Berita Terbaru

Tim Teh Indonesia Harus Adakan Pertemuan Terkait Anthrakuinon

Terkait diberlakukannya ambang batas anthrakuinon sebesar 0,02 ppm pada komoditi teh, Konsultan E-commerce dari Brussel, Belgia Maurits Bruggink menyarankan tim teh Indonesia mengadakan serangkaian pertamuan ke berbagai pihak di Belgia. Pertemuan itu guna menindaklanjuti usulan Indonesia yang meminta peninjauan ulang aturan anthrakuinon. Demikian hasil pertemuan Dewan Teh Indonesia (DTI dengan delegasi konsultan dari Brussel, Belgia

Bioplastik Sawit Pengganti Plastik Kotor

Dari kebun sawit Indonesia dapat dihasilkan bahan baku bioplastik yang lebih ramah lingkungan, mengganti plastik berbahan baku kimia minyak bumi yang tidak ramah lingkungan. Plastik merupakan bahan yang sangat luas dipakai dalam berbagai industri seperti industri kemasan, industri makanan dan minuman, industri otomotif, industri mainanan anak-anak, perabot dan peralatah rumah tangga hingga tas belanja. Kebutuhan

Produsen Teh Indonesia Minta Uni Eropa Ubah Aturan Anthrakuinon

Produsen teh Indonesia meminta Uni Eropa mengubah aturan ambang batas anthrakuinon sebesar 0,02 ppm pada produk teh. Karena teh merupakan produk minuman bukan makanan. Akibat aturan itu ekspor teh ke Uni Eropa turun sebesar 43 persen. Hal tersebut mengemuka pada pertemuan Dewan Teh Indonesia (DTI dengan delegasi konsultan dari Brussel, Belgia Mr Maurits Bruggink di

PUSLITBANGBUN SIAPKAN VUB TEBU AMPHIBI

Aktivitas penelitian tidak boleh bertengger pada capaian atau besaran statistik semata, namun harus diikuti dengan signifikansinya terhadap sosial ekonomi masyarakat. Tantangan pertanian semakin berat karena permintaan meningkat seiring pertambahan jumlah penduduk sedang disisi lain terjadi perubahan iklim, ketersediaan lahan yang semakin terbatas dan degradasi lahan. Muhammad Syakir, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian menyatakan hal

Pupuk, Kunci Mengatasi Swasembada

Pupuk adalah faktor sangat penting dalam menunjang swasembada pangan, baik tebu, padi, ataupun lainnya. Ini karena peran pupuk bisa mencapai 20% dari total nilai keberhasilan usaha tani. Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional Winarno Tohir, berpendapat bahwa penyediaan pupuk bersubsidi oleh PT Pupuk Indonesia memberi andil besar dalam mensukseskan program swasembada pangan nasional. “Proporsi

Harga Pembelian TBS Provinsi Jambi 27 Juli 2017

1. Harga rata – rata “CPO” Rp 7.155.87 2. Harga rata – rata Inti Sawit Rp 5.151,42 3. Indeks ” K ” 89,25 % 4. Harga TBS menurut umur tanaman periode tanggal 28 Juli s.d 03 Agustus 2017 – Umur 03 Tahun Rp 1.282,81 – Umur 04 Tahun Rp 1.367,16 – Umur 05 Tahun Rp

Masyarkat Adat Merauke dan Boven Digul Minta LSM Tidak Menghasut

Bupati Merauke dan Bovel Digul serta para pemangku kepentingan meminta agar lembaga swadaya masyarakat (LSM) asing menghentikan kampanye negatif. LSM asing juga diminta tidak menghasut warga dalam usaha perkebunan sawit. Para pemangku kepentingan industri sawit Merauke dan Boven Digoel menyatukan sikapnya dalam pertemuan di Jakarta, Senin (24/7). Pertemuan tersebut membahas tantangan dan hambatan industri perkebunan

Asian Agri Mendukung Energi Hijau Terbarukan

Jambi – Asian Agri sebagai salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit terbesar di Indonesia meraih Penghargaan Lingkungan Hidup. Penghargaan Lingkungan Hidup ini untuk salah satu Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) milik Asian Agri yakni PLTBg PT. Dasa Anugrah Sejati (DAS) Kebun Taman Raja di Desa Lubuk Bernai Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi

KEIN INGIN INDUSTRIALISASI SAWIT BERNILAI EKONOMI TINGGI

KEIN (Komite Ekonomi dan Industri Nasional) minta supaya industrialisasi kelapa sawit dilakukan pada produk-produk bernilai ekonomi tinggi. “Saat ini industrialisasi kelapa sawit kita masih berkutat pada produk dengan nilai tambah tidak terlalu tinggi seperti minyak goreng dan biodiesel. Padahal dari pohon industri kelapa sawit ada yang bernilai tambah sangat tinggi yaitu vitamin A dan E,”

PP 57/2016 Menghantui Petani

Riau – Peraturan Pemerintah (PP) nomor 57 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sangat dipertanyakan, bahkan PP tersebut telah menghantui negeri ini dan menyiksa para penghuninya. Hal tersebut diungkapkan oleh Akademisi Fakultas Pertanian, Unversitas Riau (UNRI), M. Mardhiansyah, S.Hut., M.Sc kepada perkebunannews.com. Lebih lanjut,

Agustus Komisi ISPO Kembali Memberikan Sertifikasi

Kepedulian pelaku perkebunan kelapa sawit akan pentingnya menerapkan sustainable semakin besar, hal ini terlihat dengan terus bertambahnya sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). “Jadi bulan Agustus 2017 ini kemungkinan aka nada penyerahan sertifikat ISPO. Ini menjadi bukti komitmen bagi pelaku perkebunan kelapa sawit untuk menerapkan sustainable,” jelas Kepala Sekretariat Komisi ISPO Aziz Hidayat, kepada perkebunannews.com.

Asing Butuh CPO Tapi Malu

Banyaknya produk turunan serta efisiensi dari minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO), maka pada dasarnya negara asing membutuhkannya tapi pura-pura tidak membutuhkannya. Hal tersebut diungkapkan oleh Gubernur Kalimantan Utara, Irianto Lambrie, dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Institut Penelitian Inovasi Bumi (INOBU). Dalam diskusi tersebut turut hadir Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kaltim Riza