Rokan Hilir – Peremajaan sawit rakyat mestinya dilakukan sejak dulu. Sehingga jika dibandingkan perusahaan swasta dengan sawit yang dimiliki rakyat hasil produksinya dua kali lipat. Untuk itu tahun ini pemerintah menargetkan peremajaan 185 ribu hektar (Ha) di seluruh Indonesia. “Mestinya memang (sawit) ini sudah harus kita remajakan sejak dulu. Kita ini terlambat meremajakan, sehingga kalau
Menko Kemaritiman ikut mengurus kelapa sawit karena merupakan salah satu sumber energi terbarukan. “Saya juga tahu batas-batasnya. Sawit merupakan industri strategis yang bisa digunakan sebegai sumber energi, karena itu Menko Kemaritiman ikut mengurusi,” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan. Salah satu permasalahan dengan kelapa sawit sebagai bahan baku energi terbarukan adalah kekuatiran negara-negara
Tidak efisiennya pabrik gula (PG) di Indonesia, terutama milik badan usaha milik negara, nasib industri gula nasional kini diambang kehancuran. Hal ini karena biaya produksi terlalu tinggi dibanding gula impor. Ketua Dewan Pembina Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Arum Sabil menyebutkan, setidaknya ada tiga penyebab industri gula nasional berada di jurang kematian. “Pertama, cost
Indonesian Planters Society (IPS) atau Masyarakat Planter Indonesia terbentuk pada 7 Januari 2018 dan lahir dari kepedulian beberapa planter Indonesia akan adanya wadah profesi bagi para planter di Indonesia dan bukan merupakan Serikat Pekerja. Dengan adanya IPS maka para planter Indonesia dapat bersinergi dalam mengembangkan profesionalismenya serta berkontribusi nyata dalam meningkatkan Kinerja Perkebunan Indonesia karena
Sustainable (keberlanjutan) bukan hanya untuk kelapa sawit. Kedepan semua komoditas akan mengarah ke sana. Sekarang yang sudah mulai bergerak adalah karet dengan sustainable rubber inisiative. Agung Prawoto, Direktur Biocert Indonesia menyatakan hal ini. Biocert sendiri sudah ditunjuk untuk melakukan pelatihan inisiatif ini dengan proyek di Kalbar. Dasarnya adalah permintaan karet yang setiap tahun terus bertambah,
Masalah yang sering dialami petani tebu adalah keterlambatan pengadaan pupuk dan pencairan kredit. Untuk mengatasi ini maka PTPN 3 Holding akan mencari terobosan untuk mengatasinya. “Kita bertemu teman-teman perbankan dan produsen pupuk bagaimana cara mengatasinya,” kata Mochamad Cholidi, Direktur Tanaman Semusim, PTPN 3 Holding pada Perkebunannews.com Tanaman tebu itu sederhana, jadi tidaknya ditentukan kalau kebutuhan
Nusa Dua – International Conference on Oil Palm and the Environment (ICOPE) 2018 ini menghadirkan solusi peningkatan produksi kelapa sawit yang berkelanjutan dengan pendekatan sains dan teknologi. Chairman ICOPE 2018 JP Caliman, mengakui bahwa selama 11 tahun sejak dimulai pada 2007, ICOPE tetap teguh dalam menangani isu-isu dampak lingkungan dari produksi minyak sawit. ICOPE telah
RSPO (Roundtable Sustainable Palm Oil) bukan pada kapasitasnya mengcounter kampaye hitam sawit. Tugas RSPO adalah membuat standar sustainable yang diikuti oleh pelaku industri sehingga kebun kelapa sawitnya sustainable. Tiur Rumondang, Direktur RSPO Indonesia menyatakan hal ini. “Tugas industrilah yang membuktikan bahwa kampanye mereka tidak benar. Industri harus membuktikan dalam praktek. Dengan cara ini kampanye hitam
Petani plasma yang tergabung dalam ASPEK PIR Riau (Asosiasi Petani Kelapa Sawit PIR) saat ini merasa kemitraan yang sudah berjalan bagus mulai retak. Demikian yang mengemuka dalam Forum Group Diskusi Membangun Kembali Kemitraan yang Harmonis dan Berkelanjutan di Wilayah PIR BUN. Selama ini petani merasakan PIR dikemas sangat bagus meskipun ada kekurangan di sana-sini. Menurut
Penyusunan prinsip dan kriteria ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil) dilakukan sejak tahun 2008 dan dilakukan lintas kementerian. Ada Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan (saat itu masih jadi Kementerian terpisah), Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Tenaga Kerja dan lain-lain. Resmi diatur tahun 2011 lewat Peraturan Menteri Pertanian nomor 19 Tahun 2011 yang merupakan tindak lanjut
Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, Bambang mengatakan, Indonesia tidak perlu larut dalam genderang permainan yang dimainkan Uni Eropa. “Kalau kita terus menghabiskan energi untuk mengatakan tidak terhadap apa yang mereka katakan itu adalah bagian dari target mereka supaya kita sibuk dengan permainan yang mereka lakukan,” ujarnya kepada Perkebunannews.com. Menurut Bambang, Indonesia harus mengambil langkah strategis
Banyaknya perusahaan yang areal HGU-nya masuk ke dalam areal kawasan yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) yang baru, untuk itu diperlukan harmonisasi peraturan baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebab RTRWP itu diluar kewenangan Kementerian Pertanian. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Komisi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO), Dedi Junaedi kepada perkebunannews.com. Menanggapi
