Berita Terbaru

Membangun Kemitraan yang Berhasil adalah Investasi

Pemerintah melalui perundang-undangan yang berlaku mewajibkan perusahaan pemilik Izin Usaha Perkebunan (IUP) untuk membangun kebun masyarakat paling sedikit 20 persen dari luas intinya dan melaksanakan CSR (corporate social responsibility). Namun hal tersebut tidak serta merta menghindarkan perusahaan dari pergesekan sosial dengan masyarakat sekitar. Mengapa demikian? Arie Malangjudo, pakar perkebunan, menilai pengembangan kemitraan adalah upaya membangun

Sejak Kapan Kemenkes Mengurusi Pertanian?

Mengapa Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengurusi soal pertanian? Padahal petani tembakau berhak memilih dan menanam komoditas sesuai dengan kondisi topografi di daerah mana petani tinggal.Sebab petani dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. “Jadi, jangan paksa petani tembakau untuk beralih ke tanaman lain. Sebab petani mempunyai hak terhadapkomoditas apa yang akan ditanamnya,”

Industri Plastik dan Karet Hilir di Indonesia Masih Prospek

Prospek industri plastik dan karet hilir di Indonesia cukup potensial untuk dikembangkan karenamerupakan sektor vital dengan ruang lingkup hulu, antara, hingga hilir yang dibutuhkan banyak industri lain dan memiliki variasi produk beragam. ”Potensi pengembangan industri ini terlihat dari konsumsi yang tinggi dan aplikasi yang luas untuk sektor industri lain seperti industri kemasan untuk makanan dan

Kebun Sawit Pilihan Paling Sustainable dalam Pemanfaatan Lahan Gambut

Daripada Badan Restorasi Gambut (BRG) capek dan menghamburkan uang negara untuk mencari investor asing untuk pengembangan sorgum, nenas, sagu di lahan gambut, lebih baik fokus membantu masyarakat kebun sawit gambut untuk memperbaiki tatakelola kebun sawit gambut agar makin sustainable. Akhir-akhir ini, Badan Restorasi Gambut (BRG) maupun dari LSM menyampaikan wacana berbagai alternatif pemanfaatan lahan gambut

Daerah Menyambut Pimpinan Perkebunan yang Baru

Direktur Jenderal Perkebunan (Dirjen), Kementerian Pertanian, Bambang, telah dilantik (20/9/16) oleh Menteri Pertanian pada hari Selasa yang lalu. Artinya secara sah Bambang menahkodani komoditas perkebunan nasional. Ternyata hal tersebut direspon positif oleh daerah khususnya wilayah sentra perkebunan. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, Edi Yanto, menyambut baik kehadiran Dirjen yang baru. “Kami dari pemerintah daerah lampung

Harga TBS Provinsi Sumut September 2016

Harga CPO : Rp 8.827,48 Harga Kernel : Rp 7.830,00 Indeks “K” : 85,65%, Menurut umur tanaman: – Umur 3 tahun : Rp 1.569,25 – Umur 4 tahun : Rp 1.718, 81 – Umur 5 tahun : Rp 1.822, 26 – Umur 6 tahun : Rp 1.873,70 – Umur 7 tahun : Rp 1.890,09 –

Drama Permainan Rente Impor Gula

Allah telah membuka drama permainan impor di negeri ini. Melalui seorang Irman Gusman yang notabene Ketua DPD RI, kita diperlihatkan betapa hebatnya sepak terjang para pemburu rente. Irman Gusman terjerat kasus dugaan suap pengurusan kuota impor gula, yang diberikan Bulog kepada CV SB tahun 2016 untuk provinsi Sumatera Barat, tak lain adalah ujungnya. Tapi ada

SMART Mendukung 100 Persen ISPO

Melihat pentingnya perkebunan yang sustainable maka PT Sinarmas Agro Resources and Technology (SMART) Tbk, mendukung 100 persen prinsip dan kriteria yang ada didalam serttifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). “Kami dukung ISPO dan ingin menunjukkan bahwa perusahaan beserta pemasok bisa sustainable dalam rangka implementasi ISPO,” kata Presiden Direktur PT SMART Tbk dalam acara Forum Seed

Sime Darby Plantation Luncurkan Piagam Pertanian Bertanggung Jawab

Sime Darby Plantation, produsen terbesar di dunia minyak sawit berkelanjutan bersertifikat, meluncurkan Piagam Pertanian Bertanggung Jawab atau Responsible Agriculture Charter (RAC), Rabu (21/9) di Kuala Lumpur, Malaysia. Piagam ini untuk meningkatkan praktik pertanian yang lebih lanjut melalui pembangunan pertanian yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Piagam tersebut menguraikan aspirasi sekaligus komitmen Sime Darby Plantation untuk perbaikan

Tax Amnesty Solusi bagi Pengusaha dan Petani Sawit yang Pajaknya Tidak Benar

Mereka tidak perlu lagi menghitung tiap tahun saya bayarnya kurang berapa. Tinggal deklarasikan saja harta yang belum dilaporkan bayar tebusan sudah selesai. Tidak akan ada pertanyaan macam-macam Kepada pengusaha kelapa sawit menegah kecil atau petani kelapa sawit yang penghasilannya diatas Rp4,5 juta/bulan dan selama ini tidak membayar pajak dengan benar, amnesty pajak ini merupakan solusi.

Tindak Tegas Pelaku Kejahatan Perkebunan

“Kejahatan terjadi bukan saja karena niat si pelaku tapi karena ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah,” kata Bang Napi. Ternyata, kalimat tersebut bukan hanya berlaku pada tidak hanya di kota saja, tapi juga berlaku pada komoditas perkebunan. Kepala Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam), Komjen Pol Drs Putut Eko Bayuseno, SH mengakui bahwa saat ini tindak kejahatan tidak

Dirjen Perkebunan Baru Siap Melanjutkan Program Pro Rakyat

Harus diakui bahwa perkebunan telah menyumbang pendapatan negara tapi juga harus diakui juga bahwa lahan perkebunan 80 persen dikuasai oleh masyarakat atau petani mandiri. Atas dasar itulah maka pihaknya akan membenahi perkebunan rakyat diantaranya meningkatkan produktivitas. “Jadi kita mendukung program Menteri Pertanian yaitu pertanian pro rakyat, sehingga dalam hal ini yang akan kita lakukan yaitu