JAKARTA, Perkebunannews.com – Penggunaan aspal karet untuk jalan akan berdampak pada serapan dan harga karet petani. Kementerian Perindustrian pun terus mendorong penggunaan aspal karet seperti di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan sejak setahun lalu. Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, Direktorat Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian Edy Sutopo mengatakan, pihaknya terus mendorong industri berbasis karet, khususnya
Direktorat Jenderal Perkebunan mendapat amanat untuk mengakselerasi peningkatan daya saing komoditas perkebunan di pasar internasional melalui ekspor dan kegiatan promosi. Berkaitan dengan hal tersebut, komoditas unggulan perkebunan seperti Pala terus didorong untuk berkontribusi terhadap penerimaan negara dari ekspor. Dukungan Ditjebun dimulai dari hulu yaitu Program BUN 500 yaitu pembagian benih gratis sebanyak 100 juta batang
PPKS (Pusat Penelitian Kelapa Sawit) dalam waktu dekat ini akan meluncurkan hasil penelitian berupa pupuk yang ramah lingkungan dengan memanfaatkan mikroba. Penggunaan pupuk mikroba ini akan menekan penggunaan pupuk kimia sampai 30%. “Dalam jangka pendek dan menengah untuk sektor hulu kita menekankan penelitian untuk mencapai efisiensi produksi sehingga harga pokok produksi turun. Jadi meskipun harga
Bandung – Tidak ada yang tidak mungkin jika mau berusaha. Termasuk diantaranya untuk dapat menggerakkan sekto Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan melestarikan budaya melinting tembakau. Hal tersebut diungkapkan Nedi Sopian, pemilik Paperka kepada perkebunannews, di Bandung, Jawa Barat. Nama Paperka itu sendiri, menurut Nedi yaitu diambil dari nama paguyuban perokok kawung. “Jadi, saya
PT Riset Perkebunan Nusantara saat ini posisinya sudah resmi sebagai anak perusahaan BUMN PTPN 3 holding. Sekarang masalah aset belum tuntas tetapi sudah ada di Sekretariat Presiden untuk dibuat Peraturan Pemerintahnya, yaitu aset sebagai penambahan modal pemerintah di PTPN holding. Teguh Wahyudi, Direktur Utama PT Riset Perkebunan Nusantara menyatakan hal ini kepada Perkebunannews.com. Harapannya adalah
INSTIPER sebagai perguruan tinggi yang fokus pada penyediaan SDM di bidang perkebunan dan kehutanan kembali menerima mahasiswa baru untuk tahun akademik 2019/2020. Pada TA 2019/2020, INSTIPER menerima mahasiswa baru sebanyak 750 orang yang terdiri dari 629 orang laki-laki dan 121 orang perempuan. Dari 750 orang mahasiswa tersebut, 118 orang atau 16% merupakan mahasiswa baru penerima
Menteri Pertanian Amran Sulaiman minta siapapun nanti yang menjadi menteri pertanian pada kabinet 2019-2024 mendatang, melanjutkan program B-100. “Program B-100 Kementerian Pertanian adalah menggunakan biodiesel 100% yang berasal dari CPO untuk 50 mobil dinas. Saat ini sudah menempuh jarak 20.000 km dan sama sekali tidak ada masalah pada kendaraan,” kata Amran ketika membuka rapat koodinasi
FMC saat ini sedang menyiapkan fungisida untuk mengendalikan ganoderma. Menurut Askif Pasaribu. ASEAN R & D Manager FMC, produk pengendali ganoderma ini masuk ke FMC sebagai hasil akuisisi perusahaan lain. Saat ini masih dalam tahap pengujian di Malaysia. Di Malaysia tahun depan diharapkan sudah bisa didaftarkan sebagai pengendali ganoderma sedang di Indonesia 2 tahun lagi.
Depok – Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Badan Karantina Pertanian telah menyiapkan 5 jurus atau strategi untuk mendongkrak ekspor produk pertanian. Melalui 5 Jurus tersebut diharap dapat meningkatkan volume dan nilai ekspor. Hal tersebut mengemuka dalam Diskusi Forum Wartawan Pertanian (FORWATAN) dengan menggandeng Kementerian Pertanian, di Depok, Jawa Barat. Dalam diskusi tersebut, Kepala Badan Karantina Pertanian,
PEKANBARU, Perkebunannews.com – Polda Riau tetapkan satu perusahaan perkebunan kelapa sawit sebagai tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Riau. Penetapan itu setelah dilakukan penyelidikan oleh penyidik Polres Pelalawan dan didukung Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Riau. “Polda Riau telah menetapkan tersangka PT SSS, perusahaan kebun sawit, yang berlokasi di wilayah Kabupaten
JAKARTA, Perkebunannews.com – Pemerintah diharapkan segera mengeluarkan peraturan teknis pelaksanaan untuk mendukung Instruksi Presiden No. 8/2018 tentang moratorium izin baru perkebunan kelapa sawit, yang selama ini dianggap multi interpretasi. Adanya peraturan teknis pelaksanaan diharapkan dapat memberi kepastian hukum bagi para pelaku industri kelapa sawit nasional. Praktisi hukum perkebunan dari Dentons HPRP Maurice Situmorang menilai, moratorium
Jakarta – Berbagai tuduhan terus dilontarkan terhadap minyak emas atau komoditas kelapa sawit. Menanggapi hal tersebut maka pelaku usaha harus membuktikannya bahwa tuduhan-tuduhan tersebut tidaklah benar, salah satunya dengan pola sustainability seperti sertifikat Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). Hal tersebut mengemuka dalam acara FGD Sawit Berkelanjutan: Diskusi Sawit Bagi Negeri Vol 3 dengan tema “Peluang
