JAKARTA, mediaperkebunan.id – Untuk mempercepat sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) bagi pekebun swadaya, perlu dibuat road map percepatan. Karena hingga kini program ISPO stagnan.
Demikian dikatakan Ketua Umum Gabungan Perusahaan Perkebunan Indonesia (GPPI) pada Forum Group Discussion (FGD) bertema “Inisiasi Road Map Kolaborasi Pemangku Kepentingan untuk Kelapa Sawit Berkelanjutan melalui Sertifikasi ISPO Bagi Pekebun Swadaya”, di Jakarta, Rabu (13/12/2023).
“Kami melihat perkembangan ISPO tersendat, maka kami berinisiasi untuk membuat road map percepatan ISPO untuk pekebun swadaya,” ujar Delima.
Menurut Delima, ISPO sudah dimulai sejak 2011, namun di tahun 2017 hingga saat ini perjalanannya stagnan. Karena itu perlu dilakukan percepatan.
Lebih lanjut Delima menuturkan, pihaknya setelah melalukan rangkaian diskusi terkait permasalahan yang dihadapi petani untuk sertifikasi ISPO, dapat satu kesimpulan perlu membuat Road Map (peta jalan) untuk percepatan sertifikasi ISPO bagi pekebun swadaya.
“Dari rangkaian diskusi yang kami lakukan ada beberapa masalah yang ditangkap yang perlu segera diselesaikan untuk percepatan sertifikasi ISPO bagi pekebun,” ujar Delima.
Percepatan itu menyangkut legalitas lahan, izin berusaha, pelaksanaan perkebunan yang baik atau Good Agriculture Practices (GAP) dan juga masalah terkait dengan lingkungan.
Menurut Delima, dalam upaya mempercepat sertifikasi ISPO bagi pekebun swadaya diperlukan pendampingan dari stakeholders.
Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian (Kementan) Prayudi Syamsuri, mengungkapkan sertifikasi ISPO merupakan modal kita (Indonesia) sebagai produsen minyak sawit terbesar.
Menurut Prayudi, dengan membangun platform sustainability yang dibanggakan, dan untuk mewujudkannya perlu adanya kolaborasi.
Dengan adanya inisiasi road map kolaborasi untuk percepatan ISPO bagi pekebun swadaya, bukan hanya untuk percepatan melainkan untuk membangun jalan (arah) kolaborasi. “Kolaborasi sangat penting dalam rangka mendukung percepatan ISPO,” tukas Prayudi.
Azis Hidayat mengatakan inisiasi sebagai upaya percepatan sertifikasi ISPO bagi pekebun sangat baik dan memang butuh kolaborasi stakeholders.
“Tetapi, dengan berbagai persyaratan dan pentingnya sertifikasi ISPO bagi pekebun swadaya ini yang perlu sosialisasi yang intens pada pekebun,” ujar Azis yang pernah menjabat Kepala Sekretariat Komisi Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO.
Menurut Azis, tidak mudah mengajak pekebun untuk mengikuti sertifikasi ISPO dan manfaat sertifikasi ISPO, dan yang terpenting pendanaan harus jelas.
Tiga lembaga melalukan upaya percepatan sertifikasi berkelanjutan (ISPO) melalui Resource Center Oil Palm Smallholder (ReCops) yang diwujudkan dengan membuat Inisiasi Road Map Percepatan ISPO untuk Pekebun Swadaya. Upaya ini dilakukan GPPI, Solidaridad dan Direktorat PPHP, Ditjen Perkebunan, Kementan.
Dalam penyusunan road map disepakati ada lima unsur (Lembaga) yang akan terlibat dalam pendampingan pekebun swadaya untuk percepatan ISPO bagi pekebun, yakni pemerintah, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), CSO (termasuk GPPI dan Solidaridad), Pekebun dan Perguruan Tinggi dan Periset. (*)
