Industri kelapa sawit akhir-akhir ini terus diserang dengan banyak kampanye negatif dan isu-isu yang perlu diatasi. Diantaranya adalah anti dumping biodiesel sawit oleh Amerika Serikat dan resolusi sawit parlemen Eropa yang berkaitan dengan deforestasi dan pekerja anak. “Isu seperti ini mustahil diatasi oleh BPDPS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) sendiri, harus didukung seluruh pemangku
Berbagai cara terus dilakukan untuk mengurangi ketergantungan impor sapi, salah satunya dengan melakukan integrasi sawit – sapi, seperti yang dilakukan oleh PT Asrta Agro Lestari (AAL), Tbk, di Kalimantan Tengah. Perkebunan kelapa sawit tidak hanya memberikan devisa bagi negara tapi juga bisa dimaksimalkan untuk menambah populasi sapi didalam negeri. Sebab, tidak ada yang tidak mungkin
Tidak ada yang tidak mungkin jika mau berusaha termasuk menuju swasembada gula (konsumsi) di tahun 2019 dengan target produksi 3 juta ton. Hal tersebut mengemukan saat Diskusi Nasional Gula oleh Media Perkebunan dengan tema “Mampukah Gula Indonesia Berdaya Saing,” di Jakarta. “Jadi kita menargetkan dalam road map di tahun 2019 swasembada gula konsumsi, produksi gula
Benar, Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ada saat ini yang tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 jo. 13 tahun 2015 jo. Nomor 9 tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, belum dapat mengakomodir seluruh jenis usaha di sektor perkebunan. Hal itulah mengapa peremajaan menggunakan pembiayaan KUR bisa dibilang belum ada. Atas
MADIUN – Setelah pertemuan selalu ada perpisahan, idiom tersebut tampak begitu dirasakan oleh siswa-siswi kelas XII SMK Gula Rajawali kala menghadiri Pengukuhan Lulusan SMK Gula Rajawali Tahun 2017, Selasa, 9 Mei 2017. Riak-riak haru bercampur bangga terpancar dari segenap pengajar, orang tua, dana dikkelas yang turut mengiringi pelepasan angkatan pertama SMK Gula satu-satunya di Indonesia
Haryono S, sebagai Ketua Komisi Teknis bidang Pangan dan Pertanian Dewan Riset Nasional minta siapapun pejabat yang berwenang terhadap status PT Riset Perkebunan Nusantara untuk segera menyelesaikannya. “Saya titip keberadaan PT RPN yang membawahi Pusat Penelitian Kelapa Sawit, Pusat Penelitian Karet, Pusat Penelitian Kopi dan Kakao, Pusat Penelitian Teh dan Kina, Pusat Penelitian Perkebunan Gula
Perusahaan induk atau holding Perkebunan Nusantara PT Perkebunan Nusantara lll (PTPN) tahun ini terus fokus dalam meningkatkan produktvitas dan efisiensi. Hal ini supaya tercapai harga produksi yang efisien dan konsisten. Jika terjadi penurunan harga komoditi tidak akan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Menurut Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN lll Dasuki Amsir, holding Perkebunan perlu
Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) mengaku keberatan dengan adanya pajak pertambahan nilai (PPN) Gula Petani sebesar 10 persen, sebab masih ada bebetapa permasalahan gula yang harus dibenahi. Hal tersebut diungkapkannya saat mendatangani Kantor Kementerian Keuangan, Rabu (31/5/17) yang dipimpin oleh Arum Sabil selaku Ketua Dewan Pembina APTRI. Dalam pertemuan tersebut, Arum juga mengatakan memang
Sangat disayangkan bila pemerintah kurang memerhatikan penangkar perkebunan, padahal penangkar salah satu komponen dalam sub sektor perkebunan yang tidak dapat diindahkan terkait ketersediaan bahan tanam unggul. Melihat hal tersebut maka dibentuklah Asosiasi Penangkar Perkebunan Indonesia (APPI). Sebab harus diakui bahwa saat ini pemerintah kurang memperhatikan para penangkar perkebunan. Disisi lain, penangkar adalah pihak yang paling
PTPN XI yang mendapat dana Penyertaan Modal Negara Rp1,6 triliun saat ini sedang melakukan revitalisasi PG. “Dana ini kita gunakan seoptimal mungkin untuk revitalisasi PG, “ kata Moh Cholidi, Direktur Utama PTPN XI. “Harap diingat pabrik yang bagus bukan segala-galanya. Di Jatim ada PG baru dengan mesin yang modern, ternyata rendemennya rendah. Artinya PG yang
Merespon berbagai program pengembangan yang akhirnya tidak berjalan dengan baik karena aspek perbenihan dan banyaknya masalah terkait mutu benih di kegiatan sebelumnya maka Ditjebun melakukan sebuah perubahan kebijakan perbenihan. Dimana kegiatan perluasan dan peremajaan pada setiap daerah harus didasarkan pada ketersediaan benih. Demikian ditegaskan Direktur Jenderal Perkebunan. Ir Bambang, MM dalam arahnya pada Rapat Koordinasi
Tahun 2018 ditetapkan sebagai tahun perbenihan oleh Menteri Pertanian. Anggaran sebesar Rp2,1 triliun akan digelontorkan untuk aktivitas perbenihan ini. Menteri Pertanian, Amran Sulaiman menyatakan hal ini pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian Nasional tahun 2017. “Tahun-tahun lalu kita fokus pada tanaman pangan yaitu padi dan jagung. Kita melakukan bagi-bagi benih dan ternyata sekarang kita tidak impor.
