BOGOR – Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut yang tertuang dalam PP 71/2014 jo.PP 57/2016 masih menjadi regulasi yang menakutkan bagi investor. Padahal, pemerintah sedang bekerja keras mendorong masuknya investasi. Hal ini mengemuka dalam Seminar Nasional Refleksi Kebijakan Pengelolan Lahan Basah Indonesia yang diselenggarakan Himpunan Ilmu Tanah Indonesia (HITI) di Bogor. Peneliti
Stop pengkerdilan tanamn perkebunan. Ini karena tanaman perkebunan tidak hanya menyumbang pendapatan negara terbesar, tapi juga sebagai perekat. Benar, perkebunan memang sudah membuktikan diri sebagai penyumbang PDB Nasional terbesar tahun 2016 yang nilainya mencapai Rp 429 triliun. Angka tersebut didapat dari sektor perkebunan kelapa sawit, kopi, kakao, rempah-rempah dan lainnya. Bahkan tingginya pendapatan yang dihasilkan
Merauke – Moratorium kebun plasma sawit di Papua terus dikaji mendalam agar tidak merugikan masyarakat adat setempat. Hal ini terkait dengan banyaknya minat investor yang ingin memangun kebun plasma sawit untuk mensejahterakan masyarakat adat Papua. Isu deforestasi kerap menjadi kendala bagi investor. Hal tersebut terungkap dari hasil kunjungan kerja (kunker) Tim Dewan Pimpinan Daerah (DPD)
Berbagai cara terus dilakukan oleh Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) untuk terus mendorong peningktan produktivitas petani kelapa sawit. Diantaranya dengan mendorong program pemerintah melalui peremajaan, dan ini adalah bukti komitmen dari lembaga riset. “Harapan kami adalah pertama peremajaan ini harus menggunakan bibit unggul itu merupakan syarat utama utk peningkatan produktivitas. Kedua, petani bisa melaksanakan praktek
Sebagai daerah sentra kelapa dalam, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau, menyimpan banyak varietas kelapa dengan produktivitas tinggi. Salah satunya kelapa Sri Gemilang yang baru disetujui dilepas. Sri gemilang bukan hanya menghasilkan kopra tinggi. Namun varietas baru ini juga menjadi satu-satunya kelapa yang memiliki habitat di lahan pasang surut. Bagi Kabupaten Inhil, kelapa menjadi salah satu
Beda dahulu, beda sekarang itulah PT Perkebunan Nusantara (PTPN) 3 stand alone yang laba bersihnya di tahun 2017 ini menembus angka Rp 1 triliun dengan produktivitas tandan buah segar (TBS)-nya mencapai 24 ton per hektar per tahun. Efisiensi dan teknologi menjadi kunci sukses dalam memenangkan persaingan industrialisasi perkebunan. Sebab harus diakui dengan terus berkembangnya industrialisasi
Pemerintah yang dalam hal ini diwakili Menko Perekonomian dan pengusaha karet yang tergabung dalam GAPKINDO sepakat untuk menjalankan program peremajaan kebun karet rakyat. “Fokus utamanya adalah meningkatkan produktivitas perkebunan karet dan meningkatkan kesejahteraan petaninya,” kata Menko Perekonomian Darmin Nasution. Pemerintah sudah menyiapkan SOP peremajaan karet rakyat yang meliputi ketersediaan bibit unggul bersertifikat, mekanisme land clearing,
Pemerintah berharap banyak terhadap Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei Sumatera Utara dalam menggaet investor. “PTPN III saya minta menempatkan orang-orang yang berkompeten dalam pemasaran di Badan Usaha dan Pengelola KEK Sei Mangkei. Cari orang yang berani menjalin kerjasama dengan instansi dan perusahaan luar negeri, “ katanya. Tahun depan KEK Sei Mangkei harus bergerak dalam
Sedang Berdagai – Sertifikasi lahan tidak hanya sebagai bukti kepemilikan lahan melainkan juga sebagai salah satu syarat untuk mengajukan peremajaan atau replanting kelapa sawit, untuk itu sertifikasi lahan menjadi harga mati. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator (Menko) Perkenonomian, Darmin Nasution dalam acara peresmian Program Peremajaan Sawit Rakyat Tahap 2 di Kabupaten Sedang Berdagai, Provinsi
Sedang Berdagai – Sawit merupakan emas hijau dan Indonesia merupakan produsen terbesar dunia. “Produsen terbesar artinya kita memasok kebutuhan baku sabun, kosmetik, minyak goreng dan lain-lain. Produsen terbesar juga harus terdepan dalam pengelolaan,” kata Presiden Jokowi pada peresmian Program Peremajaan Sawit Rakyat Tahap 2 di Sedang Berdagai, Sumatera Utara. Dalam pengelolaan selama ini Indonesia lemah
APKASINDO (Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia) mengapresiasi Presiden Jokowi karena akhir tahun 2017 ini memberikan perhatian serius pada kelapa sawit ditengah semakin gencarnya serangan pihak luar. Masalahnya banyak regulasi yang dibuat pemerintah baik berupa UU,Perpres, Permen, SE namun belum menyentuh subtansi untuk pengembangan kelapa sawit nasional terutama petani kelapa sawit rakyat. “Hampir dapat dikatakan pemerintah
Total penyaluran biodiesel yang didukung dana sawit tahun 2016 sebesar 2,49 juta kilo liter atau 98% dari target penyaluran sebesar 2,53 juta KL dengan total dana tersalurkan Rp8,18 triliun. Sedang tahun 2017 sampai November 1,79 juta KL atau 71% dari target sebesar 2,53 juta KL dengan dana tersalurkan Rp8,6 triliun. Rata-rata penyaluran tiap bulan 208
