Harus diakui bahwa saat ini kelapa sawit telah menjadi sebagi andalan penghasil devisa negara bahkan sebagai penghasil devisa nomor satu karena telah mengalahkan industri minyak dan gas (migas). Peneliti Senior Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS), Edi Suprianto membenarkan bahwa kelapa sawit telah memberikan banyak manfaat baik untuk negara ataupun masyarakat. Terbukti, dari total luas perkebunan
Jas merah atau jangan melupakan sejarah itulah yang dikatakan oleh Presiden Pertama Republik Indonesia, Ir Soekarno. Artinya berkembangnya riset kelapa sawit saat ini janganlah lupa bagaimana masuknya pertama kali. Memang Indonesia saat ini telah menjadi produsen terbesar crude palm oil (CPO) tapi semua itu bukanlah bisa dilakukan dengan instant. Semuanya membutuhkan proses, besarnya produksi CPO
Dahulu mengenal pertanian adalah budidaya bercocok tanam, tapi saat ini pertanian tidak sekedar berbudidaya tapi bagaimana bisa menjadikan nilai tambah dari suatu produk pertanian atau disebut dengan agribisnis. Bungaran Saragih, Menteri Pertanian perode 2000-2004 menjelaskan bahwa pembangunan sistem dan usaha agribisnis haruslah berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan, dan terdesentralisasi. Namun usaha agribisnis tetaplah harus mulai dari
Suatu komoditas akan terus berkembang jika didukung oleh suatu riset, satu diantaranya yaitu Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) yang tahun 2016 ini sudah 100 tahun melakukan riset. Hasril Hasan Siregar, Direktur PPKS membenarkan bahwa suatu tanaman akan tumbuh dan berkembang dengan baik jika didukung oleh bahan tanam yang juga baik yaitu benih. Maka tidaklah heran
Lahan Perkebunan kelapa sawit Indonesia berasal dari sumber yang diperbolehkan oleh peraturan perundang–undangan yang berlaku, tapi ketentuan dari Indonesia Palm Oil Pledge (IPOP) berbeda dengan ketentuan perundangan-undangan di Indonesia. Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Gamal Nasir menyayangkan dengan adanya kesepakan IPOP yang bertolak belakang dengan perundang–undangan yang berlaku. Sebab pemerintah sudah membuat regulasi antara lain
Kementerian Perdagangan (Kemendag) kembali memberlakukan Bea Keluar (BK) untuk ekspor produk minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) sebesar USD 3 per ton. Pengenaan BK ini didasarkan pada harga CPO di pasar global yang mulai melewati batas yang ditetapkan pemerintah untuk menggenakan BK. Periode Mei 2016, Kemendag menetapkan harga referensi produk CPO sebesar USD
Melihat adanya sebuah gerakan mengarah kartelisasi maka Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan mengenakan denda sebesar Rp750 miliar kepada anggota Indonesian Palm Oil Pledge (IPOP). Ketua KPPU Syarkawi Rauf membenarkan bahwa pihaknya akan mengenakan denda kepada seluruh anggota IPOP sebesar Rp 125 miliar. Dari angka tersebut sebesar Rp 25 miliar untuk denda administratif dan sanksi
Harus diakui bahwa Lembaga Swadaya Masyarkat (LSM) atau Non Goverment yang pro asing terus memberikan isu-isu negatif terhadap komoditas kelapa sawit untuk itu pelaku dan pemerintah dihimbau jangan termakan oleh isu LSM. Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti mengakui bahwa berkembang pesatnya bisnis perkebunan kelapa sawit di Indonesia, termasuk di Provinsi Bengkulu. Menjadi musuh bersama bagi Lembaga
Ekspor minyak sawit (crude palm oil/CPO) Indonesia pada Maret 2016 turun 24 % atau sebesar 1,74 ton dibandingkan bulan lalu sebesar 2,29 juta ton. Penurunan ekspor yang cukup signifikan selain adanya pengurangan pasokan ke luar negeri juga untuk menjaga kestabilan stok minyak sawit di dalam negeri karena tren penurunan produksi terus berlanjut. Direktur Eksekutif Gabungan
Semakin berkembangnya industri kelapa sawit maka semakin kencang Lembaga Swadaya (LSM) yang melakukan black campaign tidak mendasar. Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Togar Sitanggang mempertanyankan sikap LSM yang tidak mendasar dalam memojokan industri kelapa sawit. melihat hal tersebut maka pemerintah harus segera mengambil tindakan terhadap LSM-LSM tersebut mengingat industri kelapa sawit justru
Tebu transgenik tahan kekeringan yang merupakan hasil kerjasama antara PTPN XI dengan Universitas Jember saat ini sudah memasuki tahap akhir sebelum dilepas. “Uji pangan dan uji keamanan lingkungan sudah selesai dan dinyatakan aman. Sedang uji pakan masih menunggu Pedoman Pengkajian Keamaman Pakan disahkan oleh Menteri Pertanian,” kata Bambang Purwantara, Ketua Umum Perhimpunan Bioteknologi Pertanian Indonesia.
Arahan Presiden Jokowi agar diberlakukan moratorium sawit dan tambang segera ditindaklanjuti oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Salah satunya adalah pertemuan dengan Wali Nanggroe Aceh dan Gubernur Aceh soal Ekosistem Leuser. Menurut Menteri KLH, Siti Nurbaya, dalam kaitannya dengan perubahan iklim, kawasan strategis seperti Kawasan Ekosistem Leuser perlu dikelola dengan memperhatikan berbagai perspektif, mulai dari
