Harus dikaui bahwa komoditas kelapa sawit sebagai penyangga ekonomi nasional, bahkan ekonomi kerakyatan. Sehingga apapun tantangannya, semua masalah terkait sawit harus kita hadapi.
Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Perekonomian, Darmin Nasution dalam Musyawarah Nasional Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (MUNAS GAPKI) ke X di Jakarta.
Lebih lanjut menurut Darmin, mengingat kelapa sawit sebagai penyangga ekonomi nasional sekaligus sebagai sandaran ekonmi petani maka semua pihak harus mampu memberikan penjelasan, perlawan atau apapun itu dalam upaya menghadapi bukan hanya kampanye negatif tetapi juga propaganda yang tidak fair.
“Pemerintah bersama dunia usaha harus bekerjasama untuk melakukan perlawanan dalam menghadapi kampanye negatif itu,” himbau Darmin.
Diantaranya, Darmin menyontohkan,saat ini sudah terbentuk Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) dan di luar negeri sudah ada punya CPO Fund untuk membela kepentingan sawit Indonesia.
Artinya melalui keberadaan kedua lembaga itu serta dukungan pemangku kepentingan sawit lain, hal ini menunjukkan kelapa sawit merupakan komoditas yang perlu kita kembangkan dan bela bersama, apapun itu tantangannya.
“Lalu, untuk mendorong perekomian masyarakat, pemerintah juga melakukan beberapa progam pemerataan ekonomi, salah satunya mempercepat pembagian sertifikasi tanah rakyat,” tutur Darmin.
Dulu, lanjut Darmin paling banyak, pemerintah hanya membagi 650 ribu persil, Namun mulai tahun lalu jumlah itu kita tingkatkan menjadi 5 juta persil per tahun. Bahkan, tahun ditingkatkan menjadi 7 juta persil dan tahun depan 9 juta persil.
”Angka ini merupakan kenaikan hampir 8 kali lipat,” papar Darmin
Jika ini berjalan baik, Darmin berharap maka praktis dalam beberapa tahun kedepan seluruh lahan rakyat tersertifikasi. Kita juga menjalankan program membantu rakyat melalui perhutanan sossial.
Selama ini ada lahan Negara yang dikelola pehutani dan inhutani, tidak berhasil.
“Jangankan petaninya, BUMN saja tidak tidak,makmur,” kata Darmin.
Karena itu, Darmin meningkatkan taraf keberhasilan, kita akan membuat pola-pola kluster supaya petani yang ada dalam kluster bisa melakukan eksternalisasi. Agar efektif, dalam kluster itu cukup hanya 10-12 petani saja. Tidak harus ada 300 petani.
Hal itu, bisa dimulai dengan membagi bibit yang baik.Kalau bibitnya baik, maka hasilnya akan baik. Persoalan dengan rendahnya produksi CPO saat ini adalah terlalu banyaknya beredar bibit palsu.
“Bibit palsu yang menurunkan produksi CPO pada kisaran 30-40% sayangnya, bibit palsu yang marak beredar, baru bisa diketahui remaja,” ucap Darmin.
Darmin juga memastikan, pemerintah akan mengundang korporasi sawit besar untuk membantu pemerintah untuk penyebaran bibit-bibit sawit yang baik.
Kedepan, pihaknya bisa mengubah perilaku menanam petani budidaya yang sangat individual dan subsiten salah satunya dengan bibit-bibit sawit yang baik.
”Jangan takut, ini tidak gratis. Pemerintah siap membeli bibit tersebut dari dunia usaha,” kata Darmin
Darmin juga mengapresiasi komiten dunia usaha dalam melakukan program pencegahan kekebaran hutan, Bahkan, para pengusaha berkomitmen untuk membantu membina para petani dalam radius 3 km dari konsesinya untuk membina para petani dalam pencegahan kebakaran.
Sebab ada banyak hal yang sudah pemerintah siapkan untuk mendorong industri sawit mempunya menetapkan standar ISPO.
“Kita ingin sawit menjadi industri kompetitif yang berkelanjutan. Kenapa Malaysia bisa kita tidak. Karena itu, marilah kita bekerjasama sama untuk memajukan sawit Indonesia,” pungkas Darmin. YIN
