Bogor – Pemerintah perlu bersikap tegas terhadap kelompok Lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan Kementerian yang dengan sengaja menghembuskan isu sawit sebagai penyebab kerusakan hutan primer dan deforestasi. Pendapat itu mengemuka dalam Forum Discussion Group (FGD) bertema “Sawit dan Deforestasi Hutan Tropika” di, Bogor. “Terbukti, selama ini penanaman sawit di Indonesia memanfaatkan lahan hak Guna Usaha
Agar sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) bias berjalan lebih cepat maka yang diperlukan adalan Instruksi Presiden (Inpres) atau percepatan bukanlah Peraturan Presiden (Perpres) untuk penguatan. Hal tersebut diungkapkan oleh Gamal Nasir Sekjen Gabungan Asosiasi Petani Perkebunan Indonesia (GAPPERINDO) dalam acara International Conference and Expo – Indonesia Sustainable Palm Oil (ICE-ISPO) di Jakarta. Artinya, menurut
Guna mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil, armada penerbangan komersial bersama Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) tengah melakukan riset terhadap minyak kelapas sawit (Crude Palm Oil/CPO) sebagai bahan dasar avtur. Hal ini juga sekaligus meningkatkan penyerapan minyak kelapa sawit dalam negeri. Kerjasama tersebut dikukuhkan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Ketua Umum Gapki Joko Supriyono dengan
Dari potensi yang ada, jika semua pihak memberi perhatian penuh pada sub sektor perkebunan mestinya mampu menghasilkan sebanyak Rp 1.000 triliun. Dalam kondisi yang belum terurus secara maksimal saja, 15 komoditas perkebunan menghasilkan devisa sekitar Rp 471,3 trilium pada 2017. Dari segi ekspor, perkebunan menjadi pemimpin ekspor. Pada 2017, dari 33,5 miliar USD ekspor pada
Pertanian itu bukan hanya padi jagung dan kedelai (pajale), disana ada hortikultura, perkebunan dan lainnya yang masih bias dikembangkan. Sekalipun ingin mengembangkan pajale kembangkan juga hilirnya jangan terpaku pada hulunya saja. Hal tersebut diungkapkan oleh Hendri Saparini,pengamat ekonomi dalam Diskusi Bulanan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) yang bertajuk “Update Perekonomian Indonesia” di Jakarta. Artinya, Hendri
ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil) tidak butuh penguatan dan struktur organisasinya yang berubah. Saat ini yang paling penting adalah percepatan ISPO sehingga 100% CPO yang dihasilkan sudah bersertifikat ISPO. Gamal Nasir, Sekjen Gabungan Asosiasi Petani Perkebunan Indonesia (GAPPERINDO) menyatakan hal ini. “Jadi yang diperlukan bukan Peraturan Presiden soal hal-hal teknis ISPO serta perubahan struktur organisasinya.
Aceh Utara, NAD : 7.200 Asahan, Sumut : 5.500 Tanah Datar : 6.675 Kampar, Riau : 7.190 Banyuasin, Sumsel : 8.350 Lampung Timur : 6.525 Garut, Jabar : 6.900 Kapuas, Kalteng : 8.050 Banjar, Kalsel : 6.900 Sinjai, Sulsel : 12.000 Sumber : Kementerian Pertanian Red : Harga dalam rupiah per kilogram
Penguatan sistem Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) membutuhkan konsolidasi antar pelaku usaha, petani, dan pemerintah. Hal tersebut penting agar implementasi ISPO dapat berjalan baik di lapangan serta mendorong peningkatan daya saing industri sawit di pasar global. Deputi Koordinasi Bidang Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Musdalifah Machmud mengungkapkan draft peraturan presiden (Perpres)
Memang dari total lahan tertanam sebanyak 90.288 hektar sekitar 60 ribu hektar-nya dan 5 pabrik kelapa sawit (PKS) sudah tersertifikasi Indonesia Ssutaoinable Palm Oil (ISPO), dan target 2 tahun lagi seluruh kebun sudah terserifikasi ISPO. Hal tersebut diungkapkan oleh Timotheus Arifin.C, Chief Operating Officer (COO) PT Dharma Satya Nusantara Tbk (DSNG), dalam Rapat Umum Pemegang
Swasembada gula sampai sekarang masih belum bisa dipenuhi, jangankan swasembada penuh yaitu rumah tangga dan industri, khusus untuk rumah tangga saja belum bisa. Dan hal ini akan terus berlanjut dan tidak akan selesai selama impor raw sugar untuk gula rafinasi masih berjalan. Selama kebijakan mengimpor raw sugar dilakukan maka masalah gula tidak akan akan selesai.
Pemda diminta fokus pada komoditi perkebunan di daerah masing-masing. Komoditi itu didorong dan dikembangkan menjadi unggulan. Contohnya Sulawesi Tengah fokus pada kakao, kelapa dan cengkeh. Dirjen Perkebunan, Bambang, menyatakan hal ini disela-sela mendampingi kunjungan Komisi IV DPR-RI ke Sulawesi Tengah. “Kita siap dukung daerah yang ingin fokus pada perkebunan, tetapi daerah juga harus menerima program
Selama menjabat, Menteri Pertanian Amran Sulaiman sudah mederegulasi semua aturan yang mengambat investasi dan ekSpor. “Kita sudah menderegulasi 141 aturan dan sekarang ada 50 lagi yang akan selesai. Total nanti ada 200 deregulasi aturan yang menghambat . Ada 15 regulasi dan setelah dideregulasi tinggal 1, “ kata Amran seusai pelantikan pejabat eselon 1 Kementan. Hasilnya
