Luas perkebunan di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat adalah 379.614 ha , dari luas itu kelapa sawit mencapai 264.625 ha atau 69,71% sehingga posisi kelapa sawit sangat penting bagi perekonomian Sanggau. Safriyansah, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Sanggau menyatakan hal ini.
Dari luas itu perusahaan perkebunan baik swasta dan BUMN 136.398 ha atau 51,55% sedang rakyat 128.777 ha atau 48,55%. Jumlah petani pekebun sawit adalah 58.599 orang terdiri dari petani plasma/kemitraan 31.274 orang dan swadaya 27.625 orang.
Jumlah perusahaan swasta 48 perusahaan terdiri dari 45 perusahaan dengan IUP dan IUP-B, sedang 3 perusahaan hanya IUP-P atau tanpa kebun. BUMN PTPN XIII dengan 5 kebun dalam kondisi semua kolaps padahal mereka yang merintis perkebunan sawit di Sanggau.
Moratorium perizinan di Sanggau sudah dilaksanakan sejak tahun 2016 , bupati tidak lagi mengeluarkan ijin untuk perusahaan perkebunan yang melakukan budidaya sawit. Penyebabnya adalah kalau dipetakan izin tambang dan perkebunan bisa lebih luas daripada luas daerah.
Keluarnya Inpres moratorium tahun 2018 memperkuat kebijakan bupati dan sudah mengeluarkan surat edaran sebagai pelaksanaanya. Saat ini pemda Sanggau fokus pada penataan perizinan dengan mengevaluasi izin-izin yang dikeluarkan.
Saat ini ada 4 perusahaan yang IUPnya akan dicabut karena tidak aktif dengan luas 3.000 ha. Perusahaan perkebunan yang tidak dapat mengelola seluruh lahan usahanya juga diminta mengajukan pengurangan luasan lahan dengan melepas lahan yang tidak mampu dikuasai. Bupati sudah menyampaikan 3 surat berkaitan dengan hal ini dengan luas 1.500 ha.
Peremajaan tanaman tua yang tidak produktif pada kebun masyarakat terutama eks PIR trans. Saat ini dari provinsi sudah keluar 500 rekomtek dan sudah mendapat persetujuan Ditjenbun 200, tetapi belum ada pelaksanaan karena masih menunggu persetujuan tiga pihak antara BPDPKS, perbankan dan petani. Pemda sendiri mentargetkan peremajaan mencapai 2.000 ha. roksa
Luas kebun swadaya 41.290 ha dengan jumlah petani mencapai 27.625 KK. STDB (Surat Tanda Daftar Budidaya) yang sudah dikeluarkan mencapai 170. Pengeluaran STDB ini lambat karena masalah pemetaan. Petani harus bisa mengajukan peta kebun dan asal usul bibit sehingga STDB bisa keluar.
Saat ini sudah ada bantuan dari LSM melakukan pemetaan dan pendataan sampai by name by addres. SPKS juga ikut membantu pemetaan di Parindu.
