Anjloknya harga lelang gula petani tebu rakyat (PTR) ditengah masa panen raya tebu yang kemudian diperparah dengan anjloknya tingkat rendemen tebu rakyat akibat iklim basah, tidak hanya mengancam kehidupan petani tebu, namun juga keberlangsungan budidaya tanaman tebu dan industri gula nasional. “Ibarat peribahasa ‘sudah jatuh, tertimpa tangga’ itulah gambaran nasib petani tebu saat ini,” kata
Gapperindo akan mengajukan judicial review Undang-undang Pemerintah Daerah karena menghilangkan dinas perkebunan di satuan kerja pemerintah daerah. Tidak dicantumkannya dinas perkebunan sebagai satuan kerja di pemerintahan daerah, Gabungan Asosiasi Petani Perkebunan Indonesia (Gapperindo) akan mengajukan permohonan judicial review atau uji materil Undang-Undang Pemerintah Daerah ke Mahkamah Konstitusi. Karena sektor perkebunan sangat berperan besar dalam menyumbang
Semakin besar tuduhan asing terhadap industrialisasi kelapa sawit maka sudah waktunya industri kelapa sawit diperkuat, satu diantaranya dengan memperkuat standar sustainable yang berlaku di Tanah Air ini yaitu Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). Sudah bukan rahasia lagi bahwa pihak asing mencoba untuk menghilangkan kelapa sawit di Tanah Air ini, satu diantaranya melalui standar-standar sustainable menurut
Asosiasi Petani Kelapa sawit Indonesia (Apkasindo) dan Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat –Transmigrasi (Aspekpir Trans) – Riau memberikan penghargaan kepada Dirjen Perkebunan Gamal Nasir sebagai Tokoh Petani Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia. Penghargaan diberikan oleh Ketua Apkasindo, Anizar Simanjuntak dan Ketua Aspekpir Tras- Riau, Setiyono dalam acara Seminar Nasional Kiat Sukses Replanting Kelapa
Petani selalu disalahkan jika terjadi penurunan produksi apalagi jika terjadi pengalihan tanaman, padahal petani hanya menanam berdasarkan kondisi harga yang dirasa menguntungkan baginya. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, Fakhrurrozi membenakan bahwa sebenarnya pola pikir petani itu simple. Petani akan melihat harga atau permintaan pasar yang saat ini sedang tinggi, artinya petani akan menanam apa
Keberhasilan BPDKS tidak relevan diukur dari naik turunnya harga CPO karena lembaga tersebut bukan lembaga penyangga harga CPO. Ukuran keberhasilannya diukur dengan apa yang menjadi amanah Undang-Undang No.39/2014 tentang Perkebunan kepadanya. Pada bulan Juli 2016 ini, Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit (BPDKS) atau sering disebut Dana Sawit telah genap satu tahun. Itu berarti juga pungutan
Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit, Bayu Krisnamurthi mengusulkan visi sawit 2045. Alasanya adalah tahun-tahun sekarang merupakan periode peremajaan , dimana siklus produksinya sampai sekitar 2045. Tahun 2045 merupakan 100 tahun Republik Indonesia sudah sewajarnya sawit memberi sumbangan terbaik bagi Indonesia. Visi pertama adalah produktivitas. Perkebunan rakyat secara nasional rata-rata produktivitas minimal 5 ton
Saat ini lebih dari 30 % areal perkebunan kelapa sawit baik plasma maupun Swadaya sudah melewati umur produktif dan segera harus direplanting. Beberapa kendala dalam pelaksanaan peremajaan tengah menunggu, mulai dari ketersediaan anggaran, masalah efisiensi dan juga ancaman ganoderma. Untuk memastikan program replanting kelapa sawit nasional berjalan dengan baik maka Media Perkebunan yang didukung oleh
Memang benar jika saat ini perkebunan kelapa sawit sudah banyak yang harus di repalnting atau diermajakan mengingat rata-rata tanaman yang ada saat ini banyak yang tua, tapi harus diperhatikan juga bagaimana cara-cara peremajaan. Sekditjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Irmijati Rachmi Nurbahar menjabarkan bahwa saat ini ada 4 macam peremajaan yang baik atau rekomendasi dari pemerintah yaitu
Brand Teh Java Preanger sebagai produk unggulan teh asal Jawa Barat mendapat Sertifikat Indikasi Geografis (IG) dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum & HAM RI. Sertifikat IG itu diserahkan Menteri Hukum & HAM Yasonna Laoly kepada Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) Deddy Mizwar dalam rangka Forum Kekayaan Intelektual Nasional 2016. Pemberian sertifikat disaksikan
Objek moratorium perijinan kelapa sawit pertama adalah 950.000 ha kebun kelapa sawit milik perusahaan yang ada di dalam kawasan hutan. Sudah ada permintaan ijin ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melepas 950.000 ha kebun ini. San Safri Awang, Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan menyatakan hal ini. Karena terkena moratorium maka ijin pelepasan tidak
Berkembangnya komoditas pertanian maka sudah bukan jamannya lagi mengelo lalahan menggunakan metode konvensional atau tradisional. General Manager PT Satrindo Mitra Utama, Arie Abdulrachman mengakui menurunnya sumber daya manusia (SDM) di perkebunan karena masih banyak yang mengelola perkebunan dengan cara tradisonal. Terbukti, saat ini masih ada saja yang melakukan pembajakan dengan menggunakan alat yang ditarik menggunakan
