Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit, Bayu Krisnamurthi mengusulkan visi sawit 2045. Alasanya adalah tahun-tahun sekarang merupakan periode peremajaan , dimana siklus produksinya sampai sekitar 2045. Tahun 2045 merupakan 100 tahun Republik Indonesia sudah sewajarnya sawit memberi sumbangan terbaik bagi Indonesia. Visi pertama adalah produktivitas. Perkebunan rakyat secara nasional rata-rata produktivitas minimal 5 ton
Saat ini lebih dari 30 % areal perkebunan kelapa sawit baik plasma maupun Swadaya sudah melewati umur produktif dan segera harus direplanting. Beberapa kendala dalam pelaksanaan peremajaan tengah menunggu, mulai dari ketersediaan anggaran, masalah efisiensi dan juga ancaman ganoderma. Untuk memastikan program replanting kelapa sawit nasional berjalan dengan baik maka Media Perkebunan yang didukung oleh
Memang benar jika saat ini perkebunan kelapa sawit sudah banyak yang harus di repalnting atau diermajakan mengingat rata-rata tanaman yang ada saat ini banyak yang tua, tapi harus diperhatikan juga bagaimana cara-cara peremajaan. Sekditjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Irmijati Rachmi Nurbahar menjabarkan bahwa saat ini ada 4 macam peremajaan yang baik atau rekomendasi dari pemerintah yaitu
Brand Teh Java Preanger sebagai produk unggulan teh asal Jawa Barat mendapat Sertifikat Indikasi Geografis (IG) dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum & HAM RI. Sertifikat IG itu diserahkan Menteri Hukum & HAM Yasonna Laoly kepada Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) Deddy Mizwar dalam rangka Forum Kekayaan Intelektual Nasional 2016. Pemberian sertifikat disaksikan
Objek moratorium perijinan kelapa sawit pertama adalah 950.000 ha kebun kelapa sawit milik perusahaan yang ada di dalam kawasan hutan. Sudah ada permintaan ijin ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melepas 950.000 ha kebun ini. San Safri Awang, Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan menyatakan hal ini. Karena terkena moratorium maka ijin pelepasan tidak
Berkembangnya komoditas pertanian maka sudah bukan jamannya lagi mengelo lalahan menggunakan metode konvensional atau tradisional. General Manager PT Satrindo Mitra Utama, Arie Abdulrachman mengakui menurunnya sumber daya manusia (SDM) di perkebunan karena masih banyak yang mengelola perkebunan dengan cara tradisonal. Terbukti, saat ini masih ada saja yang melakukan pembajakan dengan menggunakan alat yang ditarik menggunakan
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) atau Balai Pengawasan Benih merupakan ujung tombak pengawasan benih tanaman perkebunan. Sayangnya tidak semua daerah yang memiliki UPTD yang memastikan benih beredar bermutu. Beruntung ada sejumlah daerah yang memiliki keperdulian terhadap pengawasan benih. Berdasarkan hasil kajian dari Direktorat Perbenihan, Direktorat Jenderal Perkebunan UPTD pengawasan terbaik adalah UPTD Jawa Barat dan
Sudah bukan rahasia lagi bahwa komoditas perkebunan selain padat karya juga sebagai penopang ekonomi, ha ini karena telah menyumbang devisa terbesar dan melebihi minyak dan gas (migas), maka sangatlah wajar jika seharusnya komoditas perkebunan harus lebih diperhatikan Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Gamal Nasir mengatakan bahwa perkebunan akan tetap menjadi sektor yang propektif. “Hanya perlu
Memang perkebunan tidak hanya sebagai penopang ekonomi petani tapi juga Tanah Air, maka sangatlah wajar jika pemimpin perkebunan yang baru tidak hanya mempunyai visi dan misi mengangkat komoditas perkebunan ke dunia international tapi juga harus pro terhadap petani. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, Achmar Manring, mengakui bahwa peran seorang pemimpin perkebunan yang mumpuni sangatlah
Izin pembukaan lahan sawit baru dipastikan tidak akan diberikan pemerintah. Hal ini sesuai dengan kebijakan moratorium pembukaan lahan sawit yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengungkapkan, terdapat 104 pemohon yang mengajukan izin baru pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit. Setidaknya luas lahan total yang diajukan 1,5 juta hektar.
Produksi gula diprediksi bakal terjadi penurunan mancapai 20 persen akibat adanya fenomena La Nina. Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) cuaca La Nina berlangsung pada pertengahan September 2016 mendatang. Fenomena La Nina sudah mulai terasa pda Juli 2016 yang ditandai curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia. Akibatnya La Nina tentu berdampak pada
Pemerintah akan membuat Peraturan Pemerintah (PP) yang akan membatasi kepemilikan saham asing terhadap komoditas perkebunan di Indonesia. Tujuannya agar asing tidak mendominasi kepemilikan lahan yang ada di Tanah Air melalui perusahaan yang berdiri di Indonesia Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian membenarkan bahwa pemerintah berencana akan mengeluarkan PP yang mengatur kepemilikan asing terhadap lahan perkebunan di
