedang biaya pembuatan sertifikat mahal Rp4-6 juta, menjual TBS ke tengkulak padahal PKS ada di belakang rumah, tidak pernah didampingi untuk kenal budidaya kelapa sawit berkelanjutan, harga sawit anjlok padahal biaya hidup meningkat dan sawit
Intruksi Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan yang baru ditandatangani Jokowi secara legal merupakan basis kuat untuk perbaikan tata kelola sawit. Pembelaan pemerintah pada petani sangat kental, perusahaan sama sekali tidak disebut dalam Inpres ini tetapi cenderung berpihak pada petani swadaya dan plasma. Rusman Heriawan, Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa
Minyak sawit merupakan sumber devisa terbesar dengan nilai ekspor yang mencapai USD16,53 miliar (data Bank Dunia 2019). Nilai ini akan semakin besar bila diekspor dalam bentuk downstream industri. Erliza Hambali, Guru Besar Pusat Riset Surfactan dan Bioenergi IPB menyatakan hal ini. Pengembangan downstream industri kelapa sawit harus dilaksanakan secara simultan dan bersinergi dari aspek infrastruktur,
Setelah sempat berada pada titik rendah saat ini harga minyak sawit kembali naik. Harga penetapan CPO di Riau mencapai Rp8.113,53 kg , sedang harga TBS umur 10-20 tahun ditetapkan Rp1.682,2 kg. Dengan harga seperti ini petani pasti untung, meskipun kalau tidak efisien keuntungannya sangat tipis. Meskipun sedang bagus tetapi efisiensi di kebun tetap harus dikejar.
Ekspor minyak sawit Indonesia ke India meningkat tajam 51% pada September 2019 dibandingkan bulan sebelumnya menjadi 481 ribu ton. Kembalinya pasar India ini menyusul perubahan kebijakan tarif bea masuk produk sawit dari Indonesia yang menjadi sama dengan tarif untuk produk minyak sawit dari Malaysia ke negara Asia Selatan tersebut. Dari data yang diolah GAPKI (Gabungan
Uni Eropa mendukung Sustainable Palm Oil dalam bentuk program Responsible and Sustainable Palm Oil in Indonsia (RESBOUND). “Kami bangga mendukung program ini karena mengindahkan aspek keberlanjutan, kepatuhan terhadap nilai dan norma hak asasi manusia, kesejahteraan masyarakat,” kata H.E. Vincent Piket, Duta Besar EU untuk Indonesia dan Brunei Darusalam. Dengan proyek ini menunjukkan bahwa pencapaian SDGs
