Penghentian pungutan oleh BPDPKS ketika harga ekspor CPO dibawah USD500/ton dari semula USD50/ton diharapkan akan menaikkan harga TBS. “Ada hubungan positif antara nol pungutan dan harga TBS. Naiknya CPO di pasar ekspor akan ikut menaikkan harga CPO lokal,” kata Prof Ponten Naibaho, penyusun standar teknis Permentan no 1 tahun 2018 tentang penetapan pedoman penetapan harga
Untuk meningkatkan harga TBS petani, pemerintah sebaiknya mempercepat hilirisasi dan penyerapan biodiesel di dalam negeri. Dengan semakin banyak terserap di dalam negeri maka tidak terlalu terpengaruh dengan gejolak harga di luar negeri. Sutoyo, Ketua Dewan Pimpinan Daerah ASPEKPIR Riau. ‘Harga TBS dalam penetapannya tidak ditentukan oleh harga ekspor tetapi harga CPO di dalam negeri. Jadi
Keputusan pemerintah untuk tidak mengenakan pungutan ekspor ketika harga CPO dibawah USD500/ton dengan tujuan menaikkan harga TBS petani disesalkan oleh Ketua Umum ASPEKPIR (Asosiasi Petani Kelapa Sawit PIR), Setiyono. “Saya jadi petani kelapa sawit sejak tahun 1989. Turun naik adalah hal yang biasa, tidak perlu panik. Pasar CPO memang seperti itu dimana harga ditentukan oleh
Kami ingin maju seperti saudara-saudara kami petani plasma sawit di Sumatera. Kami pernah berkunjung ke petani plasma di Sumsel dan mereka sejahtera. Kami ingin seperti mereka tetapi LSM menghalang-halangi. Demikian ungkapan hati dua putra daerah Merauke ketika berbincang-bicang dengan Perkebunannews.com. Mereka adalah Abraham Tiolmen, Ketua Koperasi Iskammekai dan Richard Nasai Koula, Ketua Koperasi Ingash Ghuzi,
Koalisi Bipartit Sumsel yaitu APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia) Sumsel dengan Ketua Sumarjono Saragih, Abdulah Anang Koordinator/Ketua K-SPSI Sumsel, Ali Hanafiah Koodinator/Ketua K-SBSI Sumsel, Cerah Buana Koordinator/Ketua KASBI Sumsel, mengirim surat terbuka kepada Presiden Jokowi tentang situasi terkini perkelapa sawitan yang sudah mulai mengancam kehidupan buruh. Dalam suratnya yang berjudul Sawit di Tawan Buruh Melawan mereka
Menanggapi serangan terhadap kelapa sawit Indonesia, terutama dari negara-negara Eropa, Agus Pakpahan, Ketua Badan Eksekutif Gapperindo (Gabungan Asosiasi Petani Perkebunan Indonesia) mengajak melihat dari pandangan lain yaitu belajar dari sejarah perang dunia 2. Setelah menang perang Amerika Serikat punya ide menghancurkan Jerman supaya tidak bangkit lagi. Maka pusat industri Jerman dihancurkan. Tetapi pengaruhnya Inggris, Perancis
Ali Adin dari KUD Sawit Jaya Kabupaten Paser Kalimantan Timur menyatakan di kabupaten ini potensi petani anggota eks PIR adalah 17.0000 ha. Sebenarnya sejak 2009 sudah perlu ada yang diremajakan tetapi baru bisa realisasi tahun 2011 dengan kredit revitalisasi perkebunan. Saat ini sudah TM3 tetapi belum bisa mengangsur kredit karena kondisi avalis yaitu PTPN 13
YS Marjitan, Ketua KUD Baleotri, Desa Belayang, Kecamatan Belimbing Hulu Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat adalah putra daerah yang sejahtera karena kebun kelapa sawit. “Meskipun saya asli dari Melawi saya sempat merantau ke Jakarta. Tahun 1995 ketika Lyman Group membuka PIR Trans saya kembali ke daerah dan mendaftar sebagai transmigrasi lokal. Waktu itu setiap pembukaan PIR
Dari target peremajaan sawit rakyat 185.000 tahun 2018 ini petani yang tergabung dalam ASPEK PIR (Asosiasi Petani Kelapa Sawit Rakyat) diharapkan bisa 150.000 ha sedang sisanya petani kelapa sawit lain. Petani PIR punya potensi sebab PIR, PIR Bun, PIR Trans, PIR KKPA ada 617.000 ha dan sebagian besar sudah waktunya diremajakan. Dirjen Perkebunan, Bambang, menyatakan
Potensi peremajaan kelapa sawit rakyat ada di petani eks PIR. Total luas lahan eks PIR yaitu PIR-Bun, Pir-Trans dan PIR-KKPA ada 617.000 ha. “Saat ini rata-rata umurnya sudah 25 tahun jadi target peremajaan tahun ini 185.000 ha akan mudah sekali tercapai kalau petani eks PIR dilibatkan,” kata Setiono, Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit PIR
Bogor – Pemerintah perlu bersikap tegas terhadap kelompok Lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan Kementerian yang dengan sengaja menghembuskan isu sawit sebagai penyebab kerusakan hutan primer dan deforestasi. Pendapat itu mengemuka dalam Forum Discussion Group (FGD) bertema “Sawit dan Deforestasi Hutan Tropika” di, Bogor. “Terbukti, selama ini penanaman sawit di Indonesia memanfaatkan lahan hak Guna Usaha
Dari semua komoditas perkebunan, kelapa sawit merupakan yang paling berkembang, saat ini sudah 11 juta ha. Hal ini bukan berarti tidak ada masalah. Perkebunan kelapa sawit rakyat selama ini tidak diurus sehingga produktivitasnya rendah. Apalagi banyak dari mereka ketika dulu menanam menggunakan bibit kelapa sawit yang ilegitim. Petani tidak menerapkan kultur teknis seperti yang diterapkan
