Banyaknya perusahaan yang areal HGU-nya masuk ke dalam areal kawasan yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) yang baru, untuk itu diperlukan harmonisasi peraturan baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebab RTRWP itu diluar kewenangan Kementerian Pertanian. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Komisi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO), Dedi Junaedi kepada perkebunannews.com. Menanggapi
Harga TBS Provinsi Riau Periode 18 – 24 April 2018 Indeks K : 91,87 % Harga CPO :Rp. 7.954,92 Harga Kernel : Rp. 6.072,53 Umur 3 tahun : Rp 1.347,99 Umur 4 tahun : Rp 1.504,91 Umur 5 tahun : Rp 1.610,21 Umur 6 tahun : Rp 1.657,91 Umur 7 tahun : Rp 1.721,09 Umur
Sebagai sentra tebu utama, Jawa Timur memiliki berbagai macam varietas tebu unggul. Dua varietas hasil persilangan Pusat Penelitian Pengembangan Gula Indonesia (P3GI) ini merupakan varietas tebu unggul teranyar. Verietas PSBK 061, misalnya, bobot tebu yang dihasilkan mencapai 1.566 kuintal (ku) per hektar (Ha) dan hablur 181,4 ku/Ha. Sedangkan varietas PSBK 051 bobot tebunya mencapai 1.478
Sebagai daerah penghasil sagu, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau, ternyata menyimpan varietas sagu unggul. Salah satunya sagu tidak berduri. Masyarakat setempat menyebutnya sagu Bemban dengan produktivitas tinggi. Sejak lama sagu tumbuh dan menyebar di Kecamatan Gaung Anak Serka (GAS) dan Kecamatan Mandah. Sagu Bemban yang paling dominan diolah masyarakat Inhil. Hasil eksplorasi Balai Penelitian Palma,
Depok – Kopi bukan lagi sebagai minuman penyegar, tapi sudah menjadi gaya hidup, atas dasar itulah maka peningkatan produksi melalui peningkatan produktivitas menjadi bagian yang penting jika tidak ingin tahun 2026 darurat kopi. Hal tersebut diungkapkan oleh Dedi Junadi, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan (PPHP), Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian, dalam acara Coffein Town 2018,
Kakao Un-Fermented Aceh Tamiang, NAD : 19.100 Tanah Datar, Sumbar : 26.325 Lampung Timur, Lampung : 25.300 Sukabumi, Jabar : 19.000 Kulon Progo, DIY : 18.000 Trenggalek, Jatim : 19.700 Jembrana, Bali : 20.500 Lombok Timur, NTB : 19.450 Luwu, Sulsel : 20.000 Mamuju Tengah, Sulbar : 29.000 Kolaka, Sultra : 19.700 Kakao Fermented: Aceh
Bogor – Pemerintah perlu bersikap tegas terhadap kelompok Lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan Kementerian yang dengan sengaja menghembuskan isu sawit sebagai penyebab kerusakan hutan primer dan deforestasi. Pendapat itu mengemuka dalam Forum Discussion Group (FGD) bertema “Sawit dan Deforestasi Hutan Tropika” di, Bogor. “Terbukti, selama ini penanaman sawit di Indonesia memanfaatkan lahan hak Guna Usaha
Agar sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) bias berjalan lebih cepat maka yang diperlukan adalan Instruksi Presiden (Inpres) atau percepatan bukanlah Peraturan Presiden (Perpres) untuk penguatan. Hal tersebut diungkapkan oleh Gamal Nasir Sekjen Gabungan Asosiasi Petani Perkebunan Indonesia (GAPPERINDO) dalam acara International Conference and Expo – Indonesia Sustainable Palm Oil (ICE-ISPO) di Jakarta. Artinya, menurut
Guna mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil, armada penerbangan komersial bersama Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) tengah melakukan riset terhadap minyak kelapas sawit (Crude Palm Oil/CPO) sebagai bahan dasar avtur. Hal ini juga sekaligus meningkatkan penyerapan minyak kelapa sawit dalam negeri. Kerjasama tersebut dikukuhkan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Ketua Umum Gapki Joko Supriyono dengan
Dari potensi yang ada, jika semua pihak memberi perhatian penuh pada sub sektor perkebunan mestinya mampu menghasilkan sebanyak Rp 1.000 triliun. Dalam kondisi yang belum terurus secara maksimal saja, 15 komoditas perkebunan menghasilkan devisa sekitar Rp 471,3 trilium pada 2017. Dari segi ekspor, perkebunan menjadi pemimpin ekspor. Pada 2017, dari 33,5 miliar USD ekspor pada
Pertanian itu bukan hanya padi jagung dan kedelai (pajale), disana ada hortikultura, perkebunan dan lainnya yang masih bias dikembangkan. Sekalipun ingin mengembangkan pajale kembangkan juga hilirnya jangan terpaku pada hulunya saja. Hal tersebut diungkapkan oleh Hendri Saparini,pengamat ekonomi dalam Diskusi Bulanan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) yang bertajuk “Update Perekonomian Indonesia” di Jakarta. Artinya, Hendri
ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil) tidak butuh penguatan dan struktur organisasinya yang berubah. Saat ini yang paling penting adalah percepatan ISPO sehingga 100% CPO yang dihasilkan sudah bersertifikat ISPO. Gamal Nasir, Sekjen Gabungan Asosiasi Petani Perkebunan Indonesia (GAPPERINDO) menyatakan hal ini. “Jadi yang diperlukan bukan Peraturan Presiden soal hal-hal teknis ISPO serta perubahan struktur organisasinya.
