JAKARTA, Perkebunannews.com – Pemerintah menolak keras aturan European Union’s Delegated Regulation yang mendiskriminasikan minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) sebagai salah satu bio fuel atau bio diesel. Pemerintah akan bergerak cepat sebelum aturan itu diberlakukan.
“Kami melihat bahwa langkah-langkah yang diambil oleh Uni Eropa (UE) itu melalui tahap komisi perlu ditanggapi karena akan selain substansinya juga prosesnya tinggal menunggu waktu tidak lama akan dibahas di parlemen,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perkenomian Darmin Nasution di Jakarta, Senin (18/3).
Darmin menuturkan, Komisi Eropa telah mengadopsi Delegated Regulation no. C (2019) 2055 Final tentang High and Low ILUC Risk Criteria on biofuels pada tanggal 13 Maret 2019. Dokumen tersebut akan diserahkan ke European Parliament dan Council untuk melalui tahap scrutinize document dalam kurun waktu 2 bulan ke depan.
Oleh karena itu, lanjut Darmin, pemerintah akan bergerak cepat melakukan penolakan tegas terhadap aturan tersebut. Karena jika aturan tersebut diberlakukan, UE memiliki landasan hukum untuk menjalankan diskriminasi serta merugikan negara-negara penghasil kelapa sawit.
Menurut Menko, UE mulai menyerang kelapa sawit. Sehingga pemerintah harus segara menyampaikan sikap tegas penolakan terhadap apa yang sudah dihasilkan melalui komisi Eropa. Dalam aturan itu disebutkan bahwa CPO termasuk golongan “high risk” atau memiliki risiko yang tinggi.
Darmin mengatakan, kajian yang dilakukan UE tidak bersifat komprehensif dan transparan. Karena sumber energi nabati seperti rapeseed oil dan soyabean oil disebutkan lebih baik dibanding CPO. “Ini kan namanya tindakan diskriminatif,” tegasnya.
Pemerintah bersama negara sesama penghasil kelapa sawit lainnya menolak hal tersebut. “Jadi pemerintah menolak apa yang sedang mau dilegalkan melalui delegated itu. Karena itu menurut kita adalah tindakan yang diskriminatif. Kalau mau diuji ya mari kita uji ya,” tukas Darmin. (YR)
