JAKARTA, Perkebunannews.com – Pemerintah menunda pemberlakuan pungutan ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya hingga 1 Januari 2020. Rencananya pemberlakuan pungutan ekspor akan diberlakukan mulai 1 Oktober 2019. “Berlaku efektif per 1 Januari itu seiring dengan efektifnya pelaksanaan mandatori B30,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution seusai rapat di Jakarta, Selasa (24/9). Rapat dihadiri
JAKARTA, Perkebunannews.com – Sistem beli putus untuk tebu atau Sistem Pembelian Tebu (SPT) yang kini diterapkan pemerintah diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan kualitas tebu yang dihasilkan rakyat. Karena sistem SPT menguntungkan petani. Direktur Tanaman Semusim dan Rempah, Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, Agus Wahyudi mengatakan, kebijakan SPT merupakan bagian dari kebijakan kemitraan antara petani dan
Jakarta, Perkebunannews.com – Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) terus berusaha mengimplementasikan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017. Salah satunya investasi pada sektor gula yang sudah ada 10 pabrik gula tambah dan 7 di antaranya sudah mulai berooerasi. Dalam kebijakan ini, pemerintah mengubah paradigma birokrasi, dari yang tadinya
JAKARTA, Perkebunannews.com – Kinerja ekspor minyak sawit dan produk turunannya (di luar biodiesel dan oleochemical) hingga Juli 2019 cukup memuaskan. Total ekspor sampai dengan Juli lalu mencapai 17,76 juta ton. Volume ekspor minyak sawit dan produk turunannya tersebut mengalami kenaikan sekitar 16 persen dari bulan Juni. “Sementara di periode yang sama 2018 (year on year/yoy)
JAKARTA, Perkebunannews.com – Penggunaan aspal karet untuk jalan akan berdampak pada serapan dan harga karet petani. Kementerian Perindustrian pun terus mendorong penggunaan aspal karet seperti di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan sejak setahun lalu. Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, Direktorat Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian Edy Sutopo mengatakan, pihaknya terus mendorong industri berbasis karet, khususnya
JAKARTA, Perkebunannews.com – Pemerintah berkomitmen untuk segera meremajakan karet rakyat. Hal ini mengingat kondisi pertanaman karet sebagian sudah tidak produktif, karena usia lebih dari 25 tahun, produktivitas rendah, dan tanaman rusak. “Peremajaan ini merupakan salah satu strategi jangka panjang untuk menjaga produktivitas dan stabilitas harga karet, dan sekaligus sebagai tindak lanjut kesepakatan 3 negara International
JAKARTA, Perkebunannews.com – PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMART) melaporkan, kenaikan produksi tandan buah segar (TBS) 20 persen selama kuartal pertama tahun 2019 dibanding tahun lalu. Panen TBS sebesar 621 ribu ton TBS mengalami kenaikan terutama didukung kondisi cuaca yang baik. PT SMART juga mencatat kenaikan produksi minyak sawit (CPO) sebesar 21
Lada Putih Aceh Utara, NAD : 80.000 Belitung, Babel : 47.650 Tasikmalaya, Jabar : 49.000 Sanggau, Kalbar : 48.000 Kukar, Kaltim : 55.000 Pangkep, Sulsel : 80.000 Lada Hitam Aceh Utara, NAD : 45.000 Lampung Barat, Lampung : 32.350 Tasikmalaya, Jabar : 27.000 Alor, NTT : 110.000 Sanggau, Kalbar : 26.000 Kukar, Kaltim : 40.000
Kopi Arabika Aceh Tengah, NAD : 38.750 Lima Puluh Kota, Sumbar : 60.000 Kerinci, Jambi : 60.000 Trenggalek, Jatim : 27.000 Badung, Bali : 57.000 Lombok Timur, NTB : 99.500 Alor, NTT : 40.000 Bulukumba, Sulsel : 60.000 Kopi Robusta Pidie, NAD : 28.000 Tanah Datar, Sumbar : 24.600 Merangin, Jambi : 20.000 Lampung Utara,
Kakao Un-Fermented Aceh Timur, NAD : 19.900 Asahan, Sumut : 25.600 Tanah Datar, Sumbar : 25.000 Lampung Timur, Lampung : 24.500 Bandung, Jabar : 26.000 Gunung Kidul, DIY : 18.500 Trenggalek, Jatim : 24.500 Jembrana, Bali : 26.000 Ende, NTT : 21.650 Bulukumba, Sulsel : 21.500 Kakao Fermented: Aceh Utara, NAD : 27.000 Batu Bara,
JAKARTA, Perkebunannews.com – Pemerintah diminta meninjau kembali tarif Bea Masuk (BM) impor teh berkualitas rendah. Penerapan persyaratan non tariff barriers juga perlu dipertimbangkan. Hal ini guna upaya mendorong industri teh nasional. Hal tersebut dikatakan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani dalam diskusi kebijakan pembangunan industri teh indonesia berkelanjutan, di Jakarta, Rabu
Karet Lump Aceh Utara, NAD : 7.000 Asahan, Sumut : 5.300 Tanah Datar, Sumbar : 7.830 Tebo, Jambi : 8.300 Banyuasin, Sumsel : 6.150 Lampung Utara, Lampung : 7.470 Bandung, Jabar : 5.000 Sanggau, Kalbar : 6.460 Balangan, Kalsel : 7.000 Kukar, Kaltim : 7.500 Kapuas, Kalteng : 7.350 Sinjai, Sulsel ; 15.000 Sumber: Kementerian
